About these ads

Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)

Reforma Agraria, yang dalam implementasinya disebut juga Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka menata kembali ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menuju struktur yang lebih menjamin keadilan, keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.  PPAN merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Tap MPR-RI No. IX/MPR/2001).  Dengan demikian PPAN dapat dimaknai sebagai program yang mengedepankan adanya “asset reform” dan “acsess reform”.  Asset reform adalah sebagaimana pengertian “landreform” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.  Sedangkan Acsess reform adalah adanya pembukaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber-sumber politik serta partisipasi politik.  Dalam konteks pembangunan nasional, PPAN diarahkan untuk menjawab permasalahan mendasar bangsa, yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, tanah terlantar, dan sengketa serta konflik pertanahan.

Berkenaan dengan Reforma Agraria ini, Presiden Republik Indonesia dalam Pidato Politik Awal Tahun 2007 pada tanggal 31 Januari 2007 menyatakan secara tegas arah kebijakannya mengenai program tersebut yakni:

“Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini.  Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.  Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan”.

Reforma Agraria sejalan dengan prinsip pengelolaan pertanahan dalam rangka mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu  (1) memberikan kontribusi nyata dan melahirkan sumber-sumber baru bagi kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; (3) menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tanah; dan (4) berkontribusi nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Adapun tujuan dari  Reforma Agraria (PPAN) adalah (1) menata kembali ketimpangan struktur pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ke arah yang lebih berkeadilan, (2) mengurangi kemiskinan, (3) menciptakan lapangan kerja, (4) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (5) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah,  (6) meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga, dan (7) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Obyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)

Reforma Agraria (PPAN) merupakan agenda besar bangsa, akan dilaksanakan secara bertahap serta melalui mekanisme penyelenggaraan yang cermat guna memastikan pencapaian tujuannya.  PPAN secara umum menyangkut tiga hal pokok kegiatan yaitu (1) Penentuan/penetapan Obyek PPAN; (2) Penentuan/penetapan Subyek PPAN dan (3) Model/Mekanisme pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).  Penulisan ini hanya hal pokok yang pertama yaitu “Penentuan/penetapan Obyek PPAN”.

Untuk menunjang keberhasilan PPAN, maka tanah atau obyek PPAN harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan dengan kualitas yang baik.  Demikian pula jangka waktu penyediaan tanahnya tidak boleh terlalu lama, dengan cara yang sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan tahapan perencanaan yang telah ditentukan.

Tanah-tanah obyek Reforma Agraria pada dasarnya adalah tanah Negara yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria.  Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, tanah-tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria adalah :

  1. Tanah yang haknya tidak diperpanjang atau tidak mungkin diperpanjang;
  2. Tanah bekas hak Barat yang terkena ketentuan konversi;
  3. Tanah yang berasal dari pelepasan hak;
  4. Tanah hak yang pemegangnya melanggar ketentuan dan atau yang tidak sejalan dengan keputusan pemberian haknya;
  5. Tanah obyek landreform;
  6. Tanah bekas obyek landreform;
  7. Tanah timbul;
  8. Tanah bekas kawasan pertambangan
  9. Tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah untuk Reforma Agraria;
  10. Tanah tukar menukar dari dan oleh Pemerintah;
  11. Tanah yang diadakan oleh Pemerintah untuk Reforma Agraria;
  12. Tanah pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
  13. Tanah yang sudah dilepaskan dari kawasan kehutanan menjadi tanah negara yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tanah-tanah obyek Reforma Agraria ini, tersebar baik di wilayah padat maupun kurang padat penduduk. Keberadaan tanah obyek Reforma Agraria dalam wilayah yang berpenduduk padat dipandang strategis dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan seperti sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa dan konflik pertanahan diperkirakan lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang berpenduduk padat.  Sedangkan untuk wilayah berpenduduk kurang padat, tanah diperkirakan lebih tersedia dan lebih luas sehingga lebih dimungkinkan untuk melaksanakan restrukturisasi penguasaan dan penggunaannya. Untuk wilayah berpenduduk kurang padat, alternatif penyediaan tanah yang dapat dilaksanakan adalah tanah yang berasal dari kawasan hutan, tepatnya pada kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPKv).

Pertimbangan penyediaan tanah dari kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi ini antara lain adalah: (1) menata penguasaan dan penggunaan tanahnya, sehingga fungsi ekosistem kawasan ini tetap terjaga, (2) peruntukan penggunaan sebagai kawasan hutan produksi dapat lebih diefektifkan, (3) peraturan perundang-undangan yang ada memungkinkan dilepaskannya tanah-tanah tersebut dari kawasan hutan, dan (4) meminimalkan persinggungan dengan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat.

Sebagai langkah awal, dalam rangka penyediaan tanah untuk menunjang pelaksanaan Reforma Agraria (PPAN), Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan kegiatan “Penyusunan Ketersediaan Tanah Dalam Rangka Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)” yang tertuang dalam DIPA Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Tahun 2007.  Dalam kegiatan ini penyediaan tanah dikhususkan untuk tanah-tanah yang berasal dari wilayah berpenduduk kurang padat, yang berasal dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPKv) yang tersebar di 17 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Pada dasarnya kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan labih pasti mengenai calon obyek Reforma Agraria (PPAN), menyangkut ketersediaan tanah dari aspek penguasaan dan aspek fisik, yang dilengkapi dengan kondisi penggunaan tanah, letak koordinat geografis yang lebih jelas, informasi aksesibilitas, karakteristik lokasi, keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan informasi lain yang diperlukan dalam penyusunan ketersediaan tanah guna lebih menjamin terselenggaranya PPAN.

About these ads