About these ads

Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak  oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Maksud dan Tujuan

Maksud penertiban tanah terlantar adalah :

1)           Penataan kembali P4T terhadap obyek hak dan dasar penguasaan atas tanah yang diterlantarkan (membangunkan aset tidur).

2)           Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan, sehingga masuk dalam putaran politik dan ekonomi pertanahan.

3)           Mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (setiap jengkal tanah utnuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat).

4)           Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan.

5)           Tanah tidak sebagai sumber sengketa dan konflik.

Tujuannya adalah :

1)           Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2)           Menciptakan lapangan kerja.

3)           Mengurangi kemiskinan.

4)           Meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

5)           Penyediaan tanah untuk kepentingan strategis.

Obyek Penertiban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, bahwa obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau yang telah mempunyai dasar penguasaan, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar adalah:

1)           Tanah hak milik atau HGB atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya,

2)           Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus atau belum berstatus barang milik negara/daerah yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Dalam pelaksanaannya, obyek penertiban tanah terindikasi terlantar diprioritaskan pada hak atas tanah skala besar yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional, yaitu HGU, HGB yang dikuasai oleh perusahaan pengembang (HGB induk), Hak Pakai dan ijin lokasi/SIPPT, dengan luasan :

– minimal 200 ha, untuk tanah pertanian;

– minimal 15 ha untuk tanah non pertanian.

Berikut ini adalah tulisan tentang

Langkah-langkah Penertiban Tanah Terlantar

1)      Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar.

  1. Informasi tanah hak sekala besar terindikasi terlantar (HGU, HGB induk, Hak Pakai berjangka waktu), Hak Pengelolaan, dan Ijin Lokasi diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat atau dari laporan pemegang hak yang diwajibkan secara berkala.
  2. Hasil inventarisasi pada angka 1) meliputi data tekstual dan spasial, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Kanwil BPN menjadi basis data tanah terindikasi terlantar.

2)      Identifikasi dan Penelitian.

a.  Kakanwil BPN menetapkan target tanah hak yang terindikasi terlantar,  dengan  mempertimbangkan lamanya tanah hak tersebut diterlantarkan  dan/atau luas bidang tanah yang terindikasi terlantar.

b.  Untuk mempercepat proses identifikasi dan penelitian,  Kepala Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar, meliputi:

1)  verifikasi terhadap data fisik dan data yuridis;

2)  mengecek buku tanah, warkah dan dokumen lainnya;

3)  meminta keterangan pemegang hak dan pihak lain yang terkait;

4)  melaksanakan pemeriksanaan fisik lapangan untuk menentukan letak batas penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan GPS hand-held;

5)  melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah;

6)  menyusun konsep (draft) laporan hasil identifikasi dan penelitian;

7)  menyusun konsep (draft) Berita Acara Panitia C;

8)  Kakanwil BPN memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak bahwa dalam waktu yang telah ditentukan akan dilaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;

9)  apabila pemegang hak tidak diketahui alamat dan domisilinya, maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan di lokasi, bahwa tanah tersebut sedang dilaksanakan identifikasi dan penelitian oleh Kanwil BPN;

c.    Proses penyiapan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang telah dilaksanakan identifikasi dan penelitian oleh Kakanwil BPN, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kalender.

d.    Setelah proses tersebut dilaksanakan, Kakanwil BPN membentuk Panitia C, dan Sekretariat Panitia C, dengan susunan keanggotaan Panitia C, sebagai berikut :

Ketua             :  Kakanwil BPN.

Sekretaris       :  Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota.

Anggota         :  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

e.     Panitia C melaksanakan sidang panitia dengan menggunakan bahan konsep (draft) laporan hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilaksanakan Kanwil BPN, dan apabila diperlukan Panitia C dapat melakukan pengecekan lapang.

f.     Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

3) Peringatan.

  1. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dan saran pertimbangan Panitia C (Berita Acara Panitia C), disimpulkan terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kanwil BPN memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pemegang hak telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

b.  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan pertama,  setelah memperhatikan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada akhir peringatan pertama, Kakanwil BPN memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu sama dengan peringatan pertama.

c.  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan kedua,  setelah memperhatikan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada akhir peringatan kedua, Kakanwil BPN memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu sama dengan peringatan kedua.

d.  Pada setiap peringatan disebutkan tindakan konkret yang harus dilakukan pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang tidak melaksanakannya.

e.  Dalam masa peringatan (pertama, kedua, dan ketiga) pemegang hak wajib melaporkan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi lapangan oleh Kanwil BPN pada setiap akhir peringatan.

4)      Penetapan Tanah Terlantar

  1. Apabila pada akhir peringatan ketiga, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, masih terdapat tanah yang diterlantarkan (berarti pemegang hak tidak mematuhi peringatan tersebut),  maka Kepala Kanwil BPN mengusulkan kepada Kepala BPN RI agar bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.
  2. Yang dimaksud tidak mematuhi peringatan, adalah apabila :
    1. seluruh bidang tanah hak tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
    2. sebagian tanah belum diusahakan sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    3. sebagian tanah digunakan tidak sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    4. seluruh tanah telah digunakan tetapi tidak sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    5. tanah dasar panguasaan telah digunakan tetapi belum mengajukan permohonan hak, dan/atau
      1. tidak ada tindak-lanjut penyelesaian pembangunan.

c.            Penetapan tanah terlantar dengan memperhatikan luas tanah terlantar terhadap tanah hak/dasar penguasaan, dilakukan pengelompokan berdasarkan persentasenya sebagai berikut:

1)     seluruh hamparan tanah hak/dasar penguasaan terlantar atau 100% diterlantarkan;

2)     sebagian besar terlantar, dengan kisaran > 25% – < 100%  diterlantarkan, dan 3)     sebagian kecil terlantar, dengan kisaran ≤ 25 % diterlantarkan. d.    Tanah yang telah diusulkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam kondisi status quo sampai terbitnya penetapan tanah terlantar. e.     Atas usulan Kepala Kanwil BPN, Kepala BPN RI menerbitkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar, sekaligus memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum dan menegaskan tanahnya dikuasai langsung oleh negara. f.     Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak. g.    Apabila tanah terlantar tersebut dibebani hak tanggungan, maka hak tanggungan tersebut juga menjadi hapus dengan hapusnya hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Akan tetapi hapusnya hak tanggungan tersebut tidak menghapus perjanjian kredit atau utang piutang yang terjadi antara kreditur dengan debitur, karena hubungan hukum tersebut bersifat keperdataan. h.    Terhadap pemegang hak yang hanya menterlantarkan tanahnya sebagian, dan pemegang hak mengajukan permohonan hak baru atau revisi atas luas bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan, maka setelah hak atas tanahnya yang baru terbit, pemegang hak dapat melakukan pembebanan hak tanggungan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 5) Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk:

  1. kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta;
  2. cadangan negara lainnya.

4.       Penutup

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan salah satu kebijakan pertanahan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

About these ads