About these ads

MEKANISME SERTIPIKASI TANAH WAKAF SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN WAKAF DI INDONESIA

( Tulisan ini pernah disampaikan dalam dialog interaktif tentang wakaf di JakTV )

  1.  Kita ketahui bersama bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga Negara yang diberikan kewenangan dibidang pelayanan sertipikasi tanah termasuk tanah-tanah wakaf, dengan memiliki sertipikat , maka tanah-tanah wakaf diseluruh Indonesia terjamin kepastian hukumnya, baik dari aspek fisik seperti letak luas dan batasnya, maupun dari aspek yuridis yaitu tanah wakaf itu menjadi atas nama Nazhir yang mana dan dipergunakan untuk apa.
  2. Hukum Tanah Nasional kita diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang didalam pasal 14 dan 49 dicantumkan bahwa hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan social, serta perwakafan tanah milik dilindungi dan akan diatur dalam PP, maka lahirlah PP 28 tahun 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik.
  3. Selanjutnya dalam perkembangan hukum tanah wakaf maka pada tahun 2004 lahirlah UU Tentang Wakaf, yaitu UU nomor 41/ 2004, yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP nomor 42 tahun 2006, disini terjadi kemajuan yang signifikan, sebuah momentum penting ketika semuanya hak atas tanah dapat diwakafkan , sebelumnya dalam PP 28/1977 hanya hak milik saja yang dapat diwakafkan.
  4. Dalam pasal 16 UU 41/ 2004 dicantumkan bahwa harta benda wakaf tidak bergerak meliputi hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa meskipun kedua hak tersebut dengan UU ini dapat diwakafkan, namun harus diatur mekanismenya dengan peraturan pemerintah.
  5. Kemudian didalam PP 42 tahun 2006, Pasal 16 junto pasal 17, diatur bahwa hak atas tanah yang dapat diwakafkan adalah, hak milik baik yang sudah terdaftar atau belum, HGU, HGB , HP diatas tanah Negara, HGB HP diatas tanah HPL atau Hak Milik orang lain, dan hak milik atas satuan rumah susun.
  6. Memahami kontruksi hukum mengenai penguasaan / pemilikan hak-hak atas tanah maka sesungguhnya hanya hak milik atas tanah saja yang dapat diwakafkan, karena hak milik tersebut adalah kepunyaan pemegang hak secara sah, dan harus dalam keadaan bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dalam keadaan dijaminkan, sedangkan HGU,HGB,HP sebenarnya dimiliki seseorang hanya dalam jangka waktu tertentu saja, maka ketika akan diwakafkan untuk selama-lamanya , haruslah mendapat persetujuan dari yang berwenang, jika diatas tanah hak milik orang lain ya harus dilepaskan haknya oleh pemiliknya, jika siatas tanah Negara yang harus diberikan ijin dahulu oleh BPN, jika diatas tanah HPL ya harus dilepaskan oleh pemegang HPL, jika diatas tanah BUMN/BUMD dan Instansi Pemerintah lainnya ya harus dilalui prosedur pelepasan asetnya dahulu.
  7. Berdasarkan pemikiran/ kontruksi penguasaan/pemilikan hak atas tanah tersebut maka didalam PP 42/2006 pasl 17 ayat (3) dicantumkan bahwa hak atas tanah yang diwakafkan wajib diliki atau dikuasai oleh wakif secara sah serta bebas dari sitaan,sengketa, perkara dan tidak dijaminkan, selanjutnya dalam pasal 18 tanah hanya dapat diwakafkan untuk selama-lamanya.
  8. Pemikiran yang sama juga seyogyanya kita terapkan dalam perwakafan terhadap hak milik atas satuan rumah susun, yang didalam kontruksi hukum pemilikannya terdapat hak perorangan atas satuan rumah susunya, dan hak bersama atas tanah, bagian dan benda bersama, sehingga tentunya yang dapat diwakafkan adalah hak perorangan atas rumahnya, yaitu unit satuannya, sedangkan hak bersamanya tetao kepunyaan bersama, demikian juga jangka waktu haknya tentu harus mengikuti jangka waktu hak atas tanah bersamanya.
  9. Saat ini BPN bersama kementrian Agama sedang menyusun mekanisme pendaftaran tanah wakaf, yang bila kabijakan ini sudah diterbitkan Insyaallah sertipikasi tanah wakaf tidaklah rumit, selain itu juga diterbitkan SKB tentang Percepatan Sertpikasi Tanah-tanah Wakaf.
  10. BPN sudah mempunyai PP tentang PNBPN yang berlaku di BPN, yaitu PP 13 tahun 2010, yang dalam Pasal….. diatur keringanan terhadap biaya sertipikasi tanah-tanah wakaf, sedangkan untuk persyaratan, waktu dan proses sertipikasi tanah wakaf diatur dalam Perkaban nomor 1/ 2010 tentang Standar Pelayanan.
  11. Nah ayo sudah saatnya kita bersama-sama mewakafkan sebagian tanah kita untuk keperluan dan kesejahteraan umat islam , semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT, Amin.

Semoga Share saya ini berguna bagi teman – teman yang ingin tahu tentang Proses Sertipikasi Tanah Wakaf  yang berlaku di Indonesia. Salam

About these ads