About these ads

Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Selanjutnya pasal 17 menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan diatur. (UUPA No. 5 Th. 1960)

Tanah-tanah yang termasuk kedalam objek TOL (Tanah Objek Landreform)diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan tercapainya batas minimum dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 yang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian

Tanah Absentee merupakan salah satu objek Landreform dimana telah dijelaskan dalam PP RI No. 224 Th. 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian umum dijelaskan bahwa tanah absentee adalah tanah-tanah yang pemiliknya tinggal diluar daerah kecamatan tersebut menyebakan pengusahaan tanahya tidak ekonomis, menimbulkan sistim penghisapan misalanya disewakan, digadaikan, dibagihasilkan. (PP RI No. 224 Th. 1961).

Seiring perkembangan zaman masih relevan-kah PP 224 Tahun 1961 dilihat dari sudut historinya dari faktor Jumlah penduduk, luas wilayah, infrastruktur,sarana transportasi, kepadatan penduduk, dan jumlah petani penggarap dan analisis SWOT merekomendasikan bahwa PP RI No. 224 Th. 1961 ini masih relevan. Perlu pembebenahan dalam sistim pembatasan tanah absentee dan melakukan pendekatan emosional terhadap pemegang hak yang yang objek tanahnya masuk kedalam tanah absentee kemudian pembagian melalui kegiatan redistribusi juga melalui mekanisme prioritet yang terdapat pada penjelasan PP 224 Tahun 1961.

tulisan lengkap klik link ini Relevansi Pembatasan Tanah Pertanian (Analisa SWOT)

About these ads