About these ads


Pertanyaan

Apakah seorang WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan seorang WNA (Warga Negara Asing) yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin boleh membeli tanah dengan sertipikat HGB, dimana dengan pembelian tersebut akan mengakibatkan tanah HGB tersebut menjadi milik bersama/harta gono gini A dan B.

Jawaban

Sertipikat HGB terdaftar atas nama WNI tsb. jika pada saat pendaftaran WNI dan WNA secara bersama-sama (An.mereka berdua) maka akan mendapat masalah krn tdk memenuhi syarat ttg yg boleh memiliki tanah di Indonesia. Akan tetapi jika terdaftar An.WNI saja maka secara hukum perdata otomatis menjadi harta gono gini (milik bersama dlm perkawinan). Jika putus perkawinan krn perceraian atau WNI meninggal sehingga WNA menjadi Pewaris maka WNA tsb dlm jangka waktu selama-lamanya satu (1) tahun harus mengalihkan kepada pihak lain (WNI) atau tanah tersebut jatuh ke negara.

Jika putus perkawinan karena perceraian atau WNI meninggal shg WNA menjadi Pewaris mk WNA yg tidak berkedudukan di Indonesia tsb maka dlm jangka waktu selama2nya 1 tahun (bukan 6 bulan) hrs mengalihkan kpd pihak lain yg memenuhi syarat utk memperoleh HGB yaitu WNI dan Badan Hukum yg didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 19 dan 20 PP No.40 Tahun 1996). Jika WNA berkedudukan di Indonesia dapat diberikan (diturunkan) haknya yaitu diberi Hak Pakai (Pasal 39 PP No.40 Tahun 1996). Dikuatkan lagi dengan ketentuan No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia

Hukum Pertanahan di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (gronds verponding verbood) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarga negaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara (lihat situs irmadevita.com).
sehingga kalau dilihat dari subyek HGB adalah WNI, maka dengan demikian berlaku pasal 26 UUPA diatas mengingat juga hukum di Indonesia menganut sistem percampuran harta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain).

About these ads