About these ads

Kali ini saya ingin membagikan sebuah tulisan ilmiah yang terkait dengan pengembangan Pertanahan di Indonesia, sebuah artikel yang bagus dan dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan kita tentang luasnya lingkup pertanahan dikarenakan Tanah berkaitan langsung dengan semangat kehidupan Individu yang memiliki Tanah tersebut. Post kali ini sengaja saya ambil dari sebuah publikasi Ilmiah dari Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan  Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Kurniawan Insani, 2007 “Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Kesalahan Prosedur) Di Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”.
Kata Kunci : Pembatalan Hak Atas Tanah, Cacat Administrasi
Proses pembatalan hak atas  tanah merupakan salah satu  proses yang diambil oleh Kantor Pertanahan guna menyelesaikan suatu permasalahan pertanahan, baik itu dalam lingkup internal instansi Kantor Pertanahan maupun permasalahan pertanahan  yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa macam permasalahan dalam persoalan pertanahan, misalnya : sengketa tanah warisan, tapal batas tanah, tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah sengketa yang bersumber dari kesalahan dalam proses pengurusan hak atas tanah. Atas dasar adanya fakta tersebut penyusun berusaha meneliti tentang proses pembatalan hak atas tanah yang terjadi dikarenakan cacat administrasi (kesalahan prosedur).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana proses pembatalan hak atas tanah yang disebabkan  karena cacat administrasi (kesalahan prosedur) oleh dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat ? 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pembatalan hak atas tanah khususnya pembatalan hak yang disebabkan karena cacat
administrasi? 3) Kebijakan apa saja yang diambil Kepala Kantor Pertanahan dalam memperlancar proses pembatalan hak atas tanah yang dikarenakan cacat
administrasi? Inti dari tujuan penelitian  ini adalah  untuk:  mengetahui tata cara proses pembatalan hak atas tanah khususnya yang disebabkan karena cacat administrasi (kesalahan prosedur) oleh Kantor Pertanahan atau proses pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan tanpa permohonan dan bagaimana cara memperbaiki pelayanan pertanahan supaya tidak terjadi cacat administrasi pada Kantor Pertanahan.

Penelitian yang dipublikasikan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun jenis metode pengumpulan data yng digunakan dalam penelitian ini, yaitu : metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, studi pustaka.  Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembatalan
hak atas tanah adalah suatu penerbitan  sertipikat yang batal demi hukum karena terdapat cacat hukum administrasi atau melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau sudah incraht.

untuk tulisan lebih lengkap silahkan klik link berikut ini :

Kurniawan Insani, 2007 “Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi (Kesalahan Prosedur) Di Lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”.

Untuk jangka waktu yang dibutuhkan dan bagaimana proses ini dilakukan untuk melakukan pembatalan sertipikat karena alasan cacat administrasi, menurut Peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2011 lihat tulisan berikut ini :

Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi

About these ads