About these ads

Kali ini kita akan membahas permasalahan dalam waktu pelayanan pertanahan, yang sering dikeluhkan yaitu masalah tanah yang menurut  masyarakat bahwa penerbitan sertipikat yang diterbitkan oleh BPN keliru atau cacat administrasi, sehingga pemilik tanah yang merasa sah atas kepemilikan tersebut melayangkan surat ke kepala BPN, guna membatalkan sertipikat tersebut. Perlu diketahui bahwa surat yang dilayangkan harus memiliki bukti pendukung yang membuktikan bahwa keputusan dalam pembuatan sertipikat oleh BPN adalah salah.

Penanganan  menyelesaikan permasalahan pertanahan berupa permohonan pembatalan sertipikat, dapat diselesaikan oleh Kantor BPN dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2011 yang tercantum pada pasal 68 mengenai Proses dalam penanganan perbuatan hukum pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi melalui tata cara sebagai berikut:

  1. Surat pengaduan yang masuk dilakukan penelitian oleh Kantor Pertanahan setempat melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai tahap pembuatan Risalah Pengolahan Data;
  2. Setelah dilakukan penelitian dan surat tersebut dan lampiran surat, dirasa memiliki kekuatan yang cukup, maka pengolahan berkas permohonan dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pembuatan Risalah Pengolahan Data;
  3. Pengiriman usulan perbuatan hukum pertanahan dari kantor pertanahan kepada kantor wilayah dengan dilampiri berkas penanganan kasus dan Risalah Pengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pembatalan dari pemohon;
  4. Pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di Kanwil untuk memutuskan dapat tidaknya dilakukan perbuatan hukum pertanahan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat usulan dari Kakan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  5. Penerbitan keputusan dari Kakanwil berupa:
    1. Surat Keputusan pembatalan cacat hak atas tanah;
    2. Surat Perintah kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan pencatatan dalam Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya;
    3. Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pertanahan bahwa permohonan/ usulan tidak dapat dikabulkan.
  6. Dalam hal Kakanwil belum dapat mengambil keputusan karena sesuatu hal, dapat meminta pertimbangan kepada Deputi yang dilampiri berkas penanganan kasus dan Risalah Pengolahan Data, permintaan pertimbangan ini diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya usulan dari Kakan;
  7. Deputi mengolah berkas penanganan kasus dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan memberikan jawaban berupa:
    1. Penegasan agar segera dilakukan pembatalan atau pencatatan;
    2. Surat Pemberitahuan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bahwa permohonan/usulan tidak dapat dikabulkan;
    3. pengambilalihan pembatalan sertipikat hak atas tanah dan/atau tindakan pencatatan oleh pejabat yang ditunjuk.
  8. Kakanwil atau Deputi melaporkan hasil perbuatan hukum pertanahan sebagaimana yang telah dilakukan Kepala BPN.

Dari peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa jangka waktu pelayanan penanganan masalah pertanahan berupa pembatalan sertipikat, memiliki jangka waktu sebanyak 9 (sembilan) bulan, waktu ini diambill jika diasumsikan layanan yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan tersebut pada kantor pusat BPN dibutuhkan waktu tambahan selama 3 (tiga) bulan dalam penyelesaian kasus pertanahan tersebut.

About these ads