About these ads

Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011

Tentang

  
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Kewenangan Pendaftaran Tanah

OLEH SUHENDRA, SH
JAKARTA 28 FEBRUARI 2011
PERKABAN NO. 1 TAHUN 2011

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

    Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² ( 2 Ha )
–          Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M²

  • Hak Guna Bangunan

–          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5000 M²
–          Untuk semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah HPL

  • Hak Pakai

–          Untuk orang perseorangan atas tanah Pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah Pertanian luas tanahnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
–          Semua pemberian Hak Pakai HPL

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah perseorangan tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Hak Milik atas Tanah Badan Hukum Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
–          Hak Milik atas Tanah non pertanian luasnya lebih dari 5.000 M²

  • Hak Guna Usaha

–          Pemberian Hak Guna Usaha tidak lebih dari 1.000.000 M²

  • Hak Guna Bangunan

–          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M² dan tidak lebih dari 5.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M², dan tidak lebih dari 75.000 M²

  • Hak Pakai

–          Untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
–          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 5000 M²
–          Untuk Badan Hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 25.000 M²
–          Semua pemberian Hak Pakai atas tanah HPL


PERKABAN SEBELUMNYA NO. 3 TAHUN 1999

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Milik atas Tanah non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², kecuali tanah bekas Hak Guna Usaha

  • Hak Guna Bangunan

–          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
–          Semua pemberian HGB atas HPL

  • Hak Pakai

–          Hak Pakai atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
–          Semua pemberian HP atas HPL

  • Sedangkan untuk HAk Guna Usaha tidak ada

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

–          Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
–          Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M²
–          Kecuali yang kewenangan pemberiannya di limpahkan kepada kakantah

  • Hak Guna Bangunan

–          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M², kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kakantah

  • Hak Pakai

–          Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
–          Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M²

  • Hak Guna Usaha

–          Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha

Catatan :

–          Perkaban No. 3 Tahun 1999 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan pembatalan keputusan  pemberian pembatalan HAT Negara

–          Perkaban No. 1 Tahun 2011 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu

untuk mendapatkan Peraturan No 1 Kepala BPN Tahun 2011 klik link dibawah ini….

PERKABAN 1 Thn 2011

About these ads