About these ads

Kali ini saya akan memberikan point-point penting jika terjadi proses ganti rugi oleh Negara ketika melakukan pembangunan yang mengambil sebagian atau  semuanya tanah milik warga negara :

Point Pertama, Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum ini harus dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah. Apabila saat dilakukan Pengadaan Tanah di Kabupaten/Kota atau disekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah yang sudah mendapat Lisensi dari Badan Pertanahan Nasional, maka Penilaian Harga Tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.

Point Kedua, Penentuan Lembaga Penilai Harga Tanah dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (yang dianggarkan untuk melakukan pengadaan tanah berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Point Ketiga, Penilaian Harga Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Demikian pokok peraturan yang harus dipedomani oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penilaian tanah, yang kena ganti rugi.

About these ads