About these ads

Oleh : Sarman P.Sagala, SE   198601172009121001


    1. PENDAHULUAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK (BPN RI) Sebagai lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus semua masalah pertanahan selain hutan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan kewenangan sering kali lembaga ini mengalami permasalahan dengan kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan yang diclaim merupakan sebuah aset. Sehingga, kerap kali kawasan-kawasan hutan yang ada dalam database Kementerian Kehutanan, diterbitkan sertipikatnya oleh BPN, hal ini terjadi karena kurangnya kordinasi antar lembaga ini juga bisa terjadi karena belum teringrasinya peta-pea dasar yang dimiliki BPN dan Kehutanan, sehingga proses penentuan kawasan hutan dan kawasan non hutan akan menjadi permasalahan yang selalu menjadi topik di dua kelembagaan ini.

Moratorium Hutan di Indonesia

Terlepas dari permasalahan mengenai zona hutan dan hutan yang telah dikemukakan diatas, ada kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan di awal tahun 2011 mengenai penggunaan kawasan hutan  yang mau tidak mau akan berdampak terhadap lembaga ini (BPN RI)
kebijakan iniadalah pemberlakuan Moratorium Hutan atau yang sering terkenal sebagai kebijakan penghentian penebangan/pengelolaan hutan kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan pertanahan yang ada di Indonesia. Dan menjadi sebuah permasalahan yang harus dapat diakomodir oleh BPN RI, menjadi kebijakan yang mempunyai nilai-nilai strategis yang dapat dijalankan guna mewujudkan tanah sebagai sumber keadilan dan kesejahteraan rakyat.

    2. MORATORIUM HUTAN.

Pada tahun ini kebijakan yang menjadi pembicaraan hangat diawal tahun adala kebijakan “Moratorium Hutan”, Moratorium adalah Kebijakan penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan hutan dalam jangka waktu tertentu adalah kebijakan pemerintah SBY yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, kebijakan ini merupakan implementasi dari implemantasi strategi Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradationn – REDD). Dalam kesepakatan (Letter of Intent – LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia yang ditandatangani dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan di Oslo, Norwegia pada tanggal 26 Mei 2010. moratorium hutan tersebut, Indonesia berkomitmen akan melakukan moratorium konversi hutan dan lahan gambut selama dua tahun yang akan dimulai pada awal 2011. Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan medapatkan dana hibah sebesar 1 miliar dolar dari pemerintah Norwegia. Kebjakan moratorium yang telah disepakati ini akan menelurkan sebuah Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Ijin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder, serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL),  implikasi nyata dari berlakunya Inpres ini adalah selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam moratorium tersebut maka Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru penebangan hutan alam dan gambut.

    3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Sebagai lembaga satu-satunya lembaga yang mengurusi masalah-masalah pertanahan diluar kawasan hutan, BPN menjadi lembaga yang strategis dalam mengatur penggunaan, penguasaan dan pemilikan lahan, mengatur hak tanah, pengukuran dan pendaftaran hak tanah dan tugas-tugas pertanahan lainnya. Kebijakan Moratorium ini dapat berjalan jika melewati tahap-tahap seperti gambar berikut

Gambar Analisis Efektifitas Pelaksanaan Moratorium

Tahapan dalam Pelaksanaan Moratorium

Sumber : Aideenvironment Journal, 2009

Moratorium akan dapat berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya jika melewati berbagai tahap seperti yang digambarkan diatas, tahap pertama adalah adanya intervensi dari pemerintah berupa dikeluarkannya kebijakan pelarangan penggunaan kawasan hutan, yang akan diketahui hasilnya dari kebijakan tersebut namun program ini tidak akan sukses jika tidak dapat dipecahkannya akibat atau dampak yang kemudian akan kembali dievaluasi untuk keberlanjutan program ini dibagian pemecahan dampak-dampak yang ditimbulkan inilah BPN RI mempunyai peranan yang strategis untuk menetukan suksesnya pelaksanaan moratorium yang dilaksanakan adapun dampak-dampak terhadap dari kebijakan ini terhadap BPN adalah sebagai berikut :

  1. Penggunaan tanah oleh sektor Usaha merupakan konsumen utama dalam pengunaan kawasan hutan, dimana hutan sebagai sumber produksi dalam menjalankan usahanya akan mengalihkan penggunaan produksinya dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, sebagai contoh sebelum dilaksanakannya kebijaksanaan moratorium ini perkebuanan kelapa sawit banyak memakai kawasan hutan-hutan produksi yang dibuka berdasarkan izin dari Kementerian Kehutahanan dan setelah diberi izin dikeluarkan HPL atau HGU-nnya untuk ekspansi usahanya dalam pembukaan kebun-kebun baru. Namun setelah kebijakan ini pembukaan kebun-kebun baru dialihkan ke tanah-tanah yang bukan kawasan hutan.
  2. Adanya larangan penggunaan kawasan hutan juga dapat berakibat terhadap makin timpangnya penguasaan tanah yang ada ini dikarenakan,tanah-tanah yang semula tidak kurang bernilai strategis yang memiliki ukuran luas akan banyak diminati oleh pemilik modal sehingga mereka akan melakukan upaya untuk menguasai tanah-tanah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai akibat dari larangan penggunaan kawasan hutan.
  3. Adanya larangan pada kebijakan ini juga berdampak terhadap perubahan komposisi tenaga kerja yang bekerja disektor tersebut, jika dijelaskan tenaga kerja di sektor kehutanan akan beralih pekerjaan ke sektor lain karena adanya pelarangan ini. Peralihan ini tentunya juga akan berdampak terhadap penggunaan tanah yang akan digunakan untuk lapangan kerja oleh pekerja-pekerja tersebut.
  4. berubahnya arah pembangunan  yang sebelum dikeluarkannya kebijaakan ini mudah mendapatkan tanah-tanah yang dikuasai negara secara langsung dikawasan hutan akan bergerak ke luar kawasan hutan
  5. meningkatnya nilai tanah yang akan berkolerasi positif terhadap meningkatnya konflik pertanahan

    6. PERAN STRATEGIS BPN RI.

Dalam sambutannya pada RAKERNAS BPN tahun 2011 yang baru selesai dilaksanakan, Bapak Kepala BPN RI Joyo Winoto, Ph.D menyinggung permasalahan ini dimana Moratorium Hutan mempunyai implikasi terhadap kewenangan BPN RI dimana pertanahan akan menjadi sumber daya alam yang dikejar oleh semua orang, tentunya ini menjadikan BPN RI sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus masalah Pertanahan, akan memiliki nilai strategis. Sehingga lebaga ini harus dapat menangkap peluang yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan Moratorium.

Peluang-peluang yang dimaksud bisa saja dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPN RI atau memasukkannya kedalam Kegiatan yang telah berjalan, pentingnya memaknai perubahan yang terjadi dikarenakan BPN akan langsung merasakan pekerjaan yang akan bertambah karena para stakeholder yang terkena kebijakan ini akan mengalihkan keberlanjutan kegiatannya ke daerah yang bukan objek kebijakan Moratorium disini BPN selaku pemegang Kewenangan mengenai masalah pertanahan diluar non hutan harus dapat memastikan ketersediaan tanah tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Memang sebelum kebijakan ada BPN RI juga melaksanakan kewenangan ini, namun dengan kebijakan ini intensitas kegiatan akan semakin besar, sehingga jika tidak kita waspadai penumpukan permasalah-permasalahan seperti ini akan menghambat pencapaian kinerja yang telah ditargetkan apalagi tantangan tahun ini akan lebih berat karena pencapaian kinerja tersebut harus dapat dilaksanakan dengan pencapaian yang tidak disclaimer oleh BPK.

Tentunya tidak hanya kegiatan ketersediaan tanah bagi para stakeholder yang harus diwaspadai, pemastian hak-hak rakyat kecil juga tidak boleh dikesampingkan seperti adanya tanah untuk petani yang belum mempunyai tanah, pelaksanaan moratorium hutan yang berdampak tererhadap penguasaan tanah-tanha negara, dalam kasus pelaksanaan tanah terlantar bisa terjadi tanah-tanah negara yang terlantar akan dikuasai oleh pemilik modal yang mengalihkan kegiatannya dari hutan, sementara BPN RI yang memaknai tanah terlantar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan terkendala dengan masalah ini karena tanah-tanah harus dibagikan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat namun di sisi lain penyediaan tanah terhadap kegiatan kegiatan pemilik modal juga harus dipastikan ketersediaannya agar pembangunan ekonomi tidak terganggu disinilah peran BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang harus dapat memastikan pemilikan tanah yang ada dapat semakin menyebar, semakin banyak yang memiliki, semakin banyak menguasai, dan tidak terjadi sebaliknya terjadi rekonsentrasi tanah ke satu pihak sebagai akibat dari adanya izin lokasi pembebasan tanah/pengadaan tanah.

Perlu dicermati oleh BPN RI harus ada kordinasi yang baik antara stakeholder yang berkepentingan terutama kordinasi dengan Pemerintah Daerah agar ketersediaan tanah dapat terakomodasi dengan baik. sehingga BPN RI harus sadar bahwa kebijakan-kebijakan yang ada tidak boleh berpihak kepada pemilik modal karena jika terjadi maka pemilik modal akan semakin kaya dan rakyat akan semakin menderita dan tidak dapat terlepas dari rantai kemiskinan padahal tujuan pemerintah adalah dengan meningkat secara signifikan taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang jumlahnya lebih banyak, bahkan lebih besar dibandingkan pemilik modal yang hanya sedikit sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan oleh lembaga ini dapat terwujud.

Dampak lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah hilang/berkurangnya lapangan pekerjaan yang ada di sektor kehutanan sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan moratorium hutan jika tidak dipecahkan secara cerdik ini akan menambah hal ini akan menambah secara pasti jumlah pengangguran yang ada sehingga harus BPN harus memastikan produk-produk yang dikeluarkannnya dapat digunakan oleh pekerja-pekerja ini untuk membuka lapangan kerja baru, atau perusahaan-perusahaan yang ada dapat diberikan stimulus pengembangan kegiatannya berdasarkan peta-peta tematik yang menggambarkan kondisi tanah yang bagus digunakan sebagai tempat usaha.

Selain itu agar dapat mengantisipasi kebijakan ini BPN juga perlu mengadakan penelitian yang intensif bersama-sama dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan moratorium yang telah diberlakukan di negara lain sehingga arah dari penanggulangan potensi masalah terjadi, dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, adapun mengenai ringkasan singkat dari penggunaan moratorium dan larangan penebangan hutan (logging ban) diberbagai negara seperti Negara Thailand, China dan Papua Nugini adalah sebagai berikut :

–          Thailand (1988)

Menyusul banjir besar dan tanah longsor akibat penebangan hutan, Thailand menerapkan larangan penebangan kayu di hutan-hutan negara (Hutan Publik). Permintaan larangan penebangan kayu diminta oleh organisasi petani Thailand dan kelompok lingkungan selama bertahun-tahun. Larangan penebangan tersebut masih berlangsung hingga kini.

–          Cina (1998)

Setelah puluhan tahun mengalami bencana, Cina melarang penebangan 80 persen kawasan hutannya yang tersisa. Keputusan ini dikeluarkan menyusul terjadinya banjir besar di kawasan dataran rendah di sekitar Sungai Kuning dan Sungai Yang Tse. Banjir tersebut meminta korban ratusan juwa dan sementara itu jutaan rumah musnah dihantam banjir, dengan kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari 10 miliar dollar. Larangan penebangan berdampak pada sekitar 1 juta pekerja kehutanan. Separuh diantaranya kemudian dipekerjakan pada proyek-proyek penananam pohon (umumnya menggunakan pohon-pohon asli untuk memulihkan lahan hutan yang mengalami degradasi). Sementara itu, seperempat diantaranya menjadi penjaga hutan yang terlibat di dalam perlindungan dan pemulihan kawasan hutan-hutan asli.

Pemerintah Cina mengakui bahwa keputusan itu akan mengakibatkan langkah mundur terhadap tujuan mereka menjadi swasembada kayu. Kebutuhan kayu bagi industri perkayuan Cina ditutupi dengan impor dari luar negeri. namun yang terjadi adalah Industri perkayuan Cina justru meningkat selama dilaksanakannya moratorium pembalakan kayu.

–          Papua Nugini (1999)

Papua Nugini menetapkan moratorium terhadap pemberian ijin baru HPH, akibat masalah-masalah sosial dan lingkungan yang muncul akibat penebangan pohon oleh HPH-HPH. Sebuah kajian dilakukan pemerintah saat ini untuk mencari pelanggaran yang terjadi pada HPH yang beroperasi dan terhadap usulan HPH baru. Pemberian HPH baru ditunda sampai rekomendasi atas kajian dapat diselesaikan.

Dari ringkasan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan di tiga negara dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan itu lahir dari dari adanya masalah iklim yang terjadi yang dapat terjadi karena eksploitasi hutan, dan berakibat terhadap bencana, atau kondisi alam, sehingga tersebutnya kebijakan ini, dan dari ditujukan untuk meredam kerusakan yang terjadi pada hutan indonesia, terlepas dari itu kebijakan ini juga tidak harus mengorbankan kepentingan peningkatan ekonomi dari sektor kehutanan karena pada tahun ini yang diharapkan dari sektor ini sebesar 7,9 persen dari Produk Domestik Bruto, tentunya harapan ini harus dapat dikembangkan dari sektor-sektor lain dimana BPN berperan penting untuk mewujudkannya dalan bentuk ketersediaan tanah, tanpa mengorbankan tanah masyarakat oleh karena itu harus ada kebijaksanaan dan kordinasi nyata antar instansi terkait yang dilakukan agar dapat meredam dampak-dampak yang terjadi dari kebijakan ini.

      7. PENUTUP

    Moratorium Hutan adalah kebijaksanaan yang ditujukan ke kawasan hutan berupa pelarangan konversi/pembukaan Hutan Primer dan Lahan Gambut  pada tahun 2011, yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini BPN RI tidak boleh hanya memandang bahwa kebijakan ini hanya mempunyai dampak terhadap lembaga itu saj.

    BPN RI juga harus mengetahui bahwa kebijakan tersebut terkait langsung dengan kewenangan BPN RI karena berakibat yang ditimbulkan berpengaruh terhadap tanah-tanah diluar kawasan hutan yang merupakan wewenang BPN RI, oleh karena itu BPN RI harus dapat mengkordinasikan akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut terhadap kebijakan yang diambil selain itu BPN RI harus dapat terus berbenah terhadap kebijakan-kebijakannya karena dengan terus berbenah inilah BPN RI bisa mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

        8. REFERENSI

      –          _____________ ,“Moratorium Agenda Mendesak (Saatnya Audit Lingkungan)” ESILO Media Aspirasi Rakyat Februari 2011, http://www.ymp.or.id/esilo.

      –       _____________ ,“SAMBUTAN KEPALA BPN RI, pada pembukaan RAKERNAS BPN RI Jakarta, 7 Februari 2011”, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Februari 2011.

      –       Arifin Bustanul, “Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia” InterCAFE-IPB, 25 September 2010

      –          Montfort Joost van, How Effective Are Moratoria? An Analysis Of The Key Variables Of Success”, Aideenvironment Journal, 29 Mei 2009.

      –          Waty Iril Pamadhana, “Moratorium, Alih Fungsi Hutan”, Asia Calling,  2 Oktober 2009, http://www.asiacalling.kbr68h.com.

      –          http://www.KOMPAS.com

      –          http://www.REPUBLIKA.CO.ID

      –          http://www antaranews.com

      –          Harian Ekonomi Neraca

      About these ads