About these ads

Berikut ini akan saya berikan kembali tulisan tentang pertanahan tentang aspek yang dipakai untuk membangun tata ruang yaitu Aspek Pertanahan, aspek ini penting karena dapat mengetahui bagian mana saja pertanahan sebuah daerah terbentuk, semoga dapat berguna..

IWAN ISA

 RTRW dan Pertanahan

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistim yang sangat strategis bagi kelangsungan kegiatan pembangunan. Sebagai komponen sumberdaya alam, ketersediaan tanah relatif tetap, kualitasnya bervariasi dan keberadaannya tidak mungkin dapat direlokasi.  Kenyataan  ini,  dihadapkan kepada kebutuhan akan tanah yang senantiasa meningkat karena pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan, pada akhirnya secara simultan akan  menimbulkan berbagai bentuk persaingan penggunaan dan penguasaan tanah.

Persaingan penggunaan tanah di satu sisi dapat menciptakan efisiensi pemanfaatan tanah yang akhirnya mengarah kepada terjadinya proses pergeseran  jenis-jenis penggunaan tanah dari pemanfaatan yang intensitasnya  rendah ke intensitas pemanfaatan yang tinggi sehingga lebih ekonomis.  Namun di sisi lain, hal ini  berpotensi melahirkan  konflik  kepentingan, yang di berbagai tempat, telah berkembang menjadi perselisihan yang sulit di atasi serta telah mengarah kepada timbulnya hal-hal yang mengancam kelangsungan jalannya pembangunan.  Demikian juga, persaingan ini  cendrung  merugikan pihak-pihak ekonomi lemah sehingga semakin  menjauh dari nilai – nilai keadilan dalam pembangunan. Padahal keadilan merupakan titik sentral dari  keberlanjutan pembangunan.  Selain itu, penggunaan tanah menjadi semakin tidak terkendali  sehingga memberikan beban tekanan yang berlebihan  terhadap daya dukung tanah yang selanjutnya berdampak kepada  penurunan kualitas lingkungan dengan cepat.

 

Penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari proses penyusunan rencana, prosedur legalitas,  maupun produk  tata ruang itu sendiri  merupakan suatu perangkat  kebijaksanaaan, pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksana pembangunan dalam dimensi wilayah. Oleh karena itu, Penataan Ruang diharapkan mampu  mengakomasi dan menyelesaikan permasalahan – permasalahan  pertanahan tersebut di atas.  Tulisan ini membahas aspek-aspek pertanahan yang berkaitan dengan upaya pewujudan rencana tata ruang. Uraian juga mengkedapankan sejumlah permasalahan penataan ruang dari aspek pertanahan serta beberapa rekomendasi dalam skala operasional.

Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 (UUPA).  Pokok-pokok kebijakan pertanahan  tersebut antara lain adalah pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang berstatus sebagai bangsa Indonesia” dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Agar pemanfaatannya dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dalam pasal 2 ayat (1) digariskan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.  Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk :

a.   Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Terhadap azaz  “negara menguasai” tersebut, maka dalam hubungan antar negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat di sub-ordinasikan di bawah negara, karena justeru negara menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Kewenangan mengatur oleh negara pun dibatasi, baik oleh UUD maupun relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 14 UUPA dan penjelasannya disebutkan   bahwa ” untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita Bangsa dan Negara dalam bidang pertanahan perlu adanya rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan  bumi, air, dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara.”  Pemerintah membuat rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan rencana umum yang dibuat Pemerintah (Pusat), pemerintah daerah kemudian dapat mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah diwilayahnya sesuai dengan kondisi  daerahnya masing-masing dengan Peraturan Daerah. Apabila dikaji lebih lanjut, maka UUPA memang telah  mengariskan bahwa kewenangan pemerintah dalam perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan sumberdaya  tanah dapat dilaksanakan oleh   daerah.

UUPA ini kemudian dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam perumusan Undang-Undang  No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  Sejalan dengan hirarki perencanaan dalam Pasal 14 UUPA, maka dalam UU 24/1992  digariskan bahwa hirarki penyelengararan perencanaan tata ruang adalah bahwa Rencana Tata Ruang Nasional menjadi acuan bagi Rencana Tata Ruang Provinsi.   Selanjutnya, Rencana Rata Ruang Provinsi menjadi acuan bagi penyelenggaraan Rencana  Tata Ruang Kabupaten/kota.

Hirarki  kelembagaan perencanaan tata ruang yang berkembang di Indonesia tersebut dapat juga ditelusuri dari  perkembangan panjang konsep perencanaan wilayah di Indonesia yakni melalui suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis.  Berawal dari teori Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan  sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan teori polarization effect dan trickling-down effect dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced development). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah backwash and spread effect. Keempat adalah Friedmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa –kota(rural – urban linkages) dalam pengembangan wilayah.

Dalam perkembangannya di Indonesia  keberadaan landasan teori-teori wilayah diatas kemudian diperkaya oleh pemikiran sejumlah pakar nasional seperti  Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat  pengembangan wilayah.  Poernomosidhi memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Selanjutnya oleh Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang Kemudian menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang[3].

Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduaan sitem kota-kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini  menjadi salah satu landasan pemikiran  dalam perumusan  PP 47 tahun 1998 tentang Perencanaan Tata Ruang Nasional (RTRWN).


[1]       Disampaikan dalam Rangka Pelatihan Penyelenggaraan penataan Ruang dam Pembangunan Daerah, Diklat Puspida_PU,Jakarta 13 – 18 Desember 2005

[2]       Kasubdit Perencanaan Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.

[3]       Akil, Syarifuddin. (n.d). “Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia” Kuliah Terbuka Program Magister, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar .

(share ulang)

About these ads