About these ads

Kali ini saya akan memberikan sebuah Tanya jawab tentang pentingnya dilakukan amandemen atau perubahan yang signifikan terhadap UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) , berikut pokok-pokok pertanyaannya.

AMANDEMEN UUPA

1. Apa latar belakang sehingga UUPA yang ada, harus di amandemen?

Dalam amanat Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Argaria dan Sumber Daya Alam, salah satunya mengamanatkan tentang mengadakan pembaharuan agrarian dan sumber daya alam, dengan menginventarisir dan merevisi peraturan perundang-undangam bidang Pertanahan.

Perkembangan terhada kebutuhan masyarakat, pemerintah, pemerintah Daerah, pelaku bisnis dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagian besar membutuhkan akses ke penguasaan tanah, oleh sebab itu pengelolaan Pertanahan di negara ini harus difikirkan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, hal ini memerlukan landasan hukum yang kokoh, yang secara teknis belum diatur dalam UUPA, misalnya mengenai Hak Penggunaan Ruang bawah Tanah (pengunaan ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan Hak Pemilikan Ruang Atas Tanah (angkasa), serta penegasan mengenai keberadaan HPL serta keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang tersebuar di seluruh pelosok Indonesia.

2. Sejauh mana Amandemen itu dilaksanakan?

BPN mengusulkan hanya substansi-subtansi teknis saja, sementara landasan filosofisnya tetap mempertahankan UUPA, termasuk konsep-konsep dasarnya yang mendasari hukum adat atas tanah.

3. Sudah dalam tahapan apa pelaksanaannya ?

Semula rencana diadakan perubahan total dengan melakukan penyusunan RUU Sumber Daya Agraria (Pertanahan), namun mengingat setelah diadakan pengkajian ulang ternyata UUPA masih sangat relevan terutama landasan filosofisnya, maka diputuskan untuk diadakan amandemen saja, dengan mengatur kembali subtansi-subatansi yang secara teknis masih perlu dikembangkan. Pelaksanaanya masih dalam tahap konsultasi public sebanyak dua kali, yang pertama untuk wilayah Indonesia Timur yang diadakan di kota Surabaya, yang kedua di wilayah Indonesia Barat yang diselenggarakan di kota Batam, menurut rencana akan diselenggarakan di Jakarta sebagai Ibukota Negara yang diharapkan akan banyak memperoleh masukan-masukan.

4. Selain BPN pihak dari mana saja yang berkaitan dengan perubahan ini?

  1. Masyarakat pada umumnya diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat
  2. Lembaga Swadaya Masyarakat
  3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  4. Anggota DPR Komisi Dua yang membidangi Pertanahan
  5. Para Cerdik Cendikia
  6. Para Akademisi
  7. Para Pakar
  8. Para Sesepuh/ pemerhati Pertanahan

5. Sedangkan untuk materi/ subtansi teknis yang akan direvisi ?

  • Pengaturan lebih lanjut tentang HPL
  • Pengaturan lebih lanjut tentang Tanah Ulayat
  • Pengaturan Hak Guna Ruang Atas Tanah
  • Pengaturan Hak Guna Ruang Bawah Tanah
  • Pengaturan Pengelolaan/ pemilikan Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir
  • Pengaturan perlindungan terhadap sawah irigasi teknis, tanah-tanah situs,cagar alam dll, dan
  • Pengaturan terhadap sanksi yang melanggar ketentuan dalam UUPA yang sudah diamaneden.

6. Substansi yang mengatur Perubahan UUPA ini ?

Adapun beberapa subtansi yang mendasari perubahan UUPA ini adalah :

a) Pengaturan HPL.

HPL diartikan sebagai pendelegasian dari Hak menguasai dari negara di bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Agraria

Berdasarkan Hak Menguasai dari Negara di bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud Menteri Agraria dapat memberikan kewenangan pengelolaan kepada instansi pemerintah,pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan-badan khusus yang ditunjuk, untuk :

a. merencanakan peruntukan, penggunaan, dan pemenfaatan tanah.

b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan sendiri

c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk digunakan pihak ketiga

Instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan-badan khusus yang ditunjuk dapat diberikan kewenangan pengelolaan :

a. apabila tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah

b. apalagi pengelolaan tanah tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

c. dalam hal badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah, seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkuta

d. Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan, dijadikan objek jaminan hak tanggungan dan dibebani dengan hak atas tanah sebagaimana

e. Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan pengelolaan diatur diatur oleh Menteri Agraria

b) Pengaturan Hak Ulayat

Hak Ulayat ditetapkan masih ada apabila :

a. terdapat kelompok orang yang terikat dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat

b. terdapat wilayah tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan masyarakat hukum adat tersebut sebagai tempat menyelenggarakan dan mengambil keperluan hidupnya sehari-hari

c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan tersebut.

d. Penetapan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri Agraria berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah

e. Penetapan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan diatas tanah :

1) yang sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah , pemerintah daerah, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c) Pengaturan tanah pertanian

Pemerintah melindungi tanah-tanah pertanian beririgasi serta sarana dan prasarananya.

Pemerintah mengawasi pengalihfungsian tanah-tanah yang menurut sifat dan fungsinya dipergunakan untuk jenis tanam-tanaman tertentu yang secara teknis tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain,tidak dapat dialih fungsikan

d) Pengaturan kewajiban pendaftaran tanah

semua penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-undang.

b. Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.pengukuran , pemetaan dan pembukuan tanah

b.pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah

c.pemberian tanda bukti dalam bentuk surat-surat, atau bukti

elektronik sebagai alat pembuktian yang kuat

d. penyusunan informasi pertanahan

c. Pengukuran dan perpetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas permukaan air untuk menentukan batas-batas pada permukaan air untuk keperluan tertentu

e) Pengaturan terhadap Hak Guna Ruang Atas tanah dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah

a. Hak Guna Ruang Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2a) huruf a merupakan kesatuan hak atas tanah, hak atas pemilikan bangunan dan hak atas penggunaan ruang diatas tanah;

b. Hak Guna Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2a) huruf b merupakan kesatuan hak atas tanah, hak atas pemilikan bangunan dan hak atas penggunaan ruang diatas tanah;

c. Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan (2b), wajib didaftarkan;

d. Sebagai tanda bukti Hak atas Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah diterbitkan sertipikat;

e. HGRAT dan HGRBT dapat dialihkan,diwariskan,dan dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan,kecuali yang berada diatas tanah dengan status Hak Pakai selama dipakai atas instansi Pemerintah;

f) Pengaturan perizinan HGU

Peralihan hak guna usaha dilaksanakan berdasarkan ijin dari Menteri Agraria

g) Pengaturan Hak Pakai

Pemberian Hak Pakai ini dapat diberikan :

a. dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun.

b. selama jangka waktu dipergunakan untuk keperluan tertentu.

c. dengan cuma-cuma atau dengan pembayaran atau dengan pemberian jasa berupa apapun

(3) tetap

6. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) yang dapat mempunyai hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a adalah :

a.warga negara Indonesia

b.orang asing yang berkedudukan di Indonesia

c.badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

d.badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

(2) yang dapat mempunyai hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b adalah :

a.Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

b.Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional

c.Badan Keagamaan dan Badan Sosial

(3) Pengelolaan atas perubahan penguasaan, pemilikan dan pembuktian hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri Agraria ( bagaimana dengan kewenangan menterikeuangan ) perlu penjelasan

43. Pasal 43 disisipkan 3 ayat yaitu ayat (1a), (1b) dan (1c) sehingga berbunyi sbb :

(1) tetap

(1a) Hak pakai dan peralihanya wajib didaftarkan

(1b) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan

(1c) hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan

(2) tetap

44. Diantara bagian keenam dan bagian ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian yaitu bagian keenam A terdiri dari 1 (satu ) Pasal yang berbunyi sebagai berikut :

bagian keenam A

Pemilikan satuan Bangunan Bertingkat

Pasal 43 a

(1) Bangunan bertingkat merupakan bangunan gedung yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama,benda bersama dan tanah bersama.

(2) Satuan Bangunan bertingkat merupakan bangunan yang digunakan secara terpisah baik sebagai hunian atau bukan hunian, yang mempunyai sarana penghubung kejalan umum.

(3) Hak Milik Atas Bangunan Bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak pemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama , semua merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.

(4) Hak Milik Atas Bangunan Bertingkat dapat merupakan :

a. hak milik atas satuan rumah susun yang diatur berdasarkan Undang-undang rumah susun

b. hak milik atas bangunan bertingkat lainya yang akan diatur dengan peraturan pemerintah / peraturan perundang-undangan

(5) Sebagai tanda bukti Hak atas satuan bangunan bertingkat diterbitkan sertipikat Hak Milik Atas Bangunan Bertingkat

(6) Penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan “PEMISAHAN” yang dihitung dengan NPP satuan terhadap bagian,benda dan tanah bersama yang diajukan oleh pemohon dan disahkan oleh kelapa kantor pertanahan

(7) Hak milik atas Bangunan Bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dialihkan,diwariskan dan dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

45. Pasal 44 tetap

46. Pasal 45 tetap

47. Pasal 46 tetap

48. Pasal 47 tetap

49. Bagian Kesepuluh Pasal 48 diubah dan disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b),dan ayat (2c) sehingga berbunyi sbb:

Bagian kesepuluh

Hak Guna Ruang Angkasa dan Hak atas Ruang Lainya

Pasal 48

(1) tetap

(2) tetap

(2a) Hak Guna Ruang Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2a) huruf a merupakan kesatuan hak atas tanah, hak atas pemilikan bangunan dan hak atas penggunaan ruang diatas tanah;

(2b) Hak Guna Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2a) huruf b merupakan kesatuan hak atas tanah, hak atas pemilikan bangunan dan hak atas penggunaan ruang diatas tanah;

(2c) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan (2b), wajib didaftarkan;

(2d) Sebagai tanda bukti Hak atas Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah diterbitkan sertipikat;

(2e) HGRAT dan HGRBT dapat dialihkan,diwariskan,dan dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan,kecuali yang berada diatas tanah dengan status Hak Pakai selama dipakai atas instansi Pemerintah;

50. Pasal 49 tetap

51. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 50 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 a

(1) Menteri Agraria mengatur penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, pesisir pantai, dan tanah timbul

(2) Penguasaan atau pemilikan yang meliputi keseluruhan pulai kecil tidak diperbolehkan

(3) Menteri Agraria melindungi tanah-tanah untuk situs purbakala ,cagar alam dan konservasi

(4) Ketentuan lebih lanjut ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

52. Pasal 51 tetap

53. Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam Pasal,22,24,26 ayat (1), 46,48, dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturanya dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan /atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-

54. Pasal 53 tetap

55. Diantara Pasal 53 dan 54 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 53 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 a

(1) Hak Pengelolaan yang sudah ada pada saat ini (terdaftar dan diterbitkan sertipikatnya? ),sejak berlakunya Undang-undang ini, kewenangan pengelolaanya kembali kepada negara ( Menteri Agraria )

(2) Hak-hak atas tanah yang ada diatas hak pengelolaan tetap berlangsung sampai berakhir jangka waktunya.

Demikianlah sedikit pertanyaan dan jawaban (materi) mengenai pentingnya Amandemen UUPA yang harus segera dilaksanakan demi terwujudnya Reforma Agraria yang lebih memihak kepada Rakyat kecil.

About these ads