About these ads

Untuk kesempatan  Kali ini saya ingin mengulas pertanyaan masalah pertanahan teman – teman yang sering menanyakan bagaimana proses Peningkatan Hak Atas Tanah yang sudah ber-Sertipikat dari HGB (Hak Guna Bangunan) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998, proses peningkatan hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. KRITERIA
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;
a. Milik Warga Negara Indonesia (Bukan WNA ataupun Badan Hukum)
b. Luas Tanah yang ada di sertipikat tersebut adalah 600 m2 atau kurang
c. Masih berlaku atau sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh Pemegang Hak.

2. PERSYARATAN
Untuk persyaratan yang harus harus dipenuhi pada loket pelayanan, saudara harus membawa kelengkapan sebagai berikut  :
a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan contoh (format formulir) yang sudah disediakan.
b. Membawa Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang sudah habis jangka waktunya atau masih berlaku.
c. Foto kopi IMB (Izin Mendirikan bangunan) yang mencantumkan bahwa bangunan tersebut akan digunakan untuk rumah tinggal atau Surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan setempat, bahwa bangunan tersebut digunakan untuk rumah tinggal apabila IMB tersebut belum dikeluarkan instansi yang berwenang.
d. Bukti Identitas diri pemohon Warga Negara Indonesia (KTP dan KK, Pasport, lainnya).
e. Fotokopi SPPT PBB Tahun yang terakhir, khusus untuk tanah yang luasnya di atas 200m2.
f. Pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa dengan perolehan Hak Milik dimaksud, Hak Milik Atas Tanahnya tidak lebih dari 5 (lima) bidang dengan luas keseluruhan tidak lebih dari 5000m2.
g. Membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. PROSEDUR
Atas permohonan saudara yang dimaksud, maka Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya sesuai dengan sertipikat anda akan  :
a. Mengeluarkan perintah setor pungutan (SPS Pada Loket Pelayanan Kantor).
b. Mendaftar hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB) / Hak Pakai (HP) yang bersangkutan dalam Buku Tanah dan Sertifikat serta daftar umum lainnya
c. Mendaftar Hak Milik atas tanah bekas Hak Guna Bangunan (HGB) / Hak Pakai (HP) tersebut dengan membuatkan buku tanah dan menerbitkan sertifikatnya dengan surat Ukur berdasarkan data fisik dan data yuridis yang digunakan dalam pendaftaran Hak Guna Bangunan (HGB) / Hak Pakai (HP).

4. SELAIN ITU PERLU KITA CERMATI KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENINGKATAN HAK INI YAITU 
Prosedur Pemberian Hak :
Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Tinggal bagi perseorangan warga negara Indonesia selengkapnya dilakukan dengan prosedur operasional sebagai berikut;
a. Bagi tanah untuk Perumahan RSS/RS, yaitu yang dibangun secara massal (kompleks), luas tanah sampai 200m2 dengan pemberian Hak Milik secara umum, dengan Keputusan Meneg Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 9 / 1997 Jo No. 15 / 1997 dan No. 1 / 1998.
b. Bagi tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri (Golongan III) dari Pemerintah dengan pemberian Hak Milik secara umum dengan Keputusan Meneg Agraria / Kepala BPN No. 2 / 1998.
c. Bagi tanah hak Guna bangunan atau Hak Pakai untuk rumah tinggal yang luasnya 600 m2 atau kurang diluar yang tersebut angka 1 dan 2 di atas dengan pemberian Hak Milik secara umum dengan Keputusan Meneg Agraria/Kepala BPN No. 6 / 1998.
d. Bagi tanah untuk rumah tinggal lainnya dengan pemberian Hak Milik secara individual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1972 jo. No. 5 / 1973.

5. PERLU KITA PERHATIKAN BAHWA PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DIBATASI SEBAGAI BERIKUT :
a. Untuk setiap bidang yang di mohon luasnya tidak boleh lebih dari 2000 m2
b. Setiap pemohon dibatasi pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang dengan luas keseluruhan tidak lebih 5000 m2.

Demikianlah Pembahasan saya kali ini tentang Peningkatan Hak Atas Tanah, dari Sertipikat HGU menjadi HM mudahan-mudahan dengan penjelasan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengajukan permohonan pelayanan pertanahan tersebut.

 Sumber Bacaan : Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998

About these ads