About these ads

Oleh Sarman P.Sagala, SE
Universitas Sriwijaya, Ekonomi Pembangunan 2003
PENDAHULUAN
Ekonomi suatu daerah baik itu Kabupaten maupun kota yang berlangsung di Indonesia berjalan terus menerus dan tiap daerah tersebut berusaha untuk memajukan daerahnya. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembangkan wilayahnya. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka daerah diharapkan akan terus memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di daerahnya tanpa menunggu bantuan dari pusat. Pembangunan Ekonomi adalah satu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada, dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 108).
Dalam konteks tersebut, maka pembangunan ekonomi diarahkan untuk memacu adanya pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sebuah daerah secara lebih adil bagi seluruh masyarakat yang ada. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi juga diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah dari perekonomian yang kecil dan sering berjalan ditempat (stagnan) menuju perekonomian daerah yang terus meningkat dan dinamis.
Ciri-ciri dari daerah yang perekonomiannya meningkat secara terus menerus adalah; memiliki industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis-basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar (Nahrawi 2005: 5). Selain itu, pertumbuhan juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dibidang lainnya yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan yang ada jika diarahkan pada daerah-daerah yang telah memiliki potensi atau fasilitas wilayah juga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di daerah tersebut.
Dengan adanya peran Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas perekonomian, serta mengembangkan dan mempercepat perekonomian daerah yang ada, membuat pemerintah daerah harus dapat melihat dan menentukan wilayah-wilayah mana yang secara ekonomi, sosial, dan kultural memiliki potensi untuk dikembangkan, baik itu potensi yang ada secara alami maupun potensi yang telah tumbuh dikarenakan adanya pembangunan. Hal ini penting bagi pemerintah agar para pengambil kebijakan tersebut, dapat lebih menempatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya pada lokasi tepat yang akan memberikan dampak-dampak yang positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi.
Dalam suatu wilayah terdapat dua perbedaan yang meliputi berbagai daerah, ada daerah yang penduduk/kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat dan ada juga yang kurang terkonsentrasi. (Tarigan, 2005 : 154) Tempat yang terkonsentrasi tersebut dikenal dengan berbagai istilah, yaitu kota, pusat perdagangan, pusat industri, simpul industri, pusat perdagangan, daerah perkotaan atau daerah nodal. Masing-masing istilah itu bersangkut paut dengan fungsi apa yang hendak ditonjolkan atas tempat-tempat konsentrasi tersebut. Sedangkan pada daerah di luar pusat konsentrasi juga dinamakan dengan berbagai istilah seperti daerah pedalaman, daerah pertanian, daerah pedesaan atau disebut sebagai wilayah belakang (hinterland). Dengan adanya perbedaan daerah yang ada pada suatu wilayah, hal ini menyebabkan adanya hubungan antara kedua daerah yang berbeda tersebut. Adanya penjelasan terhadap kedua daerah ini dapat bermanfaat dalam mengatur pembangunan dan menjamin suatu hubungan antar daerah-daerah tersebut, yang akan menciptakan keuntungan. Menurut Broom dan Selznick (dalam Daldjoeni 1997 : 138) terdapat tiga kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah kota yaitu :

  1. Kota harus Memiliki kepadatan penduduk begitu rupa sehingga bagian besar dari lahannya digunakan untuk kepentingan perumahan, perdagangan, dan perindustrian, termasuk dengan sendirinya transportasi
  2. Kota terpisah dari kota-kota lain yang dipisahkan oleh ruang (dapat berupa daratan atau perairan) yang digunakan untuk pertanian atau usaha lainnya, atau tidak digunakan sama sekali.
  3. Ruang atau jarak yang ada diantara kota yang satu dengan kota-kota yang lain cukup jauh untuk ditempuh para pelaju sehari-hari (pekerja) dalam rangka perjalanan mereka untuk bekerja.

 

Dari tiga kriteria tersebut dapat diketahui bahwa di dalam sebuah kota juga terdapat bagian-bagian kota yang resmi, yakni pusat-pusat gedung pemerintahan, adanya pinggiran kota, kota-kota satelit yang terletak di sepanjang jalan keluar kota, semua komponen tersebut secara sosial dan ekonomi terintegrasi ke dalam pusat kota.
Pusat Pertumbuhan/Kota juga dengan sendirinya berkuasa secara organisasi atas bagian-bagian yang lain dan juga atas kota-kota kecil yang tersebar disekitarnya. Makin dekat kota tersebut makin kuat pengaruhnya dan makin jauh kedudukan kota maka makin lemah juga pengaruhnya terhadap kota-kota tersebut. Pengaruh ini meliputi pengaruh finansial ekonomis (bank dan pasar), kultural (pendidikan dan hiburan), serta komunikasi (surat kabar, radio, televisi). (Daldjoeni 1997 : 139)
Model pembangunan daerah yang dapat diterapkan pada kawasan-kawasan pengembangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena, dengan adanya pengembangan wilayah ini dapat merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya turut berdampak terhadap pengembangan kegiatan pembangunan wilayah. Adanya pengembangan tersebut juga akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah, bagaimana hasil produksi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut, dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan (hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah hinterland tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, dengan kebijakan yang diambil di pusat pertumbuhan tersebut dapat dijadikan sebagai generator untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah sekitar. Kutub/Pusat Pertumbuhan tersebut juga dapat diaplikasikan untuk menjembatani perbedaan peluang-peluang kegiatan ekonomi yang ada.
Adanya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah. Kegiatan pembangunan tersebut. berupa pembangunan pada infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang meningkatkan daya tarik daerah. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah, pada satu sisi produk yang ada dari pusat pertumbuhan akan digunakan pada kegiatan ekonomi yang ada pada daerah sekitarnya, sedangkan sisi lainnya hasil dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah sekitar tersebut akan mempunyai peluang untuk digunakan pada pusat pertumbuhan. Kondisi ini akan menciptakan hubungan timbal balik yang akan menjadi generator bagi pertumbuhan perekonomian daerah.
Untuk penyesuaian ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, konsep pendekatan yang sering digunakan adalah konsep pengembangan daerah-daerah administratif. Daerah kecamatan yang ada pada tiap kota atau kabupaten dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan. Hal ini, juga dimaksudkan karena kecamatan tersebut sebagai daerah pertumbuhan tidak memiliki daerah yang terlalu luas, diharapkan teori yang ada juga dapat diaplikasikan dalam pengelolaannya sebagai Pusat Pertumbuhan. Selain itu pada kecamatan juga terjadi kegiatan-kegiatan ekonomi, baik itu primer, sekunder maupun tersier. Dan, dengan adanya fasilitas yang tersedia untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadikan kecamatan yang ada dapat lebih maju jika ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan.
Dari uraian di atas, tentunya hal-hal tersebut mendorong mengapa Kabupaten Bangka yang berada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menarik untuk diteliti secara ekonomi, dengan menentukan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka sebagai Pusat Pertumbuhan agar dapat dijadikan acuan untuk memajukan pusat pertumbuhan tersebut dan juga dapat menjadi penggerak bagi daerah lainnya. Dan, diharapkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka tersebut dapat maju dan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.
1.1.Perumusan Masalah.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang ada pada penelitian ini adalah :
1.Kecamatan-kecamatan mana saja yang terdapat di Kabupaten BangkaPropinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan ?
2.Dari kecamatan yang telah ditentukan menjadi Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Bangka tersebut akan ditentukan sektor-sektor yang menjadi sektor Basis pada pusat pertumbuhan tersebut ?
1.2.Tujuan Penelitian.
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :
Menganalisis sektor-sektor basis dari kecamatan yang menjadi Pusat pertumbuhan di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mengetahui kecamatan-kecamatan yang akan menjadi daerah pendukung atau hinterland-nya bagi Pusat Pertumbuhan tersebut.
1.3.Manfaat Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
Manfaat teoritis, melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ekonomi Regional terutama mengenai Pusat Pertumbuhan, sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah di daerah. Juga, dapat menjadi tambahan kajian-kajian yang meneliti kondisi ekonomi Kabupaten Bangka, agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.
Manfaat Praktis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran, karena akan dapat diketahui daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan yang ada pada Kabupaten Bangka. yang dapat berpengaruh terhadap keefektifan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada pada daerahnya.
TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Konsep Pusat Pertumbuhan.
Konsep Pusat Pertumbuhan (growth point concept) terutama yang berasal dari teori kutub pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Perancis yang bernama Perroux (1950) dengan teorinya Pole Croisanse atau Pole de Development. Pemikiran dasar dari teori ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat). Dan kegiatan ekonomi tersebut akan semakin berkurang pengaruhnya jika semakin menjauh dari pusat pertumbuhan tersebut. maka dapat dikatakan pusat tersebut sebagai titik pertumbuhan sedangkan daerah sekitarnya yang masih terpengaruh adalah daerah pengaruhnya. Menurut Richardson (1969), berdasarkan penafsiran ini distribusi ruang dari penduduk dapat dianggap sebagai hal yang diorganisir menjadi sistem pusat hierarki dan kaitan fungsional (Sihotang, 2001 : 97).
Konsep Pusat pertumbuhan ini dapat dijelaskan dengan dua cara yaitu konsep pusat pertumbuhan secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2005 : 162-163).
Selanjutnya menurut Sihotang (2001 : 97), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikan, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut. Selain itu, pusat-pusat penduduk yang besar mempunyai potensi pasar yang tinggi dan secara kultural dan sosial lebih menarik untuk dikembangkan. Dengan demikian titik pertumbuhan biasanya terjadi secara alami dan kemudian dikembangkan, karena peningkatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut amat tergantung dari penggunaan sumber daya yang digunakan pada titik dan daerah pengaruhnya.
Konsep Titik Pertumbuhan (growth point concept) ini merupakan mata rantai antara struktur daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan perencanaan fisik dan regional. Sebagaimana telah diketahui, keuntungan-keuntungan anglomerasi menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien dari pada yang terpencar-pencar, sedangkan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan skala dalam penyediaan pelayanan-pelayanan sentral dan keinginan akan kemudahan hubungan telah mengakibatkan konsentrasi penduduk yang tersusun dalam suatu hierarki difokuskannya pusat-pusat sub-regional bagi pertumbuhan telah membantu menjembatani celah antara teori lokasi dan teori ekonomi regional. Richardson, juga memasukkan unsur kesatuan dan pengarahan ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan regional seperti; pembuatan prasarana pada titik-titik pertumbuhan, lokasi perumahan baru, dan penggairahan migrasi intra-regional dan perjalanan ke tempat kerja ke pusat-pusat yang direncanakan.
Pemikiran dasar dari titik pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah cenderung beranglomerasi di sekitar sejumlah titik-titik tokal. Di dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik lokal ini, walaupun kepadatan dari arus tersebut akan berkurang karena jarak. Di sekitar titik lokal (pusat dominan) ditentukan garis perbatasan dimana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dinamakan sebagai titik pertumbuhan, dan untuk wilayah di dalam garis perbatasan merupakan wilayah pengaruhnya (wilayah pertumbuhan) atau yang sering disebut sebagai daerah hinterland (Tarigan, 2005: 154).
Berdasarkan penjelasan di atas, distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hirarki dengan kaitan-kaitan fungsional. Semakin kuat ciri-ciri nodal dari wilayah-wilayah yang bersangkutan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan demikian juga halnya dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosialnya. Dengan demikian rencana pengembangan wilayah akan lebih berhasil jika rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat ciri-ciri titik pertumbuhan alamiah yang terdapat di masing-masing wilayah. Strategi titik pertumbuhan dapat ditafsirkan sebagai upaya mengkombinasikan ciri-ciri tempat sentral yang mempunyai orde tinggi dan lokasi potensial yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan anglomerasi.
2.2.Teori Kutub Pertumbuhan.
Teori Kutub Pertumbuhan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ekonom yang berasal dari Perancis, Francis Perroux (1950) dengan teorinya Pole Croisanse atau Pole de Development. Ia mendefinisikan pengertian dari kutub pertumbuhan regional sebagai seperangkat industri-industri sedang mengalami perkembangan, dan berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya. Kutub pertumbuhan regional terdiri dari suatu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan anglomerasi yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor ekonomi/eksternal (Sihotang ,2001 : 98). Pemikiran dasar dari teori kutub pertumbuhan ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat), dan titik-titik lokal ini akan memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi yang ada pada daerah yang berada disekitar titik tersebut.
Menurut Arsyad (1999 : 148) inti dari teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux ini adalah :
a)Dalam proses pembangunan akan muncul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah, Karena keterkaitan antara industri. Sehingga, pengembangan terhadap industri unggulan akan mempengaruhi industri lainnya yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut
b)Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
c)Perekonomian merupakan gabungan dari sistem yang relatif aktif dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang bergantung pada industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daearah yang relatif pasif atau daerah pendukung.
Menurut Richardson, faktor utama terjadinya ekspansi regional adalah adanya interaksi antara industri-industri inti (industri penggerak) yang merupakan pusat nadi dari kutub perkembangan dengan industri lain yang ada disekitar industri inti (Sitohang, 2001 : 98). Menurutnya, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sebuah konsentrasi kegiatan ekonomi agar dapat dikatakan sebagai sebuah pusat pertumbuhan (Tarigan, 2005 : 162-163) adalah :
aAdanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.
Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya yang apabila satu sektor yang tumbuh maka sektor tersebut akan mendorong sektor lainnya, karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan bersinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan
bAda efek pengganda (multiplier effect)
Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor atas permintaan dari luar wilayah yang produksinya meningkat, akan membuat produksi sektor lain juga meningkat. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antar sektor dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut (sektor yang pertama kali meningkat permintaanya).
cAdanya konsentrasi geografis
Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efesiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga menimbulkan daya tarik (gravitasi) dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan.
dBersifat mendorong daerah belakangnya.
Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik seperti yang disebutkan terdahulu, maka kota tersebut akan berfungsi mendorong kebelakang.
Selain itu Kadariah (1985 : 24), juga mengartikan bahwa kutub pertumbuhan adalah sebagai suatu kelompok perusahaan cabang industri atau unsur-unsur dinamis yang merangsang kehidupan ekonomi. Selain pengertian tersebut, Ia juga menyimpulkan bahwa pusat pertumbuhan dapat menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berkumpul di suatu tempat, tanpa adanya hubungan antara usaha-usaha tersebut.
2.3.Teori Tempat Sentral.
Teori TempatSentral (Central Place Theory) diperkenalkan oleh seorang ahli geografi, bernama Walter Christaller pada tahun 1993, melalui sebuah penelitian yang dilakukan di Jerman bagian selatan, pada daerah pedesaan (Hartshorn, 1980). Penelitian Christaller menghasilkan sebuah teori yang kemudian dikenal sebagai Central Place Theory, teori dalam bukunya yang berjudul Central Places In Southern Germany, mencoba memberikan penjelasan bagaimana susunan sebuah besaran kota, jumlah kota, dan distibusinya di dalam satu wilayah. Menurut Soepono (2000 : 415), Teori ini didasarkan atas kelanjutan dari market areas. Market areas yang berbeda dari satu industri satu ke industri yang lain, tergantung pada skala ekonomi dan permintaan per kapita, sehinggga tiap industri mempunyai pola lokasi yang berbeda. Teori tempat sentral ini juga memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota.
Hasil Penelitian dari Christaller tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha pemenuhan kebutuhan penduduk kota, akan terbentuk sebuah hirarkhi pelayanan, dengan sebuah pusat utama yang didukung oleh beberapa pusat pelayanan dengan skala yang lebih rendah.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soepono (2000 : 416-417) menjelaskan bahwa dalam beberapa tingkatan pusat pertumbuhan, akan menimbulkan suatu sistem hirarki kota-kota yang terdiri dari berbagai macam kota. Ada tiga macam kota/Central Place yaitu : L (central place jenjang tinggi), M (central place jenjang menengah), dan S (central place jenjang rendah). Makin besar kota tersebut makin banyak variasi barang yang dijual. Tiap kota dengan jenjang rendah mengimpor barang-barang dari kota yang berjenjang lebih tinggi, dan mengekspor barang-barang ke kota berjenjang lebih rendah.
Penjelasan yang dapat diberikan dari gambar diatas adalah Kota L sebagai central place memiliki hinterland yang mencakup desa-desa sekitarnya dan dua kota-kota M, dan delapan kota S, sedangkan tiap kota M memiliki hinterland yang meliputi desa-desa sekitarnya dan empat kota S.
Adapun dalam proses terjadinya pembentukan hierarki pusat-pusat pelayanan tersebut dapat dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut (Martono, 2007 : 46-50). :
  1. Tahap Pemenuhan Kebutuhan Sendiri/Self-Sufficiency.
Pada tahapan awal, penduduk yang menempati area terpencil, mulai memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara membuat barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, penduduk yang memiliki naluri berdagang akan memproduksi barang melebihi kebutuhan keluarganya. Dengan mengembangkan naluri wiraswastanya, kelebihan barang tersebut kemudian dijual pada para tetangga. Biasanya kegiatan ini diawali dengan pembuatan makanan, seperti nasi dan berbagai lauk pauknya.
Jangkauan pasar si penjual dapat dianalogikan dengan ideal outer range dan inner range. Area pelayanan ini digambarkan melingkar karena disesuaikan dengan asumsi landscape yang homogen, akses dapat dicapai dari berbagai arah secara mudah. Biasanya tahap awal ini hanya menyediakan barang dan jasa low-order goods, seperti beras, telur, sayuran, sabun dan berbagai kebutuhan dasar sehari-hari.
  1. Berkembangnya Pasar Bebas dan adanya area yang Tidak Terlayani.
Tahap yang kedua adalah tahap berkembangnya pasar bebas yang terbentuk dari dimulainya kegiatan jual beli yang diawali oleh seorang petani, yang diikuti oleh petani lain dengan melakukan hal yang sama. Para petani pengikut ini akan memproduksi barang yang sama untuk memenuhi permintaan penduduk di lokasi yang belum dapat dijangkau oleh penjual pertama. Dengan begitu situasi pasar bebas tercipta, dengan begitu akan muncul lebih banyak penjual hingga akhirnya seluruh area terlayani. Namun tidak semua area dapat dilayani oleh pusat-pusat pelayanan yang telah berkembang, adanya area yang tidak terlayani tersebut terjadi bentuk area pelayanan merupakan lingkaran, maka ada area yang tidak dilayani oleh satu pusat pertumbuhan. Area tersebut kita kenal sebagai interstitial areas.
Penduduk di interstitial areas ini harus memproduksi barang yang dibutuhkannya sendiri karena tidak ada pusat yang bisa melayaninya atau, hidup tanpa barang tersebut. Namun dalam perkembangannya, area yang tidak terlayani ini mengundang penjual baru untuk melayani penduduknya. Penjual yang muncul adalah mereka yang memanfaatkan ideal outer range of the good, dan menjadikannya real outer range bila memperluas jangkauan pelayanan, atau inner range bila muncul dari bagian tengah interstitial areas.
  1. Kompetisi Spasial dan Penciutan Area Pasar
Di tahap ini wiraswatawan baru dapat muncul di tengah area, tindakan ini berakibat pada penciutan area pasar yang telah tecipta sebelumnya. Sepanjang penciutan pasar ini tidak mengganggu ambang batas yang harus dicapai maka kejadian itu dapat memunculkan wiraswastawan baru yang menyebabkan area pasar dapat semakin mengecil dengan munculnya penjual-penjual baru.
Dengan asumsi bahwa pembeli hanya akan datang ke pusat pelayanan yang terdekat, maka tidak ada area pasar yang saling tumpang tindih (overlapping). Namun ada area yang memang bisa diperebutkan oleh dua pusat pelayanan, yakni area yang memiliki jarak yang sama terhadap dua pusat. Dengan tumpang tindihnya area pasar, maka area pelayanan yang semula berupa lingkaran, kemudian mengalami penyesuaian sehingga berbentuk polygon. Bentuk polygon ini mewakili batas outer range of the good.
Selain itu, Menurut teori yang dikembangkan dalam bukunya, Christaller mengatakan suatu wilayah yang akan diteliti tersebut harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Tarigan, 2005 : 124) :
    1. Wilayahnya adalah daerah tanpa roman, semua adalah datar dan sama.

 

  • Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (isotropic surface)

 

 

  • Penduduk-nya memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata di seluruh wilayah.

 

 

  • Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimilisasi jarak/biaya

 

Pertumbuhan kota tergantung pada spesialisasinya dalam menjalankan fungsi pokok suatu pusat kota sebagai Pusat Pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya. Fungsi pokok ini terjadi karena daerah tersebut mengemban fungsi sosial-ekonomi yang bertindak untuk melayani daerah hinterland-nya (desa atau kota lainnya yang mempunyai pengaruh hubungan yang kuat). Kota yang mampu melayani masyarakat kota sering disebut fungsi kota, yang selalu dikaitkan dengan sosial-ekonomi utama suatu kota.
Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya, disamping itu kota ditinjau dari segi aksesibilitasnya ke kota-kota lain atau wilayah belakangnya. Pola ideal yang diharapkan terbentuk, asumsi homogen dalam hal bentuk medan, kualitas tanah dan tingkat ekonomi penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (hexagonal). Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi Haggett (2001), dalam Pebrina (2005 : 55).
Kota sebagai pusat pelayanan, juga diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti ; (1) pusat dan pertokoan sebagai focus point dari suatu kota, (2) sarana dan prasarana transportasi, (3) tempat rekreasi dan olahraga, dan (4) sarana pendidikan, kesehatan dan obyek wisata. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi bagi penduduknya, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan dalam kota (Jayadinata, 1992 : 104).
Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penduduk. Semakin lengkap penyediaan fasilitas-fasilitas di suatu tempat berarti semakin kuat daya tarik mengundang penduduk dan kegiatan-kegiatan produktif untuk datang ke tempat tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan wilayah harus diupayakan untuk memanfaatkan peran kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Ada dua faktor penting perlu diperhatikan sehubungan dengan peran pusat-pusat dan hierarki dari masing-masing pusat (Soegijoko, 1995 : 78).
Daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah akan berfungsi sebagai pusat anglomerasi ekonomi yang mendorong timbulnya kekuatan ke depan dan ke belakang antara titik pusat dan daerah belakangnya dalam menjaga kelangsungan hidup penduduk dan kegiatan fungsional wilayah atau daerah. Gilbert (1975) dalam Adisasmita (1994 : 99-101), pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil adalah penghubung antara pusat-pusat pelayanan yang lebih besar dengan daerah pedesaan. Hubungan. pengembangan pusat-pusat pelayanan dalam strategi perencanaan pembangunan regional bukan hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan riil penduduk, akan tetapi juga untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Sejalan dengan tujuan pembangunan wilayah, maka penyediaan fasilitas pelayanan dasar perkotaan sebagai salah satu bentuk pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota, seharusnya adalah diusahakan untuk memenuhi tiga buah prinsip yaitu affordability, recoverability dan replicability Prakash (1985), dalam Pebrina (2005 : 55).
Uraian prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut: pertama dan paling utama yaitu keterjangkauan (affordability) biaya untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan haruslah relatif murah hal ini terjadi agar masyarakat mampu untuk membayar menjangkaunya (affordable) dan akibatnya dapat memanfaatkan pelayanan yang disediakan. Kedua adalah recoverability, suatu proyek penyediaan fasilitas pelayanan bagi masyarakat pada dasarnya harus dapat membiayai dirinya sendiri (recoverable). Apabila tidak, maka dikuatirkan bahwa pelayanan tersebut tidak akan berkelanjutan karena. tidak dapat bertahan menghidupi dirinya sendiri. Ketiga adalah replicability, adalah rencana penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan bagi masyarakat bukanlah suatu kegiatan yang sifatnya hanya berlaku di suatu lokasi tertentu, karena penyediaan tersebut belum tentu dapat diimplementasikan di tempat lain pada waktu yang berbeda. Berarti bahwa kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan bagi masyarakat bukanlah suatu kegiatan yang sifatnya proyek, tetapi lebih kepada program, artinya direncanakan untuk dapat dilaksanakan di tempat lain yang membutuhkan (replicable).
Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan (fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan) haruslah memenuhi ketiga prinsip diatas, hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut maka pelayanan perkotaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut Wikarta (2004 : 101), manfaat yang didapatkan dari adanya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ini jika dihubungkan dengan data BPS menunjukan bahwa (a) kontribusi daerah perkotaaan terhadap pendapatan regional dan nasional pada tahun 1997 mencapai 40 % dan pada tahun 2000 mencapai 60 %. (b) meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar baik itu dari daerah perkotaan dan bagi daerah pedesaan yang termasuk daerah hinterlandnya (c) sumber inovasi pembangunan (d) pusat pelayanan ekonomi, meliputi pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan bagi penduduk. Hal inilah, yang menyebabkan pengembangan perkotaan di Indonesia mempunyai peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi wilayah.
2.4.Teori Basis Ekonomi.
Inti dari teori ini adalah membedakan aktivitas sektor basis dengan aktivitas sektor non basis, dimana Sektor Basis yang ada pada suatu pusat pertumbuhan adalah sektor yang pertumbuhannya dapat menentukan pembangunan secara menyeluruh pada daerah tersebut. Sektor non basis adalah sektor sekunder dalam arti sektor tersebut tumbuh tergantung dari pembangunan yang menyeluruh dari wilayah tersebut. Teori basis ekonomi ini berupaya menentukan sektor basis dari sebuah wilayah, kemudian dari penentuan tersebut dapat diramalkan aktivitas sektor dan juga dapat menganalisa dampak tambahan dari aktivitas sektor tersebut.
Basis ekonomi dari sebuah aktifitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja sebagai suatu basis dari ekonomi sebuah daerah, semua pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sektor basis. Pendapatan dan kesempatan kerja basis berasal dari ekspor hal ini mengakibatkan industri-industri ekspor merupakan basis dari wilayah tersebut. Pendapatan dan kesempatan kerja non basis ditentukan oleh pendapatan dan kesempatan kerja sektor basis.
Konsep kunci dari teori basis ekonomi ini adalah kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Oleh karena itu, tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah tersebut untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa yang berasal dari luar daerah/negeri
Analisis peranan sektor-sektor potensial dalam perekonomian daerah Kabupaten Bangka dilakukan dengan pendekatan Economic Base Model, dengan menggunakan pendekatan ini aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah (Perekonomian Regional) digolongkan dalam dua sektor kegiatan, yaitu sektor/aktifitas basis dan sektor/aktifitas non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor barang dan jasa ke luar batas wilayah perekonomian dan merupakan sektor yang berperan besar dalam pengembangan wilayah, karena dapat mengekspor produk suatu sektor kepada wilayah lainnya.
Sektor basis tersebut diindikasikan oleh nilai Location Quotient (LQ>1). Sedangkan, Kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah perekonomian yang bersangkutan dan sektor-sektor non basis diindikasikan sebaliknya (LQ < 1). Aktifitas basis berperan sebagai penggerak utama perekonomian suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut
Sektor basis berperan dalam pengembangan wilayah, karena potensi untuk meraih pendapatan yang besar dari ekspor. Nilai LQ juga mengindikasikan adanya pemusatan manfaat relatif, suatu sektor antar wilayah kabupaten, yang disebabkan oleh melimpahnya kekayaan sumberdaya alam yang bersifat imperfect mobility.
Menurut Arief (1993), terdapat empat metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci/basis dalam perekonomian Indonesia, keempat metode tersebut adalah:
    1. Suatu sektor dianggap kunci apabila, mempunyai kaitan kebelakang (backward lingkage) dan keterkaitan kedepan (forward linkage) yang relatif tinggi.
    2. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila, menghasilkan output bruto yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan final demand yang relatif tinggi pula.
    3. Suatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila, mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
    4. Suatu sektor dianggap kunci apabila, mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang relatif tinggi.

 

2.5.Penelitian Sebelumnya.
Beberapa Penelitian serupa yang telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi/pusat pertumbuhan dengan pendekatan sektoral telah banyak dilakukan antara lain :
Benziger (1996), dalam Nahrawi (2005 : 24) yang mengamati hubungan keterkaitan antara desa dan kota di Cina, dimana kinerja pertumbuhan desa dipengaruhi oleh kemampuan aksesbilitas yang dimiliki. Aksesbilitas tersebut berupa kedekatan dengan kota-kota yang ditunjukan dengan jarak dari desa ke kota, fasilitas yang digunakan, nilai output industri, tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja yang di dalam sektor industri.
Selanjutnya penelitian Bintarto (1983 : 81-82) menerapkan model gravitasi pada interaksi sosial yang dilakukan untuk empat kota di dua propinsi yaitu propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, kota-kota tersebut adalah Yogyakarta, Surakarta, Salatiga dan Magelang. Dari hasil penerapan model tersebut ditemukan bahwa interaksi terkuat antara dua wilayah tersebut ditentukan oleh jarak dari kedua wilayah tersebut.
Pudjiwono (2000 : 75) menggunakan teori growth pole, variabel penduduk dan memanfaatkan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Location Quotient (LQ) dan analisis Overlay untuk meneliti tentang model pengembangan wilayah Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman diperoleh ada Kecamatan-Kecamatan baru yang dapat dikembangkan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang baru di samping Kecamatan lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Kecamatan Godean, Pakem, dan Turi.
Bambang Triadmojo dan Nizam (2001 : 32), dalam penelitiannya menganalisis pembangunan pelabuhan di Pantai Glagah daerah Yogyakarta yang ada pada 19 titik pendaratan/titik pertumbuhan, guna mendukung daerah yang menjadi pusat pertumbuhan, ditemukan bahwa pembangunan di daerah pantai tersebut mempunyai dukungan cukup tinggi dari kondisi jalan menuju lokasi, daerah belakang, ketersediaan lahan dan fasilitas pendukung. Dan ditemukan bahwa pembangunan pelabuhan di pusat pertumbuhan dapat berkembang dengan baik, namun membutuhkan dana yang besar.
Haerudin (2001 : 60-61), meneliti tentang Identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Soppeng. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat dua Kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan pada Kabupaten tersebut. Selain dari hasil analisis tersebut, juga didapatkan bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan wilayah tersebut antara lain tingkat tenaga kerja terdidik, pendapatan perkapita, dan tingkat buta huruf.
Trisnawati dan Wiyadi (2002 : 39) yang meneliti tentang analisis potensi daerah untuk mengembangkan wilayah eks-Karesidenan Surakarta dengan menggunakan teori pusat pertumbuhan menemukan bahwa pada wilayah yang terdiri dari enam kabupaten dan satu pusat kota yaitu kota Surakarta menemukan, Kota Surakarta adalah pusat kota atau titik pertumbuhan inti dari wilayah yang mereka teliti. Dan Kabupaten Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen sebagai daerah pedesaan, yang menjadi daerah hinterland.
Nahrawi (2005 : 75-76) juga meneliti tentang identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan wilayah pada Kabupaten Muara Enim, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat tujuh kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang ada pada kabupaten tersebut.
Asmaniaty (2006 : 71) yang mencari pertumbuhan ekonomi dan identifikasi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan menggunakan scalogram menemukan bahwa pada Kabupaten Ogan Komering Ilir, kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi pelayanan publik terbaik ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kayu Agung, Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Lempuing.
METODOLOGI PENELITIAN
3.1.Ruang Lingkup.
Ruang lingkup pembahasan dalam Penelitian ini adalah data-data perekonomian kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2006. Dari data-data tersebut maka akan ditentukan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan pada kabupaten bangka dan setelah ditemukan pusat pertumbuhan akan dicari kecamatan-kecamatan yang akan menjadi daerah hinterland bagi pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka. Kemudian dari pusat pertumbuhan dilihat sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan sektor non basis.
3.2.Data dan Sumber Data.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu : Data yang diperoleh dari laporan dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dikaji, dengan periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2006.
Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka, Kantor Pemerintah Kabupaten Bangka, kantor Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), Kantor Pemerintah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka serta Instansi-instansi terkait lainnya.
Selain dari lembaga-lembaga tersebut. Data-data yang digunakan juga diambil dari sumber pustaka berupa buku-buku, jurnal dan artikel dan bahan bahan lainnya dari Internet yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
3.3.Teknik Analisis.
Alat analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu analisis yang dapat memberikan gambaran dan sebaran geografis tiap-tiap kecamatan yang ada dan kemudian akan dilakukan perhitungan secara kuantitatif. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
3.3.1.Metode Scalogram.
Hoover (1948) dalam Sihotang, (2001 : 65) menjelaskan bahwa salah satu indikator suatu daerah dapat dikategorikan sebagai pusat kegiatan / pertumbuhan ekonomi adalah memiliki keuntungan konsentrasi perkotaan yang meliputi diantaranya fasilitas-fasilitas komersial, perbankan dan finansial, transportasi, komunikasi, adanya fasilitas-fasilitas sosial, hiburan dan keuntungan skala dalam pelayanan umum oleh pemerintah.
Tujuan digunakannya analisis scalogram adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Kemampuan suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan atas fasilitas perkotaan yang dimiliki. Dalam analisisnya klasifikasi kota dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama yaitu (Blakeley, 1994: 94-99) :
a)Differentiation adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.
b)Solidarity adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (benefit oriented).
c)Centrality adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarkhi dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya.
Selain itu untuk melihat apakah konsentrasi pada suatu tempat dapat dikatakan sebagai kota atau tidak, adalah dari seberapa banyak jenis fasilitas perkotaan yang tersedia dan seberapa jauh kota tersebut menjalankan fungsi perkotaan. (Tarigan, 2005 : 158-159). Adapun fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan tersebut meliputi :
1)Pusat Perdagangan, yang tingkatannya dapat dibedakan atas melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota atau daerah pinggiran (daerah yang berbatasan) atau melayani beberapa kota kecil (pusat Kabupaten).
2)Pusat pelayanan jasa baik jasa perseorangan maupun jasa perusahaan.
3)Tersedianya prasarana perkotaan, yang menunjang kehidupan seperti adanya sistem jalan kota yang baik, listrik, jaringan telepon, air minum, taman kota maupun pasar.
4)Pusat penyediaan fasilitas sosial dan sarana pendidikan.
5)Pusat pemerintahan, banyak kota yang sekaligus merupakan lokasi pusat pemerintahan. Hal ini terjadi karena pusat pertumbuhan turut mempercepat tumbuhnya suatu kota karena banyak masyarakat yang merasa perlu datang ke tempat itu untuk urusan pemerintahan
6)Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi artinya dari kota tersebut masyarakat bisa berhubungan ke banyak tujuan dengan berbagai pilihan alat penghubung.
7)Lokasi pemukiman yang tertata, suatu lokasi/daerah dapat dikatakan sebagai sebuah kota karena jumlah penduduknya banyak. Penduduk membutuhkan tempat tinggal. Hal ini berarti kota dapat sekaligus menjadi tempat pemukiman
Oleh karena itu menurutnya, makin banyak fungsi atau fasilitas yang dimiliki suatu daerah, menggambarkan hierarki yang sebenarnya dari kota tersebut dan apabila makin tinggi hierarki dari kota tersebut maka makin luas daerah pengaruhnya sehingga dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan.
Tujuan digunakannya analisis scalogram adalah untuk mengidentifikasi kota-kota kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang tersedia. Kemampuan suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi didasari atas ketersediaan atas fasilitas perkotaan yang dimiliki (Blakeley, 1994: 94-99). Dalam analisis ini, klasifikasi fasilitas perkotaan dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen fasilitas utama yaitu fasilitas Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan.
Adapun penghitungan dengan menggunakan alat analisis scalogram ini, dapat menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut (Nahrawi, 2004 :32-34) :
a)Fasilitas perkotaan (ekonomi, sosial, ekonomi-politik/pemerintahan) yang terdiri dari komponen fasilitas perbankan, pasar, pertokoan, telekomunikasi, terminal dan lain-lain. Masing-masing komponen tersebut dapat dipecah lagi dalam beberapa kelas sesuai kebutuhan didasarkan atas skala pelayanan, Jumlah tenaga kerja atau tolak ukur lain yang sesuai dengan spesifikasi dari komponen yang bersangkutan.
b)Masing-masing komponen fasilitas yang berdiri sendiri, skornya ditetapkan tidak tergantung antara komponen satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk menunjukan bahwa nilai yang diperoleh komponen yang satu tidak berkaitan dengan komponen yang lainnya.
c)Nilai dari masing-masing komponen fasilitas ditentukan nilai yang bulat serta kecil dan nilai tersebut merupakan penggabungan dari nilai kelas-kelas komponen fasilitas.
d)Nilai yang berlaku sama bagi komponen fasilitas yang tersebar pada kecamatan-kecamatan yang diteliti. Hal ini menekankan bahwa penetapan nilai tidak akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perolehan skor pada masing-masing kecamatan.
e)Perbedaan yang diberikan pada masing-masing kelas menunjukan adanya perbedaan pelayanan yang mampu diberikan kelas tersebut.
Dari tahapan-tahapan tersebut maka, masing-masing fasilitas utama diberikan skor 10, pemberian skor dan pembagian kelas disesuaikan dengan tingkatan spesifikasi dari fasilitas yang dimiliki. Apabila tidak ada tingkatan dalam kelas tersebut nilai totalnya adalah 10; jika ada dua tingkat, nilai tertinggi 6, dan nilai terendah adalah 4; jika dalam kelas tersebut terdapat tiga tingkatan maka pembagiannya nilai tertinggi 5, nilai sedang 3, serta nilai terendah 2. Khusus untuk kelas yang terdiri dari lima tingkat nilai totalnya adalah 15, dengan nilai tertinggi dan nilai masing-masing adalah 4, 3, 2 dan nilai terendah adalah 1. Perhitungan ini berlaku untuk semua fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan masing-masing dijumlahkan dan dikalikan dengan banyaknya (kuantitas) yang tersedia dan dianalisis secara terpisah. Setelah dilakukan analisis semua fasilitas tersebut dijumlahkan dan dianalisis sebagai suatu kesatuan (Pebrina, 2005 : 23)
TNF = SF X Q…………… (1)
dimana :
TNF = Total nilai fasilitas
SF = Score Fasilitas
Q = Kuantitas/Jumlah
Semakin tinggi jumlah nilai total yang dimilikioleh kecamatan tersebut maka kecamatan tersebut akan mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan.
3.3.2.Konsep Interaksi / Gravitasi.
Konsep dasar dari alat analisis ini adalah membahas mengenai ukuran dan jarak antara dua tempat, yaitu pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya, sampai seberapa jauh sebuah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan mempengaruhi dan berinteraksi dengan daerah sekelilingnya.
Analisis ini masih berkaitan dengan analisis Scalogram, karena setelah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ditentukan, maka akan dihitung indeks gravitasi dari pusat pertumbuhan tersebut, indeks gravitasi ini untuk mengetahui daerah hinterland bagi pusat pertumbuhan. Selain itu indeks ini juga mengambarkan interaksi antara daerah pusat dengan daerah sekitarnya, dengan menggunakan modifikasi rumus Carrothers yang mengikuti hukum gravitasi Newton, untuk menyatakan besarnya interaksi dari berpindahnya orang, barang atau informasi antara dua tempat atau pusat kegiatan dalam realisasinya terhadap jumlah penduduk dan jarak keduanya (Daldjoeni, 1997 : 203-204).
Model gravitasi ini adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal (Tarigan, 2005 : 148-149). Artinya, model gravitasi ini dapat berfungsi ganda dalam penggunaannya. Karena dapat juga dipakai untuk teori lokasi yang akan digunakan, sebagai alat dalam perencanaan.
Perumusan ini dibuat berdasarkan pengamatan terjadi. Misalnya, ada dua kota (kota 1 dan kota 2) yang saling berdekatan, jika kita ingin mengetahui bagaimana interaksi yang terjadi pada dua kota tersebut. Maka kita dapat saja melihat dari banyaknya jumlah perjalanan yang terjadi pada dua kota tersebut. Namun masalahnya dalam jumlah perjalanan tersebut kita harus mengetahui, faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya interaksi tersebut. Dalam hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tarigan (2005 : 148-149), interaksi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, dan faktor pertama yang menentukan adalah besarnya kota. Karena dipengaruhi oleh besarnya kota tersebut, maka model ini masih berkaitan dengan analisis scalogram yang dipakai untuk menentukan besarnya kota atau pusat pertumbuhan.
Sedangkan faktor kedua yang mempengaruhi adanya interaksi tersebut adalah jarak antar kota. Jarak antar kota dapat mempengaruhi keinginan/minat orang untuk bepergian. Hal ini terjadi karena dengan adanya jarak yang makin jauh ditempuh oleh orang maka jumlah waktu dan biaya yang dikeluarkan akan semakin besar dan akan membuat pengeluaran yang digunakan dalam perjalanan tersebut akan semakin mahal tentunya hal ini dalam kondisi normal berdampak terhadap menurunnya keinginan orang tersebut untuk berpergian.
Untuk menjelaskan model gravitasi ini digunakan modifikasi rumus sebagai berikut :
…………… (2)
dimana :
I= Besarnya Indeks Gravitasi antara kecamatan yang menjadiPusat Pertumbuhan di Kabupaten Bangka dengan wilayah kecamatan lainnya
P1 = Jumlah Penduduk di wilayah kecamatan yang menjadi Pusat Pertumbuhan pada Kabupaten Bangka
P2 = Jumlah Penduduk kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka
J2 = Jarak dari Pusat Pertumbuhan ke kecamatan lainnyadi wilayah Kabupaten Bangka dihitung dalam kilometer, (Pangkat 2 didapatkan berdasarkan studi-studi sebelumnya)
Posisi sebagai hinterland dari suatu daerah akan ditentukan berdasarkan besarnya nilai indeks gravitasi yang dihitung. Jika Indeks gravitasi sebuah wilayah hinterland (A) dengan pusat pertumbuhan X lebih besar dibandingkan dengan indeks gravitasi wilayah A dengan pusat pertumbuhan Y, maka wilayah tersebut akan dikategorikan sebagai wilayah hinterland-nya pusat pertumbuhan X.
3.3.3.Location Quotient.
Metode Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Bangka, merupakan suatu teknik analisis yang dimaksudkan untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktifitas ekonomi utama atau untuk menentukan sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan daerah lain. Selain itu, metode LQ ini dapat mengetahui potensi sektor yang ada di wilayah yang bersangkutan untuk diekspor ke wilayah lainnya ataupun tidak (dalam arti hanya melayani/memenuhi kebutuhan sendiri) Saharudin, (2006 : 14). Penghitungan LQ tersebutmengacu pada pada formula yang dikemukakan oleh Hoover (1975 : 147), dan Azis (1994 : 154)
AnalisisLQ merupakan alat analisis yang mempunyai kepopuleran serta penggunaan berkelanjutan dari pengganda basis ekonomi. Hasil bagi lokasi ini merupakan metode yang menarik untuk menarik pendapatan atau kesempatan basic/ekspor (Soepono, 2001 : 44). Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Arsyad (1999 : 141-142) bahwa LQ merupakan alat analisis yang berusaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.
Dalam penelitian ini, analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas-komoditas atau sektor yang dominan yang dapat dikategorikan sebagai sektor basis pada kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Penentuan komoditas dominan pada kecamatan-kecamatan tersebut, didasarkan atas kontribusi produksi komoditas tersebut terhadap produksi komoditas di tingkat kabupaten sebagai wilayah kabupaten.
Prinsip dari metode analisis ini adalah membandingkan persentase nilain sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB kecamatan pada Kabupaten Bangka dengan persentase nilai sumbangan sektor yang sama pada PDRB Kabupaten Bangka.
Asumsi yang digunakan dalam analisis perumusan diatas adalah perekonomian acuan adalah perekonomian yang self suffcient atau perekonomian yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri.
Dengan menggunakan kriteria pengukuran yang dikemukakan oleh Bandavid-Val (1991 : 74) maka setelah dihitung nilai LQ tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

  • Jika LQ> 1 menunjukkan sektor ke-i pada kecamatan Kabupaten Bangka tergolong sektor basis, atau sektor i kecamatan di Kabupaten Bangka lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Kabupaten Bangka.

 

  • Jika LQ < 1 menunjukkan sektor ke-i pada kecamatan di Kabupaten Bangka tergolong sektor non basis, atau sektor i kecamatan di Kabupaten Bangka kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Kabupaten Bangka.

 

 

  • Jika LQ = 1 menunjukkan keswasembadaan (self-sufficiency) sektor i pada kecamatan di Kabupaten Bangka, atau sektor i kecamatan di Kabupaten Bangka memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Kabupaten Bangka.

 

DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Lincolin, 1992, Ekonomi Pembangunan, STIE YKPN, Yogyakarta.
Azis, Iwan Jaya, 1994, Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Bapeda, 2007,. Indikator Perekonomian Daerah Kabupaten Bangka ; Prediksi 2008 – 2012, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bangka, Sungailiat.
Bendavid-Val, Avrom, 1991, Regional and Local Economic Analysis for Practioners, Praeger Publisher, Fourt Edition, New York and London.
Biro Pusat Statistik, 2002-2006, Bangka dalam Angka, BPS Kabupaten Bangka, Sungailiat.
Biro Pusat Statistik, 2002-2006, Kecamatan dalam Angka (berbagai edisi), BPS Kabupaten Bangka, Sungailiat.
Bintarto, R., 1983, Interaksi Kota Desa, Bagian Penerbitan Ghalia-Indonesia, Jakarta
Blakeley, Edward J., 1994. Planning Local Economic Development, Theory and Practice, Second edition, USA ; SAGE Publication Inc.
Daldjoeni, N., 1997,Geografi Baru, Organisasi Keuangan dalam teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.
Daldjoeni, N., 1997,Seluk Beluk Masyarakat Kota, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.
Hoover, Edgar M., 1975, An Introduction to Regional Economics, Alfred A. Knopf, New York, Second Edition.
Kadariah, 1985, Ekonomi Perencanaan, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Nahrawi, Yusuf M., 2005. Identifikasi Ibukota Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan”, Tesis S2, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. (tidak dipublikasikan).
Richardson, H., W., 1977. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, (terjemahan paul Sihotang), Lembaga Penerbitan, FE-UI, Jakarta.
Martono, Pan Budi, 2007, Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bangka, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bangka, Sungailiat.
O’Sullivan, Arthur, 1996, Urban Economics, Chicago : Richard D, Irwin Inc.
Pebrina, Yudisrina Intan, 2005, ”Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.4 No.1, 81-104, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya.
Pemerintah Kabupaten Bangka, 2007, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tahun 2006, Sungailiat.
Pemerintah Kabupaten Bangka, 2008, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sungailiat.
Saharuddin, Syahrul, 2005, “Analisis Ekonomi Regional Sulawesi Selatan”, Analisis Ekonomi, Maret 2006, Vol 3 No.1, 11-24, BPSDM, Sulawesi Selatan.
Soepono, Prasetyo, 2000, ”Model Gravitasi sebagai alat pengukur hinterland dari Central Place”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.15 No. 4, 414-423.
Sihotang, Paul, 2001, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Edisi Revisi, Bagian Penerbitan FE-UI, Jakarta.
Triatmodjo, Bambang, Nizam, 2001, ”Studi Identifikasi Lokasi Pendaratan Ikan dalam rangka pengembangan perikanan laut di pantai Selatan daerah Istemewa Yogyakarta”, Media Teknik, Edisi Agustus, No. 3, 23-32.
Trisnawati, Wiyadi, 2002, “Analisis Potensi Daerah untuk mengembangkan Wilayah Di Eks – Karesidenan Surakarta menggunakan Teori Pusat Pertumbuhan”, Fokus Ekonomi, Desember 2002, Vol 2., Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah, Surakarta
Todaro, Michael P., 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Wikarta, Engkus Kusnadi, 2004, ”Pola Alih Fungsi Pemanfatan Ruang Terbuika Hijau Bagi Pada Kawasan Perkotaan di Pulau Jawa Studi Kasus di kota Bandung Propinsi Jawa Barat”, Majalah Geografi Indonesia, Vol.18. No. 2, 99-115.
About these ads