About these ads

Kali ini garasi.in akan memberikan sebuah analisis pertanahan untuk mengatasi  permasalahan kawasan pesisir Indonesia termasuk didalamnya pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia, guna penegakan kedaulatan NKRI terhadap pulau-pulau terluar tersebut

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal sebagai kawasan yang dipenuhi dengan kepulauan dan perairan laut memiliki sumber ketetapan yang jelas mengenai pengakuan wilayah perairan. Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi negara nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, menyatakan “Wilayah laut Indonesia 5,8 juta km2″“ yang artinya Luas Wilayah Laut kita ini sama dengan tiga per empat dari keseluruhan luas wilayah Indonesia. Pada luas laut yang demikian, di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia lalu dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dan pada masa kini lebih populer dengan istilah Bahari. Namun pulau-pulau kecil dan terluar yang dimiliki Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, terlebih pulu-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Jika berhasil dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan, pulau-pulau kecil ini bukan saja akan menjadi sumber pertumbuhan baru, melainkan sekaligus akan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan kelompok sosial.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tantangan khusus untuk dikelola. Keadaan fisik, ekologi dan keragaman sosial budaya menyebabkan pengelola harus berhadapan dengan ketidakpastian yang tinggi. Sumber daya pesisir dan lautan merupakan potensi penting dalam pembangunan masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan jasa-jasa lingkungan yang diberikan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder terutama masyarakat pesisir, dan meminimalkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

sumber : sarmanpsagala.wordpress.com

Komitmen pemerintahan di era reformasi ini yang menyangkut keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan upaya di berbagai bidang penyelenggaraan negara di pemerintahan yang baik dan sinergis. Kawasan-kawasan perbatasan laut pada umumnya ditandai pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau. Hingga kini beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena ada kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Terdapat 12 pulau kecil terluar yang harus mendapatkan prioritas, yakni Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau Batek. Pulau-pulau kecil secara harfiah merupakan kumpulan pulau berukuran yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi ini menyebabkan pulau-pulau kecil tersebut terpisah dari pulau induknya.

Menurut Griffith dan Inniss (1992) serta (Beller, 1990), pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang sangat menonjol yaitu a) Terpisah dari habitat pulau induk sehingga bersifat insuler, b) Memiliki persediaan air tawar yang terbatas, termasuk air tanah atau air permukaan, c) Rentan terhadap gangguan eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan manusia. d) Memiliki spesies endemik yang memiliki fungsi ekologi yang tinggi, e) Tidak mempunyai daerah hinterland.

Selain pengelolaan pulau-pulau kecil, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia menggunakan terminologi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT), yaitu suatu program yang selain ditujukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan pesisir dan lautan saat ini dan masa depan, juga untuk memberdayakan masyarakat pesisir agar dapat menikmati keuntungan secara berkesinambungan.

Operasionalisasi dari PWPLT, yaitu hingga sejauh mana program tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalan yang timbul di wilayah pesisir membutuhkan suatu rencana pengelolaan – diperlukan penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 1, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang).

B. Maksud dan Tujuan

Pembangunan model RTRW Pesisir berbasis masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat (mengembangkan) RTRW Pesisir yang “ideal” – memadukan ilmu dan teknologi dengan peran (masukan) dari masyarakat, yang merupakan subyek sekaligus obyek perencanaan. Adapun tujuannya antara lain adalah : (1) mewujudkan RTRW Pesisir yang dapat mewadahi dinamika masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kini dan masa depan; (2) memberi arahan dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang; (3) memperkecil konflik penggunaan ruang; (4) menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan konservasi kawasan lindung. Di samping itu RTRW Pesisir yang akan dibangun merupakan tawaran alternatif pemikiran dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat akan kebutuhan RTWR Pesisir.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkupnya dari pembahasan artikel ini meliputi :

a. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

b. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan lingkungan daratan dan lingkungan laut ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan kearah darat sampai ke wilayah batas administrasi desa/kelurahan ataupun kecamatan dimana pengaruh fenomena lingkungan laut masih dirasakan atau dijumpai (Sumber : UU 27/2007)

c. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

d. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya (UU no 27 Tahun 2007).

f. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (UU no 27 Tahun 2007).

g. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (UU No 27 Tahun 2007).

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Indonesia pada saat ini berupa Kawasan Pesisir yang merupakan wilayah dinamis dan rawan. Kedinamisan wilayah pesisir disebabkan oleh karena wilayah tersebut merupakan pertemuan dua ekosistem, yaitu ekosisten daratan dan ekosistem lautan. Wilayah pesisir mengandung potensi sumberdaya yang besar, baik hayati maupun non hayati termasuk jasa-jasa lingkungan. Konsekwensi dari dinamika wilayah pesisir yang berpotensi menyebabkan manusia untuk datang dan berinteraksi dengan ekosistem pesisir lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan pesisir menyebabkan terjadi kerawanan-kerawanan karena aktivitas tersebut membutuhkan ruang dan sumberdaya. Di samping itu wilayah ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daerah hulu dan kegiatan di perairan lepas pantai maupun laut lepas, serta pengaruh alam – yang memberi andil tidak sedikit terhadap degradasi lingkungan pesisir.

Realitas wilayah pesisir yang dinamis memerlukan suatu pengelolaan wilayah yang spesifik untuk dapat mengakomodasi semua kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan stake holder sekaligus memperhatikan potensi dan kemampuan lingkungan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang harus berkelanjutan tanpa mengurangi hak manusia dan komunitas lainnya untuk hidup di dalamnya.

Selain pulau-pulau kecil yang juga rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relative kurang. Oleh sebab itu, keunikan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Dari pemaparan di atas, maka yang menjadi inti masalahnya adalah Bagaimana Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Terluar????

PEMBAHASAN

A. Wilayah Pesisir

Manusia sebagai bagian dari ekosistem, dalam kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan dengan ekosistem lain di wilayah pesisir dan secara sengaja maupun tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan ekosistem. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: dengan cara bagaimana dan dengan kegiatan apa saja manusia dapat merubah sistem ekologi di wilayah pesisir ?. Jawabnya sudah tentu akan merujuk pada akibat kegiatan manusia, antara lain: pembukaan lahan untuk pertanian, pembakaran hutan/pohon, pembangunan waduk, penggundulan hutan, pembangunan gedung, pembuangan limbah, perkerasan jalan. Kegiatan manusia yang mengganggu/merusak ekosistem tadi kalau dilihat sepintas nampaknya hanya berpengaruh pada ekosistem yang diganggu saja, tetapi kalau dilihat lebih lanjut kegiatan di satu ekosistem dapat berpengaruh pada ekosistem lain yang terkait (Kaswadji, 2001). Dahuri (2000), menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada ekosistem pesisir (mangrove, misalnya), cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya.

Lebih jauh Kaswadji (2001), menjelaskan keterkaitan antara tiga ekosistem utama pesisir sebagai berikut; ekosistem mangrove merupakan penghasil detritus, sumber nutrien dan bahan organik yang akan dibawa ke ekosistem padang lamun oleh arus laut. Sedangkan ekosistem lamun berfungsi sebagai penghasil bahan organik dan nutrien yang akan dibawa ke ekosistem terumbu karang. Selain itu, ekosistem lamun juga berfungsi sebagai penjebak sedimen (sedimen trap) sehingga sedimen tersebut tidak akan mengganggu kehidupan terumbu karang. Yang terakhir, ekosistem terumbu karang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak (gelombang) dan arus laut. Selain itu ekosistem terumbu karang juga berperan sebagai habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi organisme yang hidup di padang lamun ataupun hutan mangrove.

Mengingat pentingnya nilai wilayah pesisir baik secara ekologis maupun ekonomis dengan semua komunitas yang hidup di dalamnya, banyak negara termasuk Indonesia telah mengembangkan suatu model pengelolaan wilayah pesisir. Menurut Kay (1999), pengelolaan yang dilakukan meliputi pengelolaan strategis sampai pengelolaan operasional yang merupakan suatu tahapan pengelolaan yang terintegrasi. Dikatakan juga bahwa suatu rencana yang baik adalah yang tidak terlalu banyak zonasinya, dapat dilaksanakan, dan mudah dimengerti.

Begitu juga Cincin-Sain (1998), dalam teori Integrated Coastal Management (ICM) yang dikembangkannya, memperlihatkan enam tahap dalam proses ICM. Tahap-tahap tersebut adalah : tahap penilaian dan identifikasi isu, tahap persiapan dan perencanaan program, tahap pembiayaan dan adopsi, tahap pelaksanaan, tahap operasi, dan tahap evaluasi. Enam tahap ICM menurut Cincin-Sain tersebut sebagaimana Clark juga merupakan suatu siklus.

Walaupun pengelolaan wilayah pesisir sudah terpadu, namun pengelolaan ini hanya sampai tahapan pemintakan (zonasi) kawasan lindung, dan belum menyentuh tahapan perencanaan tata ruang yang memasukkan semua kepentingan penggunaan ruang dan perkiraan perkembangan masa depan. Padahal perencanaan tata ruang sangat penting, karena dalam tahapan tersebut keseimbangan antara aspek konservasi dan aspek pemanfaatan diperhitungkan dengan baik. Penyusunan rencana tata ruang pesisir yang merupakan bagian dari pengelolaan pesisir – di era otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan arahan dari departemen teknis yang berwenang untuk maksud tersebut.

Di Indonesia, departemen yang paling berwenang untuk melakukan mengkoordinasikan penataan ruang pesisir adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana ada salah satu direktoratnya yang membawahi bidang tersebut, yaitu Direktorat Pengelolaan Tata Ruang (DPTR) – Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (P3K). Sebagai tindak lanjut dari tugas DPTR, telah dilakukan temu pakar dalam rangka penyusunan kosep tata ruang pesisir. Dalam pertemuan tersebut masalah yang cukup mencuat adalah rencana tata ruang pesisir tidak bisa dilakukan dengan begitu saja mengadopsi rencana tata ruang daratan, tetapi dalam operasionalisasinya harus merujuk pada peraturan dan perundangan yang ada, antara lain Undang Undang Penataan Ruang.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), dijelaskan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Penataan ruang itu sendiri dapat disederhanakan menjadi aktivitas mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha – bukanlah suatu tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kegiatan tata ruang tidak boleh berhenti dengan di-Perda-kan rencana tata ruang, tetapi penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan masyarakat suatu wilayah mencapai tujuan-tujuan pokok, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, rekreasi termasuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, seperti menikmati keindahan alam dan tempat-tempat bersejarah (Darwanto, 2000).

Berbeda dengan penataan ruang daratan, paradigma yang dikembangkan di wilayah pesisir pesisir bersifat lebih kompleks karena disamping tempat muara segala kegiatan dan bertemuanya berbagai macam ekosistem, lebih dari itu pesisir (laut) juga mempunyai wilayah yang disebut sebagai vertikal zoning yang tidak dimiliki oleh daratan (Suwandono, 2000). Oleh karena itu dalam penyusunan tata ruang pesisir perlu diupayakan cara-cara atau metode-metode yang tidak hanya sekedar mengadopsi tata ruang daratan, tetapi perlu dikembangkan suatu model tertentu terhadap pelaksanaan tata ruang pesisir yang dapat mengakomodasi kepentingan stake holder yang muaranya harus kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem pesisir.

Selain itu, untuk mengatasi masalah penguasaan sumber daya alam agraria, maka biasa diterapkan sistem tenurial. Sistem tenurial adalah system penguasaan sumber daya alam agraria dalam suatu masyarakat. Menurut Wiradi istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan sumber daya yaitu mengenai status hukumnya. Dalam hal ini Ridell memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (lihat Fauzi dan Bachriadi, dalam ELSAM, 2000).

Lebih jauh disebutkan bahwa pada setiap sistem tenurial, masing-masing hak termaksud setidaknya mengandung tiga komponen, yakni:

1. Subyek hak, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan.

2. Obyek hak, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun sutau kawasan atau wilayah udara tertentu

3. Jenis hak, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakan dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya.

Sistem tenurial di wilayah P3K di Indonesia biasanya berlaku atas kesepakatan-kesepakatan adat maupun lokal karena secara kebijakan pemerintah belum memiliki aturan yang jelas. Meskipun demikian, penerbitan ijin usaha oleh pemerintah di wilayah tersebut tidak pernah putus diberikan. Hal ini menyebabkan konflik terjadi baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dan pemerintah.

Pengaturan penguasaan di wilayah P3K ini haruslah mempertimbangkan fungsi-fungsi ekologi, sosial dan ekonomi yang terkait dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu identifikasi akan subyek hak, obyek hak dan jenis hak harus dilakukan melalui pemahaman mendalam atas ketiga fungsi di atas yang melekat di wilayah tersebut.

Deskripsi berikut akan mengupas mengenai subyek hak, obyek hak dan jenis hak yang dikeluarkan dari dasar pemahaman yang rinci tentang fungsi-fungsi wilayah P3K dan hubungannya dengan masyarakat. Akan dilihat juga seberapa jauh kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia dalam memfasilitasi pengaturan tenurial wilayah ini.

Pengaturan Tenurial P3K di Indonesia Berdasarkan UU tentang Pokok Agraria yang mengatur tentang Hak Menguasai dari Negara sebagai perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu dicantumkan pada pasal 2 dengan 4 ayat yang masing-masing berbunyi.

– Ayat 1 : ”Atas dasar ketentuan dalam, pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

– Ayat 2 : “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

– Ayat 3 : “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.

– Ayat 4 : “Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.

Karena peraturan perundangan yang mengatur mengenai sistem tenurial secara nasional untuk laut dapat dikatakan tidak ada, kecuali yang berhubungan dengan fungsi-fungsi perlindungan, konservasi, dan peruntukan komersial. maka untuk UU di luar UU No. 5 th 1960, mengacu kepada UU lain yang di dalamnya diatur mengenai beberapa aspek tentang wilayah P3K dan sumberdayanya adalah seperti beberapa UU sebagai berikut :

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (memuat hutan mangrove dan daerah konservasi di laut).

UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah pesisir laut, memuat konservasi jenis biota dan ekosistem

UU No. 23 tahun 1997 tentang Keanekaragaman Hayati, memuat tentang jenis-jenis biota yang dilindungi.

UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, memuat penguasaan ZEE dan pengaturannya dengan negara lain yang berbatasan langsung

UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, memuat tentang batas teritori dan pengaturannya untuk hubungan pemanfaatan dengan negara lain

adapun subyek hak yang terdapat dalam sistem tenurial wilayah P3K yang merujuk pada pemanfaat sumberdaya komunal yang terdiri dari :

  1. Nelayan;
  2. Petani budidaya hasil laut (ikan, udang);
  3. Petani sawah;
  4. Pemanen hasil bakau;
  5. Pemerintah daerah dengan fasilitas publik seperti pelabuhan (kapal maupun pendaratan ikan)
  6. Pemilik perahu/kapal;
  7. Pengusaha dibidang Pariwisata;
  8. Pemilik bangunan-bangunan fungsional lainnya (seperti pabrik, dermaga terbatas untuk usaha komersial, dll);
  9. Individu (yang mempunyai kepemilikan atas lahan di pesisir maupun pulau kecil)

Untuk mengetahui jenis hak apa saja yang melekat pada wilayah P3K berdasarkan fungsi-fungsi ruang dan komoditi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan ekologi, maka dibutuhkan komitmen bersama para pemanfaat sumberdaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila hanya menggunakan panduan mengenai jenis hak yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka akan banyak sekali jenis-jenis hak yang tidak dapat diatur. Padahal, kelompok masyarakat lokal dengan berbekal pengetahuan dan pemahamannya, meskipun sederhana, telah dapat mendefinisikan subyek hak, obyek hak maupun jenis hak sehingga juga dapat mendesain pengaturannya bagi para pemanfaat dalam lingkup ruang yang terbatas. Adapun jenis-jenis hak yang secara adat maupun lokal telah di klasifikasikan oleh mereka dan melekat pada wilayah P3K, terdiri atas :

  • Hak mengumpulkan kerang-kerangan, ikan kecil dan bibit ikan bagi perempuan dan anak di sepanjang garis pantai sampai dengan daerah terumbu karang sejauh dapat dijangkau tanpa perahu.
  • Hak mendapatkan ikan bagi janda yang sudah ditinggal mati suaminya yang nelayan, apabila menyongsong nelayan yang pulang melaut baik dengan perahu maupun di pantai pendaratan ikan.
  • Hak menggunakan perahu yang sedang disandar, sepanjang tidak ada tanda bahwa perahu tersebut akan digunakan oleh pemilik maupun orang lainnya.

Dan lain sebagainya amat mengejutkan jika diperhatikan bahwa penentuan jenis-jenis hak tersebut sangatlah spesifik, meskipun tidak menggunakan konsep dan pemikiran ilmiah yang telah beredar luas di kalangan para pengelola wilayah P3K.

Sesungguhnya dengan kekosongan peraturan perundangan tentang pengaturan sistem tenurial dapat menjadi peluang bagi pembuatan aturan yang komprehensif dan efektif. Namun hal ini hanya bisa dilaksanakan apabila ada review menyeluruh dahulu terhadap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan di wilayah P3K. Setelah itu perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh obyek hak, subyek hak maupun jenis hak di wilayah ini, sehingga dapat disusun suatu aturan berisi panduan untuk mengatur sumberdaya komunal di wilayah P3K. Kemudian harus disusul dengan kemauan politik pemerintah untuk menyerahkan mandat pengaturan penguasaan ke satuan wilayah yang lebih kecil (kabupaten atau bahkan desa, misalnya).

Saat ini, misalnya, telah terbit sejumlah peraturan, baik di tingkatan kabupaten (Perda) maupun desa (Perdes) yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil (beberapa desa di Minahasa, kabupaten Minahasa, dan kabupaten Bulungan, Kalimantan). Namun peraturan yang dibuat tersebut masih sangat merujuk pada konservasi bukan pada pelekatan hak, karena memang yang dimunculkan lebih kental adalah perspektif ekologi. Namun di beberapa tempat seperti di desa Baho dan Saponda di Sulawesi Tenggara, tengah berlangsung proses pembuatan Peraturan Desa, yang sudah menaruh perhatian pada perspektif sosial dan ekonomi pengaturan penguasaan wilayah pesisir dan laut secara lokal.

Harus diingat pula masih terbatasnya kapasitas pemerintah (baik dana maupun personel) dalam mengimplementasikan pengawasan atas peraturan-peraturan yang berlaku di kawasan P3K. Selain lebih murah, ternyata pengaturan yang dilakukan di tingkat lokal terbukti sangat efektif karena tidak mencakup wilayah yang sangat luas.

Adapun harapan-harapan, untuk masa yang akan datang adalah belum terlambatnya pemerintah agar dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang berfungsi sebagai:

  • Penyelesaian konflik di masa lalu,
  • Pengelolaan konflik yang baru muncul pada tahap awal.

Antisipasi untuk pengelolaan konflik di masa yang akan datang Kekosongan peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem tenurial wilayah P3K bisa menjadikan penyusunan langkah-langkah kebijakan menjadi leluasa. Namun demikian apabila tidak belajar dari pengalaman lalu, yaitu melakukan pendalaman pemahaman dan pengetahuan dari praktek yang sudah berlangsung, dan cukup berbesar hati untuk melibatkan komponen masyarakat sebagai pemanfaat langsung, maka kebijakan yang akan diambil bisa menjadi hal yang lagi-lagi mubazir.

Untuk itu diharapkan, Pelekatan Hak ini juga dapat dimuatkan pada Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah Pesisir yang akan dibuat yang mempunyai unsur :

  1. Model RTRW Pesisir yang simpel, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dapat memberi arahan yang jelas dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang, serta mudah dalam updating datanya.
  2. Model RTRW Pesisir yang dinamis, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan dapat diterima oleh semua stake holder.
  3. Model RTRW Pesisir yang menyeimbangkan antara aspek konservasi kawasan lindung dan aspek pemanfaatan.
  4. Model RTRW Pesisir yang dapat mewadahi dinamika pembangunan masa kini dan menjangkau perkembangan masa depan dalam kurun waktu perencanaan.
  5. Model RTRW Pesisir yang dalam operasionalisasinya memberi ruang gerak yang luwes dalam rangka peningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
  6. Model RTRW Pesisir yang mampu melakukan simulasi spasial dalam bentuk skenario-skenario perkembangan keruangan kini dan masa depan dan skenario-skenario perubahan lingkungan pesisir atas perubahan yang terjadi atau yang akan dilakukan. Skenario-skenario tersebut harus dilihat pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

B. Pulau-pulau Kecil

Akhir-akhir ini perhatian terhadap perencanaan dan pengelolaan “Pulau-pulau Terluar Kecil” mulai menunjukkan perkembangannya. Namun disisi lain kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaanya masih banyak dipertanyakan – baik dari sisi pengertianya, definisi pulau kecil, perilaku kehidupan di pulau kecil, metodologi perencanaan, mekanisme pengelolaan, sampai dengan institusi atau kelembagaan yang akan diterapkan.

Pada hakekatnya pulau pulau terluar ini dicirikan oleh adanya “keterisolasian” dari pulau utama (main land), dimana pada umumnya memiliki keterbatasan dari kapasitas daya dukung lingkungannya. Menurut Salm, Clark dan Siirila (2000), ada empat tipe pulau terluar dan kecil ini, yakni:

  1. Pulau yang tak berpenghuni dan jarang dikunjungi manusia.
  2. Pulau yang tak berpenghuni namun secara teratur dikunjungi oleh manusia.
  3. Pulau yang berpenghuni dengan memiliki kegiatan ekonomi yang tradisional.
  4. Pulau yang berpenghuni dengan memiliki kegiatan ekonomi perdagangan dimana sangat tergantung terhadap kegiatan ekport.

Kempat tipe pulau terluar tersebut tentunya membutuhkan pola perencanaan dan pengelolaan yang spesifik (unique). Rationalisasi antara daya dukung lingkungan (geographic environment) dengan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu dalam merumuskan pola penataan dan pengelolaanya ruangnya.

Berpegang pada uraian di atas, kiranya dapat dikemukakan bahwa ada dua hal pokok yang perlu di pertimbangkan, yakni: pertama, adalah berkenaan dengan upaya pengembangan kegiatan sosial- ekonomi dan kedua, adalah berkaitan dengan ”daya dukung lingkungan”. Pada hakekatnya kedua hal tersebut perlu ”dipertemukan” sehingga dapat diperoleh optimasi pemanfaatan sumberdaya alam yang dikaitkan dengan usaha pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga berdasarkan atas pertimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

Setiap usaha yang berkitan dengan pengembangan kegiatan ekonomi maupun sosial, umumnya akan selalu membutuhkan sejumlah sumberdaya alam tertentu yang diperoleh dari suatu “lingkungan geographis”. Sesuai dengan sifat alamnya, suatu lingkungan geographis akan dihadapkan pada faktor “keterbatasan” atau limitasi. Apabila ditinjau dari sisi pengembangan kegiatan ekonomi, peranan dari lingkungan geographis ini dapat dipandang sebagai “aspek supply” dan tidak selalu dapat menunjang kebutuhan pengembangan kegiatan sosial-ekonomi yang berada di atasnya.

Khusus untuk pulau – pulau kecil, sesuai dengan ciri yang dimilikinya, kondisi lingkungan geografisnya memiliki keterbatasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan “mainland”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan pendekatan pengelolaan pembangunan yang lebih spesifik untuk pulau-pulau kecil.

Hubungan antara pengembangan kegiatan sosial–ekonomi dengan lingkungan geographis tidak selamanya harmonis. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kegiatan sosial-ekonomi, yang mana dapat di kenali sebagai “aspek demand”, berkembang jauh lebih pesat dibanding dengan ketersediaan sumberdaya pendukungnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tingkat daya dukung tertentu, seyogyanya perkembangan kegiatan sosial-ekonomi perlu di batasi agar dapat dicegah atau dikurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, seperti misalnya: meningkatnya polusi, erosi, pengerusakan landscape, hilangnya biota penting, dsb. Pada hakekatnya, fenomena dari dampak negatif lingkungan disebabkan karena setiap perkembangan kegiatan sosial-ekonomi akan menimbulkan ”side-effect” dan hal ini merupakan respon dari pada adanya “kepekaan” sumberdaya yang ada.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penerbitan Undang – Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Lahirnya UU ini dapat dikatakan sebagai reformasi dibidang kelautan dan perikanan, dimana peraturan ini dapat memberikan regulasi yang jelas terhadap permasalahan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selama ini belum diatur berdasarkan azas desentratralisasi, berbasis masyarakat, dan berorientasi pada pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa.

Salah satu yang hal baru dalam UU ini adalah adanya Pengaturan tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dimana hal ini merupakan hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Harus kita akui bahwa dominasi doktrin open access masih kuat menguasai benak para pengambil kebijakan di negeri ini. Mereka menganggap perairan pesisir dan laut sebagai milik semua orang sehingga hukum harus memastikan bahwa setiap orang terlindungi aksesnya pada perairan pesisir dan laut. Bagi penganut doktrin ini, di atas perairan pesisir dan laut tidak boleh diterbitkan hak, sebab akan menimbulkan penguasaan yang eksklusif dan membatasi akses orang lain.

Pandangan semacam ini sangat anti-sejarah dan tidak sesuai dengan tradisi lokal yang telah berlangsung turun-temurun. Di Indonesia, jauh sebelum zaman kolonial, telah berkembang tradisi pengelolaan perairan pesisir yang memungkinkan penguasan perairan secara eksklusif. Sebagai contoh di Aceh, perairan pesisir dapat dikuasai berdasarkan izin dari Sultan. Di Tegal, perairan pesisir dibagi-bagi di antara para nelayan seperti gogolan yang silih berganti disediakan bagi mereka untuk menangkap Ikan. Di Banten, perairan pesisir dinamakan patenekan yang hanya memberi hak kepada warga desa setempat untuk menangkap ikan. Sasi laut di Maluku, awig-awig di Nusa Tenggara Barat, atau rompong di Sulawesi Selatan merupakan contoh lain dari tradisi pengelolaan perairan pesisir bernuansa property right yang hingga kini tetap bertahan.

Norma hukum pelekatan HP-3 ini juga memiliki landasan historis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sehingga tidak perlu ada keraguan untuk melaksanakannya.   Sebagai antisipasi munculnya konflik pemanfaatan setelah diberikannya HP-3 ini, maka terlebih dahulu harus ditetapkan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi, sebagai prasyaratnya.  Artinya, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, terlebih dahulu harus menetapkan rangkaian perencanaan kebijakan yang hirarkis (UU N0.27 Tahun 2007) tersebut sebelum menerbitkan HP-3.

Sedangkan untuk jangka waktu hak pesisir, sangat bergantung pada karakteristik usaha yang akan dikembangkan.  Jangka waktu tersebut sedemikian rupa supaya kondusif bagi tumbuhnya investasi.  Jangka waktu 20 tahun sudah sangat memadai asalkan diberi peluang perpanjangan setelah jangka waktu pertama berakhir.  Namun bagi keperluan masyarakat lokal, baik untuk kepentingan ekonomi maupun tradisi, jangka waktunya bisa tanpa batas, sepanjang kenyataannya mereka masih memanfaatkan secara efektif.

Prioritas pertama pemegang hak pesisisr adalah komunitas lokal atau masyarakat adat. karena dalam praktiknya, komunitas ini telah menguasai dan memanfaatkan perairan pesisir secara turun-temurun. Khusus bagi komunitas ini, peruntukan hak pesisir tidak dibatasi hanya untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bernuansa relegi dan kultural.

Subjek hukum lain yang dapat diberikan hak pesisir ialah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Perusahaan asing atau multinasional tidak dapat diberikan hak terhadap wilayah pesisir dan penguasaan Pulau Terluar, sebagai konsekuensi prinsip nasionalitas. Prinsip ini sudah menjadi preseden hukum, seperti tercermin dalam UU Agraria, UU Pertambangan. dan UU Kehutanan. Namun demikian tidak berarti perusahaan asing tertutup sama sekali peluangnya untuk berinvestasi di wilayah pesisir.  Mereka dapat melakukan melalui skim kerjasama dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia pemegang hak.

Adapun kewenangan pemberian HP-3 merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bentuk harmonisasi dan sinkronisasi hukum nasional. Oleh karena itu, apabila hak ini terletak dalam wilayah perairan 4 mil, maka yang berwenang memberikan hak adalah bupati/walikota setempat. Selebihnya, sampai 12 mil atau lintas wilayah kabupaten/kota menjadi otoritas gubernur. Sedangkan pemerintah pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan, berwenang memberikan hak yang letaknya lintas wilayah propinsi atau wilayah strategis yang telah ditentukan dalam UU PWP3K.

Pengertian dari HP-3 ini adalah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir. Artinya bukan penguasaan namun pengusahaan. Perlu diingat, lanjutnya HP-3 adalah hak pemanfaatan bukan hak kepemilikan. Jika dalam kurun waktu tertentu kawasan yang sudah mendapat izin HP-3 tidak dimanfaatkan oleh pengusahanya, maka HP-3 tersebut bisa dicabut.  Pemberian HP-3 untuk usaha yang hanya memanfaatkan kawasan pesisir atau perairannya saja secara menetap, bukannya mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut seperti halnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Jadi keberadaan HP-3 pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hak usaha bagi masyarakat, bukannya malah menyengsarakan masyarakat. Izin HP-3 sendiri bisa dijualbelikan baik untuk perorangan atau korporasi.  Nanti dalam PP juga diatur batasan maksimal luasan pemanfaatan wilayah pesisir. Jika sekarang sudah ada pemanfaatan wilayah pesisir yang dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan tentunya secara bertahap harus dibenahi.

Diharapkan nantinya tidak ada lagi pantai yang dimiliki secara perorangan maupun korporasi yang dapat menyebabkan Ketimpangan Penguasaan Hak dan masyarakat pesisir dapat tetap mengakses kawasan tersebut.  Semua kegiatan pemanfaatan di kawasan pesisir boleh dilakukan asalkan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak saling merugikan.

Keberadaan HP-3 juga bisa melindungi hak adat masyarakat setempat terhadap suatu kawasan perairan. Selama ini kepentingan masyarakat tradisional selalu terabaikan ketika ada kepentingan yang lebih besar masuk di kawasan pesisir.  Jika masyarakat adat setempat sudah punya HP-3, maka kepentingannya dapat terlindungi.

Kebijakan Penataan Ruang Bagi Pulau-pulau Terluar dan Pulau Kecil

Adapun kebijakan yang harus dprioritaskan dalam penataan ruang untuk pulau-pulau ini adalah pada  suatu upaya pemanfaatan potensi suatu wilayah atau kawasan bagi pembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangi konflik pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan, sehingga dapat dicapai suatu keharmonisan antara kegiatan dengan lingkungannya. Dalam hal ini penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Dalam penataan ruang Pulau – Pulau Kecil, secara fisik batas wilayah perencanaanya akan lebih “fleksibel” karena akan sangat dipengaruhi oleh batasan fungsi ekosistem. Sesuai dengan sifat alamnya, pengelolaan Pulau – Pulau Kecil perlu lebih ditekankan pada aspek preservasi dan conservasi dibanding dengan pembangunan yang bersifat intensive.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan Pulau-pulau Terluar dan Kecil ada dua hal pokok yang harus diperhatikan, yakni :

  1. Menentukan batas ambang kegiatan di pulau tersebut.
  2. Mengintergrasikan perlindungan habitat ke dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat terjadinya sinergi antara pengembangan kegiatan usaha dengan upaya melindungi dan melestarikan habitat dan sumberdaya alam yang ada.

Dalam UU 27/2007 Pemerintah Daerah dan masyarakat diberikan peran aktif dalam penerbitan HP-3. Sesuai kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas propinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, sedangkan Gubernur memberikan HP-3 di wilayah Perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan perairan pesisir lintas kabupaten/kota. sedangkan untuk Bupati/Walikota memberikan HP-3 di wilayah perairan pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan propinsi.

Peran serta masyarakat lokal  juga diperlukan dalam hal proses penerbitan HP-3 dimana proses persetujuan pemberian HP-3 harus mendapat persetujuan Masyarakat. Selain itu seperti telah di sampaikan tadi prioritas utama pemberian HP-3 haruslah diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat.

(dihimpun dari berbagai sumber, 2013)

About these ads