About these ads

Tanah Terlantar

1. Latar Belakang Masalah

Landasan UUPA adalah Pancasila dan UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 1 ayat 3 UUPA berbunyi “hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”.
Hubungan yang bersifat abadi maksudnya ialah hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya untuk anak cucu kita. Oleh karena itu sumber daya alam harus dijaga jangan sampai dirusak atau diterlantarkan. UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan bahwa hak atas tanah terhapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan. Berdasarkan uraian diatas tanah tidak boleh menjadi barang komoditas ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk itulah UUPA No. 5 tahun 1960 telah menentukan larangan penguasaan tanah melampaui batas, karena itu tidak seorangpun yang mempunyai hak yang sah untuk memiliki lahan yang berlebihan.
Penggunaan tanah harus dilakukan oleh yang berhak atas tanah selain untuk memenuhi kepentingannya sendiri juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pihak yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak sesuai ketentuan UUPA atau penguasaan lainnya, harus menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Dengan kata lain, para pemegang hak atas tanah maupun penguasaan tertentu tidak menelantarkan tanahnya, menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Lebih lanjut tanah terlantar ini pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Namun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1998 memiliki kekurangan dan keterbatasan yang harus diperbaiki, peraturan tersebut tidak/belum menjelaskan kategori berapa tahun jangka waktu tanah terlantar. Untuk di Desa dan Perkotaan belum diperinci berapa luas dan berapa tahun tanah dapat dikatakan terlantar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1998 untuk tanah terlantar baru hanya untuk tanah Hak Milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Namun untuk tanah-tanah terlantar untuk Hak atas tanah yang lain, seperti tanah wakaf maupun tanah yang dipergunakan untuk real estate, tanah sudah dibebaskan tetapi ternyata hanya sebagaian yang dibangun dan sebagaian lagi hanya menjual tanah (spekulasi tanah). Tanah-tanah adat dan Hak Ulayat belum ada kategori yang disebut sebagai kategori tanah terlantar.
Dibentuknya PP No. 11 Tahun 2010 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sedikitnya mampu menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan tersebut, meskipun dengan terbentuknya PP No. 11 tahun 2010 tidak berarti semua masalah terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dapat terselesaikan seluruhnya tanpa kendala sedikitpun.
Permasalahan yang cenderung berkedudukan sebagai hambatan inilah yang patut dicermati dan dituangkan dalam sebuah tulisan sehingga dapat dianalisis dan ditemukan solusi yang efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap perlu suatu kajian komprehensif tentang perbandingan antara PP No. 36 Tahun 1998 dengan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga jelas antara kekurangan dan kelebihan Peraturan Pemerintah tersebut dalam penerapannya serta kendala dalam pelaksanaannya.

2. Pembahasan
2.1. Perbandingan Substansi antara PP No. 36 Tahun 1998 dengan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Kategori PP No. 36 Tahun 1998 PP No. 11 Tahun 2010
Pengertian Tanah Terlantar Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Kelebihan:
Pengertian tanah terlantar lebih luas karena mencakup Hak Tanggungan, termasuk tanah yang belum punya dasar hak tetapi sudah mempunyai dasar penguasaan.

Objek Penertiban Tanah Terlantar Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan
b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Kelebihan:
Adanya penjelasan yang lebih rinci mengenai HM dan HGB yang dimiliki perorangan (masyarakat) termasuk tanah yang dikuasai pemerintah dalam hal ini dikuasai oleh BUMN/BUMD
Yang menerbitkan
SK Penetapan Tanah Terlantar Menteri Negara Agraria Kepala BPN
Jangka waktu peringatan sampai
pada penetapan sebagai tanah
terlantar 3 x 12 bulan 3 x 1 bulan

Kelebihan:
Identifikasi dan inventarisasi lebih efektif dan efisien. Sehingga penetapan sebagai tanah terlantar tidak membutuhkan waktu yang lama.
Tindakan sebelum ditetapkannya
Sebagai Tanah terlantar Sebelum mengeluarkan penetapan sebidang tanah sebagai tanah terlantar, Menteri memberi kesempatan kepada pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang bersangkutan untuk dalam waktu 3 (tiga) bulan mengalihkan hak atas tanah tersebut melalui pelelangan umum. Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar, dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan.
Tanah yang dinyatakan dalam keadaan status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar yang memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Tindakan terhadap tanah yang telah
ditetapkan sebagai tanah terlantar

(1) Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara.
(2) Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang sudah memperoleh dasar penguasaan
atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai ta tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar
harga perolehan yang berdasarkan
bukti-bukti tulis yang ada telah dibayar oleh
yang bersangkutan untuk memperoleh hak
atau dasar penguasaan atas tanah
tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tersebut telah mengeluarkan biaya untuk membuat prasarana fisik atau bangunan di atas tanah yang dinyatakan terlantar, maka jumlah yang telah dikeluarkan tersebut diperhatikan dalam penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pihak yang oleh
Menteri ditetapkan sebagai pemegang hak yang baru atas tanah tersebut. (1) Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak atas benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.
(2) Apabila bekas Pemegang Hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya, dan dikuasai langsung oleh Negara.

Keterangan:
PP No. 11 tahun 2010 mengandung nilai filosofis bahwa tanah sebagai sumber kemakmuran ekonomi, oleh karena itu jika tanah ditelantarkan, yang seharusnya tanah dapat didayagunakan dan memberi kontribusi terhadap pembangunan tetapi tidak didayagunakan sebagaimana diatur oleh UUPA ataupun sesuai dengan hak penggunannya, maka pemilik hak telah melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan pemilikan hak atas tanah sehingga harus diberi sangsi dengan tidak memberi ganti rugi pada tahapan eksekusi tanah terlantar. Negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berhak mengatur P4T karena Negara melalui BPN menguasai tanah dan memiliki kewenganan dalam melakukan penataan P4T. Kaitan dengan tahapan sangsi berupa tidak memberi ganti rugi terhadap eksekusi tanah terlantar dipertegas lagi dalam UUPA pasal 27, 34, 40 yang menyatakan dengan jelas bahwa hak atas tanah baik itu berupa Hak Milik, HGU, HGB dan Hak Pakai hapus jika tanah diterlantarkan.
Pendayagunaan tanah Negara bekas
tanah terlantar Tidak dijelaskan peruntukan dan pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar tersebut. (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.
(2) Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala.

Kelebihan:
Sudah menjelaskan peruntukan dan pendayagunaan tanah terlantar.
Dasar filosofis pembentukan PP Bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadi kerusakannya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; Bahwa saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

2.2. Analisis Hambatan Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah:
 Tarik ulur kepentingan antara BPN, masyarakat/penduduk setempat dengan Pemerintah Daerah terhadap peruntukan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Contohnya adalah sebidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar yang oleh Pemda ingin dijadikan sebagai perumahan mewah. Sedangkan BPN maupun masyarakat lebih merekomendasikan sebidang tanah tersebut untuk lahan pertanian/perkebunan.
 Kurang pahamnya pemilik maupun orang yang mempunyai dasar untuk mengusai tanah terhadap proses dan identifikasi tanah terlantar, sehingga terhambatnya penetapan sebagai tanah terlantar tersebut akibat kesalahpahaman dengan pemilik maupun orang yang mempunyai dasar untuk mengusai tanah tersebut tentang kriteria tanah terlantar.
 Tidak adanya pasal tentang sanksi berupa denda maupun hukuman badan terhadap pemilik maupun orang yang mempunyai dasar untuk mengusai tanah yang terindikasi atau ditetapkan sebagai tanah terlantar sehingga makin bertambahnya kuantitas tanah yang terindikasi tanah terlantar .

3. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 Di bentuknya PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada dasarnya bertujuan menyempurnakan PP No. 36 Tahun 1998 meskipun dengan terbentuknya PP No. 11 tahun 2010 tidak berarti semua masalah terkait penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dapat terselesaikan seluruhnya tanpa kendala sedikitpun.
 PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar memungkinkan percepatan identifikasi dan proses penetapan tanah sebagai tanah objek terlantar di bandingkan dengan PP No. 36 Tahun 1998 sehingga lebih efesien dan efektif melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar.

About these ads