About these ads

MPBM (Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat)

Oleh Bambang S. Widjanarko*

Latar Belakang Pemikiran

Pengembangan dan pembangunan pusat-pusat permukiman cerdas memerlukan ruang atau tanah yang luas yang kondisinya baru (subyek maupun obyek) dan bersih (terang tidaknya aktifitas perdata yang melekat) sehingga pada saat pasca pembelian tanah dan berlangsungnya kehidupannya tidak menelan biaya sosial, ekonomi, politik yang tinggi akibat munculnya sengketa/konflik tanah. Konflik/sengketa tanah menelan pengorbanan materiil bahkan imateriil yang tidak sedikit serta melelahkan para pihak dalam penyelesaiannya.

Sistem dan hukum adat tanah diakui dalam manajemen pertanahan sebagaimana Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan konstitusi karena adat merupakan akar budaya masyarakat yang masih kental dianut oleh masyarakat yang hidup di perdesaan dan kota-kota kecil. Tidak tuntasnya pelaksanaan pendaftaran tanah serta tidak tuntasnya kelengkapan UUPA dengan undang-undang operasionalnya sebagai pembina pembangunan manajemen pertanahan dengan tetap sesuai dengan akar budaya tetapi modern hanya menciptakan data tanah abu-abu, tidak baru saat dibutuhkan dan tidak bebas dari potensi sengketa/konflik. Peristiwa dan perbuatan hukum yang berlangsung secara adat/lisan tidak mampu dicatat melalui manajamen pertanahan yang ditangani pemerintah (terpusat di BPN Kab/Kota) saat ini. Sekalipun tanah tersebut sudah terdaftar di Kantor Pertanahan, perbuatan atau peristiwa hukum atas sebidang tanah masih dilakukan secara dibawah tangan dan tidak tercatat dalam buku tanah, karena:

  1. Masyarakat di desa mengakui peralihan tanah adalah sah sekalipun dilakukan secara lisan terutama antar warga desa, acara ini tidak ada sistem manajemen yang mencatatnya;
  2. Kemampuan sosial, ekonomi dan pendidikan untuk mengacarakan perbuatan dan peristiwa hukum atas tanah didepan pejabat yang berwenang (PPAT/Notaris) menjangkau untuk datang ke kota sehingga peristiwa tersebut tidak tercatat dalam buku daftar umum yang ada di Kantor Pertanahan.

Sistem Tata Administrasi Tanah Faktual Dan Kondisi Sistem Administrasi Data Tanah di Desa Saat ini.

Catat mencatat yang tersedia dalam sistem registerasi tanah saat ini terbatas untuk keperluan administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenal dengan buku C desa. Perbuatan dan peristiwa hukum baik antar warga sedesa maupun dengan penduduk luar desa tidak mampu ditangani melalui buku C desa. Perbuatan dan peristiwa hukum atas sebidang tanah berlangsung secara dibawah tangan, tanpa melalui pejabat yang berwenang dan tanpa pencacatan dalam buku daftar umum/buku tanah. Oleh karenanya, buku C Desa menjadi tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya di lapang, baik menyangkut subyek/obyek maupun menyangkut penggunaan dan pemanfaatan yang diusahakan diatas tanah tersebut.

Kondisi Sistem Administrasi Data Tanah Yang Ada Pada Pemerintah

Sebagian besar tanah belum bersertipikat, berarti pemerintah belum mempunyai data subyek dan obyek bidang tanah se-NKRI secara utuh. Sementara yang sudah terdaftar hanya yang ada di kota-kota besar saja yang bisa efektif melakukan pencatatan perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah sedangkan di perdesaan dan kota-kota kecil tidak tersentuh karena sebagian terbesar berlangsung secara dibawah tangan. Berarti sistem administrasi data tanah yang saat ini ada tidak mampu menciptakan tanah yang bersifat hitam putih kecuali abu-abu.

Kesimpulan

Jika tidak dilakukan sistem manajemen pertanahan di tingkat desa, yang disebut dengan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) maka data tanah selalu bersifat abu-abu berarti data tanah yang ada sarat dengan potensi sengketa/konflik pertanahan.

Pembangunan MPBM se NKRI membutuhkan kesegeraan (tidak bisa ditunda) agar dapat dihentikan keabadian data tanah abu-abu. Data tanah abu-abu tidak efektif dan efesien bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jika dilakukan secara serempak dan dengan pendekatan gotong royong MPBM dapat terbangun dalam kurun waktu 10-15 tahun se NKRI. Gotong royong mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat desa. Gotong royong sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu inti dari Pancasila.

Wilayah yang akan dikembangkan untuk investasi pengusahaan tanah termasuk usaha di bawah maupun di atas tanah atau pembangunan pusat-pusat permukiman, tanpa menunggu selesainya MPBM se NKRI, dapat dilakukan MPBM secara sporadis sepanjang unitnya satu desa/kelurahan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES) yang dilegalisasi dengan Penetapan Pengadilan sehingga data yang dikandungnya menjadi bebas potensi sengketa/konflik karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya proses sertipikasi atas tanah berdasarkan kebenaran material dilapangan dan kebenaran formal dari Pemerintah Desa sehingga sertipikat tanah memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum sehingga pendaftaran tanah berubah dari stelsel negatif tendensi positif menjadi stelsel positif selanjutnya asuransi tanah siap diluncurkan bebas dari sengketa.

Daftar Bacaan

  1. UUD 1945
  2. UUPA 1950
  3. MPBM

*) Bambang S. Widjanarko, Anggota Dewan Pakar LSM Muri Lamtari dapat dihubungi di murilamtari@yahoo.com

About these ads