About these ads

Pengantar
Kasus-kasus perceraian yang marak dikalangan artis yang melakukan pernikahan dengan Warga Asing dan peliknya permasalahan pemilikan property bagi Warga Negara Asing  mendorong saya untuk menulis artikel ini,  yang tentu harapan dari saya adalah dengan membaca artikel ini akan menambah wawasan kita agar dapat dengan mudah memahami persoalannya, mudah-mudahan bagi yang membaca artikel ini memberikan masukan-masukan bagi kebijakan yang akan diatur, karenanya saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama memikirkan pemilikan property bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia.

sumber gambar www.hukumproperti.com

B. Pokok Permasalahan menarik yang dihadapi sekitar sebagai berikut :

  • Bagaimana jika WNI menikah dengan WNA apakah masih dapat memiliki Hak Milik atas tanah atau tidak?
  • Bagaimana jika WNI tersebut angka 1, meninggal dunia kemudian anak-anak yang ditinggal masih berstatus WNA dan masih dibawah umur, bagaimana status hak atas tanah yang diwariskan ?,
  • Bagaimana jika perkawinan tersebut didahuli dengan perjanjian pemisahan harta?
  • Bagaimana jika ternyata meskipun WNI sudah menikah dengan WNA tetapi masih saja dapat membeli hak milik, dan PPAT masih saja melayani aktanya?

C. Konsepsi hukum yang ada di Indonesia

1. Hukum Pertanahan
a. Pemilikan hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang pokok Agraria pasal 16, mengenai jenis-jenis hak atas tanah, kemudian pasal 20 untuk WNI dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik sebagai hak yang terkuat terpenuh turun temurun , sedangkan pasal 41 mengatur hak pakai, disebutkan bahwa Hak pakai dapat diberikan kepada orang asing .
b. Pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia lebih lanjut diatur dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu PP 41 tahun 1996 , disebutkan bahwa orang asing yang dapat memiliki rumah adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional,yaitu memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan Investasinya untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.
c. Sedangkan orang asing dari segi kehadirannya di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia acara menetap ( penduduk Indonesia) yang dibuktikan dengan Surat Ijin Tinggal tetap, dan orang asing yang tidak tinggal di Indonesia melainkan sewaktu waktu berada di Indonesia yang dibuktikan dengan surat Izin Kunjungan atau Izin keimigrasian lainnya , berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dukumen keimigrasian lainnya yang dimilik orang asing yang bersangkutan.
d. Rumah yang dapat diberikan adalah rumah yang tidak termasuk klasifikasi sederhana atau rumah sangat sederhana , dan orang asing hanya boleh memiliki satu buah rumah
e. Selanjutnya dalam pasal tentang Kewarganearaan di Indonesia dicantumkan bahwa orang asing dimaksud

2. Hukum Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia adalah:
a. Setiap orang yang telah menjadi warga Negara Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku berdasar peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian pemerintah dengan Negara lain.

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari:
· Seorang ayah dan Ibu WNI;
· Seorang ayah WNI dan ibu WNA;
· Seorang ayah WNA dan ibu WNI;
· Ibu WNI dan ayah tidak berkewarganegaraan atau Negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak;
· Seorang ayah WNI setelah 300 (tiga ratus) hari sejak ayahnya meninggal.

c. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari:
· Seorang ibu WNI;
· Seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan dilakukan sebelum anak berusia 18 (delapan belas) atau belum kawin.

d. Anak yang lahir diwilayah Republik Indonesia:
· Pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
· Ditemukan di wilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
· Ayah dan ibu tidak mempunyaikewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Seorang anak akan tetap diakui sebagai WNI apabila:
a. Anak WNI yang lahir diluar pernikahan yang sah, belum berusia 18 9delapan belas) tahun, atau belum kawin diakui secara sah oleh ayah WNA
b. Anak WNI belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasar penetapan pengadilan

Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak dapat memilih salah satu kewarganegaraan apabila:
a. Anak lahir dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu WNA dan Ayah WNA dengan ibu WNI
b. Anak lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu WNA yang diakui seorang ayah WNI sebagai anak yang dilakukan sebelum anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
c. Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas kewarganegaraan ayah dan ibunya

Setiap orang yang bukan termasuk WNI diperlakukan sebagai orang asing.

WNI dapat kehilangan kewarganegaraan apabila :
a. Memperoleh kewarganegaraan atas kemauan sendiri;
b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain;
c. Dinyatakan hilang oleh Presiden atau permohonan sendiri, telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. Masuk dinas tentara asing tanpa izin;
e. Masuk dinas asing secara sukarela;
f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara atau bagian Negara asing secara sukarela;
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari Negara lain atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain;
i. Bertempat tinggal di luar wilayah RI:

  • secara terus menerus selama 5 (lima) tahun tanpa alasan yang sah;
  • sebelum jangka 5 (lima) tahun berakhir, dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI;
  • setiap 5 (lima) tahun berikutnya tidak mengajukan pernyataan tetap menjadi WNI

Kehilangan kewarganegaraan tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya bagi:
· seorang ayah yang mempunyai hubungan hukum sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
· seorang ibu yang tidak mempunyai hubungan hukum sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin

3. Hukum Perkawinan
Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan yaitu UU nomor 1/ tahun 1974, Bagi WNI yang melakukan Perkawinan Campuran tentu harus tunduk beberapa hal sebagai berikut :
a. Bagi suami/isteri yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan suami/istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan sesuai UU Kewarganegaraan;
b. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public atau hukum perdata,
c. Perkawinan campuran yang berlangsung di Indonesia dilakukan menurut UU perkawinan;
d. Perjanjian [perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan;
e. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
f. Harta benda yang diperoleh selama [perkawinan menjadi harta bersama;
g. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pendapat Kepala BPN-RI

Sebaiknya warga Negara asing hanya dapat memiliki apartemen saja, yang berdiri diatas hak pakai, harga apartemen yang dapat dibeli oleh orang asing harus diatur.

D. Kesimpulan

  • UUPA mengatur Hak Pakai dapat diberikan kepada orang asing tetapi tidak mengatur jangka waktu hak pakai
  • PP 40/ 96, mengatur hak pakai 25 tahun, sehingga jika mengatur jangka waktu yang harus direvisi adalah PP 40/96 bukan PP 41/96
  • PP 41/ 96 mengatur rumah atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing ( rumah yang mana dan orang asing yang mana)
  • Jika ingin merevisi PP 41/96 maka ditambah pengaturannya terhadap pemilikan oleh badan hukum asing, sehingga revisi memuat, orang asing dan badan hukum asing yang mana yang dapat memiliki property di Indonesia, dan Property yang mana yang dapat dimiliki, termasuk jenis, harga dan jumlahnya
  • Pemilikan Property oleh orang asing di Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh hukum pertanahan yang ada tetapi juga oleh hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan.

Demikianlah sedikit tulisan saya tentang bagaimana sebuah pemilikan properti bagi orang asing, untuk menambahkan tulisan-tulisan lainnya yang ada untuk lebih mengetahui mengenai kepemilikan Hunian Bagi Orang Asing, menurut PP 103 Tahun 2015 lihat tulisan berikut

“Pengertian” Orang Asing Dan Hunian Yang Dapat Dimiliki Menurut PP 103/2016

mudah-mudahan tulisan ini dapat membantu dan membuka pengetahuan kita. Terimakasih

About these ads