About these ads

Oleh Sarman P. Sagala , SE

Kebijakan Penundaan (Moratorium) Penggunaan Kawasan Hutan di Indonesia selama 2 (dua) tahun, yang akhirnya keluar ini adalah efek dari kesepakatan Moratorium Hutan yang digalang oleh Pemerintah RI dengan pihak Swedia yang akan melakukan penundaan pemberian hak terhadap kawasan Hutan (baca tulisan saya sebelumnya), adapun yang termasuk kawasan hutan dalam Inpres ini mungkin adalah kawasan hutan yang ada dalam SK Menhut NOMOR : SK. 101/Menhut-II/2004 pada ayat (3) huruf a adalah hutan alam yang pada areal-areal yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas hujan dengan skoring sama dengan dan atau lebih besar dari 175 sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria dan tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

2. Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan atau dengan kelerengan lebih dari 15% untuk tanah yang sangat peka terhadap erosi.

3. Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.

4. Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.

5. Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6)30 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

6. Buffer zone atau kawasan penyangga hutan lindung dan atau kawasan hutan konservasi.

7. Kawasan pelestarian plasma nutfah.

8. Kawasan perlindungan satwa liar.

9. Kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan.

10. Kawasan rawan terhadap bencana alam.

Maksud dari Keluarnya kebijakan ini adalah agar BPN RI turut serta dalam menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, , instruksi ini tercantum dalam tugas khusus yang diberikan presiden kepada BPN RI isi instruksi ke- tiga item ke empat adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.”

Kenapa Presiden merasa perlu memberikan instruksi khusus kepada BPN RI untuk membantu pelaksanaan instruksi ini, hal ini karena BPN RI mempunyai peran strategis dalam, pelaksanaan INPRES ini,

Namun, peran strategis ini harus dapat dimaknai oleh Instansi ini agar Instruksi yang telah dikeluarkan ini tidak sampai menjadi hambatan. Justru, terbitnya Inpres harus dijadikan moment yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, karena dengan adanya penundaan ini BPN RI dapat lebih berkonsentrasi terhadap kawasan-kawasan diluar hutan yang selama ini belum ada kejelasan hak-nya, yang memang wilayah kerja BPN selama ini.

Ada sesuatu yang harus di waspadai oleh BPN RI dalam melaksanakan Inpres yang baru saja dikeluarkan, terutama dalam menterjemahkan instruksi yang diberikan, mengenai penundaan pemberian hak pada areal penggunaan lain karena jika tidak dicermati penggunaan kalimat ini mengisyaratkan bahwa ada areal lain yang harus ditunda pemberian alas hak-nya, hal ini menyebabkan mau tidak mau BPN RI tidak dapat melaksanakan sendiri Instruksi ini, BPN RI harus melakukan kerjasama yang baik terhadap pihak-pihak yang menerima instruksi, terutama kerjasama dengan Kementerian Kehutanan yang akan melakukan revisi Peta setiap enam bulan, yang juga melaporkan hasil Inpres ini setiap enam bulan. Oleh karena ini penggunaan kalimat areal penggunaan lain yang menjadi wilayah kerja BPN RI ini harus berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ada. Tentunya jika dalam melaksanakan tugasnya BPN RI bekerja berdasarkan peta ini maka tidak akan terjadi kesalahan dalam memberikan alas hak kepada masyarakat. Selain ini jika dirasakan memang beban kerja yang yang ada sebelum Inpres menjadi lebih berat dikarenakan selama ini pemberian hak berdasarkan RTRW, maka kebijakan pemberian hak yang diambil tidak lagi hanya mengacu pada Peta RTRW melainkan juga harus mengacu pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang akan direvisi terus oleh kementerian Kehutanan, namun alam inpres ini ada ponit yang harus juga dipikirkan mengenai peta ini (Raflis ; 2011)

a) Fungsi kawasan hutan belum ditetapkan oleh Departemen Kehutanan yang ada hanya (Penunjukan Kawasan Hutan atau TGHK),

b) Sedikitnya terdapat 4 versi peta yang menggambarkan tentang fungsi kawasan hutan. diantaranya:

  • Peta Pola Ruang Wilayah Nasional (Lampiran VII PP 26 Tahun 2008)
  • TGHK/ Penunjukan kawasan hutan
  • Peta Rencana Tata Ruang Provinsi
  • Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten

c) Kekuatan hukum paling tinggi dimiliki oleh PP 26 tahun 2008 dan yang terendah adalah Perda Tata Rencana Ruang Kabupaten

d) Tingkat ketelitian Peta paling baik dimiliki oleh Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan skala 1:100.000 dan paling buruk adalah Rencana tata ruang nasional dengan skala 1: 1.000.000.

e) Keempat peta tersebut mempunyai gap yang sangat besar yang tidak pernah disingkronan.

f) Pemerintah belum memiliki peta resmi tentang distribusi dan kedalaman gambut yang dilindungi oleh undang undang.

g) Peta lampiran dilayout dengan sakala 1: 19 juta artinya 1 mm diatas kertas sama dengan 19 km di lapangan. Jika pejabat yang berwenang tidak menaati peta lampiran tidak bisa disalahkan atas pelanggaran tersebut.

Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini, jika tidak ada kerjasama yang baik antara BPN RI dan pihak Kementerian Kehutanan terkait Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, maka hal ini dapat menjadi boomerang yang selama ini ditakutkan oleh pegawai di lingkungan BPN RI, karena BPN RI tidak memegan Peta yang selalu direvisi. Selain itu juga dirasa perlu adanya semacam standart kerja/SPOP yang dikeluarkan terkait kebijakan ini sehingga para pegawai dapat mempunyai prosedur kerja yang jelas, sehingga masyarakat tidak dirugikan karena adanya keragu-raguan dalam penyelesain hak-nya yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Berikut saya lampirkan Inpres 10 tahun 2011 dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang pertama.

Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011

perbesar gambar dibawah ini

About these ads