About these ads

Sumber Foto  http://kolomkita.detik.com

Masalah Pertanahan adalah masalah yang pelik (sulit dipecahkan oleh masyarakat awam) banyak permasalahan tanah yang terjadi adalah permasalahan tanah zaman dahulu yang tidak terselesaikan disini akan saya bahas Permasalahan Penerima Hak Atas Tanah obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda (P3MB) dan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1965 (Prk. 5)

Adapun ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai pedoman di dalam pemberian izin membeli rumah/tanah milik warganegara Belanda seperti yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Prp. tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda tetap milik perseorangan warganegara Belanda yang dijelaskan lagi di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 223 tahun 1961.
Sedangkan, Permasalahan Tanah yang terkait dengan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1965 (Prk. 5) diatur dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. 5/Prk/tahun 1965 Tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-Badan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/ Pengurusnya

Adapun Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam Hak Atas Tanah ini adalah :
1. Masih banyak Permohonan untuk membeli rumah dan mendapatkan Hak Atas Tanah obyek P3MB/Prk.5 yang : 
– Tidak ada penegasan dari Ketua P3MB/Prk.5 bahwa rumah dan tanah yang dimohon adalah obyek P3MB/Prk.5 (Terdaftar/Tidak Terdaftarnya obyek P3MB/Prk.5 berdasarkan Daftar Keterangan penyerahan penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda)
– Tidak jelas riwayat perolehan (riwayat penghunian rumah) dan tidak ada tanda bukti perolehan.
– Pembentukan Panitia Penaksir P3MB/Prk.5 yang tidak melibatkan Pejabat dari Kantor Pajak dan Kanwil Dirjen Kekayaan Negara.
– Masih banyak perintah penaksiran harga rumah dan tanah tidak dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh Panitia Penaksir P3MB/Prk.5. Tidak melengkapi persyaratan berupa : (1) Surat Izin Perumahan (SIP) dan Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Perumahan. (2) Surat Ukur/Peta Bidang yang mencantumkan Nomor Induk Bidang (NIB). (3) Berita Acara Pemeriksaan Lapang yang menerangkan bahwa pemohon benar-benar menghuni rumah/memakai tanah. (4) Surat Keterangan dari Pengadilan dan Kantor Pajak yang menerangkan status bekas Badan Hukum Belanda. (5) Berita Acara Penaksiran Harga yang mencantumkan perhitungan harga tanah berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002./PP13 tahun 2010 tentang PNBP (6) Surat Pernyataan yang menyatakan pemohon masih menghuni rumah dan menguasai tanah obyek P3MB/Prk.5 dalam permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran harga rumah dan tanah.

2. Masih banyak tanah-tanah negara obyek P3MB/Prk.5 diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berdasarkan Keppres 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960, Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/Tahun 1965, dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999, karena kewenangan penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanahnya adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Upaya Penyelesaian permasalahan tersebut Diperlukan kegiatan berupa :
– Inventarisasi data terhadap tanah-tanah negara obyek P3MB/Prk.5. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan Maret s/d Oktober 2009, sesuai DIPA Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Tahun Anggaran 2009
– Pembinaan dan bimbingan teknis mengenai tata cara pemberian ijin dan penetapan hak atas tanah obyek P3MB/Prk.5 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selaku Ketua P3MB/Prk.5. Kegiatan ini baru dilaksanakan dalam bentuk pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selaku Ketua P3MB/Prk.5 untuk membentuk Panitia P3MB/Prk.5 dan Panitia Penaksir P3MB/Prk.5 berdasarkan Surat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tanggal 4 Desember 2008 Nomor 3987-310.24-D.II.
– Penyusunan peraturan perundangan mengenai tata cara pemberian ijin dan penetapan hak atas tanah obyek P3MB/Prk.5 dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, karena tata cara pemberian ijin dan penetapan hak atas tanah obyek P3MB/Prk.5 hanya diatur dalam Pasal 150 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 

Demikianlah sekilas disampaikan Permasalahan Penyelesaian Hak Atas Tanah yang terkait dengan P3MB/Prk.5. semoga dapat bermanfaat, terimakasih

About these ads