About these ads

Kali ini saya kembali mencoba membuat tulisan mengenai permasalahan pertanahan yaitu proses pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan oleh Negara (bukan oleh swasta) berkaitan adanya Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi Panitia Pengadan Tanah memerintahkan kepada Insatansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tangal keputusan tersebut ditetapkan apabila bentuk ganti rugi berupa uang dan terhadap bentuk ganti rugi selain uang tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pemberian Kuasa Menerima

Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorang penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari (1) satu orang yang berhak atas ganti rugi.

Surat kuasa untuk menerima ganti rugi harus dibuat dalam bentuk notariil dan disaksikan oleh dua orang saksi atau bagi daerah terpencil surat kuasa dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau yang setingkat dengan itu dan Camat.

Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi berupa uang, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah membuat tanda terima pembayaran ganti rugi, ditindakanjuti dengan Penandatanganan Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman, dan oleh Panitia Pengadaan Tanah dibuat Berita Acara pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah.

Pada saat penandatanganan pernyataan pelepasan hak atas tanah yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli bukti kepemilikan kepada Panitia Pengadaan Tanah.

Penitipan Ganti Rugi

Penitipan ganti rugi diajukan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan, dengan melampirkan persyaratan :

  • Berita Acara pembayaran ganti rugi.
  • Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi.
  • Keputusan Bupati / Walikota / Gubernur / Mendagri terhadap adanya keberatan;
  • Keterangan dan alasan penitipan ganti rugi dan.
  • Surat-surat lain terkait penitipan ganti rugi.

Ada beberapa syarat sehingga penitipan ganti rugi ini dilakukan dalam hal :

  • Tidak ada kesepakatan nilai ganti rugi sedangkan musyawarah telah melewati jangka waktu 120 hari.
  • Yang berhak ganti tidak diketahui keberadaannya.
  • Obyek perkara dipengadilan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Masih dipersengketakan kepemilikannya.
  • Sedang diletakan sita oleh pihak yang berwenang.

Terhadap tanah yang uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan, belum dapat diajukan permohonan hak atas tanahnya.

About these ads