About these ads

  • Syah Firman Fadillah Sudah cukup banyak literatur yang menjelaskan arti preman secara harfiah, etimologi, psykologi, ekonomologi, sosiologi, antropologi, arkeologi dan berbagai disiplin maupun interdisiplin pengetahuan, yang semuanya menyimpulkan bahwa tidak ada masalah dan tidak perlu dilakukan pemberantasan terhadap preman yang telah ada sejak zaman majapahit. Tetapi ketika mencapai pada kajian mengenai premanisme, maka ada suatu kesepakatan logika interdisipliner bahwa premanisme harus diberantas, karena prilaku premanisme ada yang memenuhi unsur-unsur pasal pidana (kejahatan, pelanggaran ataupun ketertiban umum) dan ada premanisme yang tidak memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur pidana (Beyond of the law) disamping itu ada indikator berbeda yang dipakai oleh setiap orang dalam melihat premanisme, sebagai contoh bagaimana pandangan anda terhadap merebaknya profesi “Pak Ogah” yang ada disetiap persimpangan jalan, atau bagaimana pandangan anda terhadap merebaknya “tukang parkir” liar/ yang tidak resmi, tentu hal ini akan melahirkan pandangan yang berbeda-beda.

    Preman memiliki suatu bentuk fisik tetapi premanisme adalah abstrak, sehingga pemberatasan premanisme harus menyentuh dimensi abstrak tersebut, untuk dapat menyentuh dimensi abstrak tersebut maka setiap pelaksana pemberantasan premanisme harus mengetahui sumber lahirnya premanisme.
    Disarikan dari berbagai literatur yang beredar baik tertulis maupun elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa sumber lahirnya premanisme adalah :
    1. Ketika pemerintah melaksanakan proses pembangunan ada sebagian anggota masyarakat yang tertinggal atau tidak terbawa dalam kereta pembangunan tersebut, baik karena :
    a. Belum tertatanya kesiapan mental sebagian anggota masyarakat dalam menghadapi problema hidup, sehingga tidak mampu mengikuti proses pembangunan
    b. Sengaja ditinggal dalam proses pembangunan (dimarjinalkan), hal ini dapat terjadi akibat landasan formal (due process of law) proses pembangunan tersebut mengharuskan demikian
    Kesemuanya kemudian berakumulasi menjadi suatu gab (jurang pemisah) antar golongan tersebut secara ekonomi dan sosial.
    2. Dari sebagian anggota masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan ada sebagian yang berusaha untuk meloncati jurang pemisah ekonomi dan social secara instan, dengan berbagai motivasi antara lain :
    a. Berangkat dari faktor ekonomi, maka pemanisme ini adalah upaya bertahan hidup karena tidak sejahtera, susah mencari makan dan pekerjaan tetapi pada strata yang lebih tinggi tentunya agar lebih sejahtera dari kondisi saat ini yang sebenarnya sudah mapan tetapi tetap belum merasa cukup.
    b. Berangkat dari faktor sosial maka premanisme ini adalah upaya untuk Menunjukan eksistensinya
    c. Berangkat dari faktor ekonomi dan social bahkan sejarah dan ilmu pengetahuan, maka premanisme ini adalah pilihan hidup (aktualisasi diri).

    Dari sudut pandang uraian diatas, maka pemberantasan premanisme yang paling tepat adalah upaya pembangunan ekonomi dan social untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan berpihak kepada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, sehingga akhirnya menutup lubang kemiskinan dan pengangguran, dengan demikian pemberantasan premanisme haruslah dikendalikan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara konfrehensif, karena kalau dilakukan oleh suatu kompartemen pemerintah saja maka itu sama halnya dengan menekan satu ujung balon dan menggelembungkan sudut balon lainnya.

    Kemudian Timbul pertanyaan, kalau premanisme itu bersumber dari ekonomi dan social maka premanisme adalah milik masyarakat kecil saja, ternyata pandangan ini merupakan pandangan yang sempit, karena kalau dilihat dari sumber premanisme, ada premanisme yang merupakan pilihan hidup.
    Mafia hukum adalah premanisme dibidang hukum, sebagaimana uraian pertama maka sumber mafia hukum tersebut kemudian ada yang melahirkan premanisme hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal pidana (kejahatan, pelanggaran ataupun ketertiban umum) dan ada premanisme hukum yang tidak memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur pidana (Beyond of the law), disamping itu ada Indikator berbeda yang dipakai oleh setiap orang dalam melihat premanisme hukum. Jadi bagaimana pemberantasannya ?, tentunya dengan melihat akar masalah atau sumber lahirnya masalah mafia hukum, kalau dikaji secara konfrehensif tentunya masalah mafia hukum ini akan merupakan suatu tesis yang sangat tebal, namun dalam tulisan ini dikaji secara singkat melalui pointer-pointer penting guna pemberantasan mafia hukum.

    Mafia hukum berisi sebagian dari orang-orang yang terkait dengan urusan hukum baik sebagian aparat penegak hukum (sebagian Polisi, sebagian Jaksa, sebagian Hakim dan sebagian Advokat), sebagian dari pelaku, sebagian dari korban ataupun sebagian dari saksi dalam proses hukum, tetapi link terkuat berada pada sebagian aparat penegak hukum, maka awal pemberantasan mafia hukum harus melalui pengkajian terhadap aparat penegak hukum terlebih dahulu sejak rekruitmennya.

    Sudah menjadi rahasia umum jika ingin diterima menjadi pegawai pada suatu instansi misalnya, maka harus membayar sejumlah uang kepada oknum tertentu (ini adalah ratifikasi / korupsi) kelak dikemudian hari ini masuk kedalam mindset calon pegawai sebagai modal dasarnya, setelah yang bersangkutan menjadi pegawai maka pikiran pertamanya adalah bagaimana mengembalikan modal dasar beserta bunganya, karena modal tersebut bisa saja berasal dari pinjaman atau dari hasil menjual sapi atau sawah atau rumah. Kalau upaya mengembalikan modal tersebut dilakukan dengan jalan melakukan pekerjaan lain diluar jam kerja pegawainya seperti wiraswasta maka hal itu sah sah saja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal kepegawaiannya, tetapi ketika upaya pengembalian modal dasar tersebut ditumpangkan kedalam statusnya sebagai pegawai dengan prinsip parasitisme, atau komensialisme atau mutualisme maka lahirlah premanisme kepegawaian dan bila kepegawaiannya dibidang hukum maka lahirlah premanisme hukum atau mafia hukum.

    Ketika pegawai tersebut ingin ikut pendidikan yang lebih tinggi maka praktek gratifikasi terulang lagi dan pengembalian modal harus diperhitungkan kembali, ketika ia ingin naik jabatannya atau menduduki jabatan tertentu maka praktek gratifikasi terulang lagi dan pengembalian modal harus diperhitungkan kembali demikian seterusnya.

    Jadi mafia hukum yang seperti gunung es (yang timbul hanya sedikit) ternyata hanyalah satu gunung es di benua premanisme. mari kita luruskan kembali benang merah opera van java pemberantasan premanisme dan mafia hukum?,
    Selamat bekerja

  • Saut Irianto Rajagukguk Premanisme telah memasuki seluruh ruang/aspek kehidupan masyarakat, mulai di jalan raya, terminal, debt collector bahkan dengan menggunakan masker LSM telah memasuki bidang politik dan kontraktor. Dengan mudah dapat ditemui dikantor pemerintahan seorang preman “mengolah” proyek dengan menggunakan masker LSM. Dalam politik dapat digunakan sebagai penggembira atau pion dari seorang aktor politik. Premanisme memang agak sulit dibasmi.

  • CeLet Tok sekarang ini telah ada UU pelayanan publik, dimana setiap bentuk pelayanan publik telah distandartisasi. sayangnya hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, tidak adanya kesempurnaan informasi yang diterima oleh masyarakatlah yang menjadi momok berkembangnya premanisme di negara kita. dan hal ini diperburuk dengan tidak adanya sosialisasi dari mereka yang memahami hal ini, BAGAIMANA KALAU DIBENTUK SUATU ORGANISASI INDEPENDENT UNTUK MENSOSIALISASIKAN HAL INI, agar kontrol bukan hanya dari atas ke bawah namun keseluruhan secara umum. mungkin bisa dimulai dari hal kecil semacam masyarakat kelurahan, yang dimana banyak sekali praktik2 premanisme di dalamnya.

About these ads