About these ads

Sumber Artikel

Basri Hasan, Nabiha, Siti A.K. 2014. Accountability Of Local Government : The Case of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance Volume 3, No. 1, December 2014. Hal 1-14.

Ringkasan Artikel

Artikel yang direview ini berjudul “Accountability Of Local Government : The Case of Aceh Province, Indonesia” yang ditulis oleh Hasan Basri, dan Siti Nabiha. ini dibuat berdasarkan perkembangan Otonomi daerah di Indonesia menyebabkan besarnya kewenangan terhadap sumber daya keuangan di wilayah Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak didukung oleh kapasitas dan kemampuan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola sumber daya keuangan tersebut. Isu-isu akuntabilitas ini, khususnya terkait dengan kurangnya perencanaan keuangan dan penganggaran dan juga kekurangan dalam sistem pelaporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan Saleh dan Nabiha (2011), bahwa kurangnya penegakan atau hukuman yang ketat untuk pelanggaran membuat organisasi publik menderita rendahnya tingkat efisiensi, korupsi dan banyak masalah lainnya. Hasil kesimpulan ini serupa dengan penelitian Barron dan Clark (2006) yang menunjukkan bahwa lembaga pemerintah daerah di Aceh bisa dibilang belum memiliki kapasitas secara efektif untuk mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut. Korupsi adalah masalah utama dalam pemerintah lokal Indonesia

Penilitan yang dilakukan oleh Hasan Basri, dan Siti Nabiha bertujuan untuk membahas masalah akuntabilitas dan pemerintahan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, terkait dengan kebutuhan untuk memeriksa tata kelola dan akuntabilitas lokal pada Pemerintah daerah.

Konsep yang digunakan

Dalam melakukan penelitian ini Hasan Basri, dan Siti Nabiha, menggunakan konsep “Pengelolaan Pemerintah Daerah di Aceh” konsep ini digunakan untuk menjelaskan pengelolaan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menentukan jumlah dari pegawai berdasarkan apa yang dibutuhkan, juga memiliki otoritas untuk semua sektor pembangunan di daerah. Parlemen lokal (DPRD), sebagai badan legislatif dengan anggota dari berbagai partai politik, terpisah dari badan eksekutif. Badan legislatif daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, pendapatan dan pengeluaran lokal anggaran, untuk melakukan penyelidikan, untuk mengekspresikan pendapat dan pertimbangan, serta untuk memfasilitasi dan menindaklanjuti aspirasi warga. Namun dalam konteks Pemerintah Aceh berbeda dengan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No18 / 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang diberlakukan pada tanggal 9 Agustus, 2001. otonomi khusus ini diberikan untuk mengatasi politik, keluhan ekonomi dan budaya masyarakat Aceh. Berdasarkan peraturan ini kewenangan ditransfer ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari kekuasaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke provinsi. Hal ini memberikan Aceh bagian yang lebih besar dari pendapatan dari sumber daya alam, memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk mengelola urusan internal, dan memberikan otoritas kemampuan untuk mendesain ulang pemerintah daerah sesuai dengan konteks lokal dan memberikan otoritas urusan agama (Gukguk 2006; Crouch 2009) .

Landasan Teori

Konsep yang digunakan oleh Hasan Basri, dan Siti Nabiha dalam penelitiannya ini didapatkan berdasarkan teori-teori yang diungkapkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu : Perjanjian Helsinki merubah model politik lokal pemerintah daerah Aceh, Oleh karena itu, Kepala Daerah Aceh dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada DPRD. Melalui reformasi baru ini, Aceh telah diberikan penuh kemerdekaan politik dan administratif (Kaidonis dan Moerman : 2007)

Pendapatan Pemerintah Daerah Aceh sekarang bersumber dari pendapatan asli daerah (pajak dan biaya), revenue sharing sumber daya alam, bagi hasil pajak, Hibah untuk tujuan umum, Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi khusus hibah, Dana Alokasi Khusus (DAK) / serta dana otonomi khusus (UU No33 / 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang untuk menyamakan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanja mereka. Oleh karena itu, tujuan dari tujuan hibah umum adalah untuk membayar gaji dan tunjangan PNS dan mengurangi ketidakseimbangan fiskal yang diciptakan oleh pembagian pendapatan. Sedangkan, dana alokasi khusus, Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan terutama untuk membiayai investasi modal fisik, bantuan dalam keadaan darurat, dan membantu pengeluaran yang berhubungan dengan prioritas nasional (Kaidonis dan Moerman 2007), berdasarkan penelitian tersebut Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan hanya untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hibah alokasi khusus dan Pemerintah daerah Aceh harus menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan hibah ini untuk masing-masing kementerian dan kementerian keuangan. Jenis lain dari “otoritas penuh” pemerintah daerah adalah dalam hal alokasi dan pencairan sumber daya keuangan. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana, namun tidak otoritas dalam memantau atau mengevaluasi pengeluaran dana mengatakan (Brojonegoro : 2003 hal. 294)

Metode Penelitian

Hasan Basri, dan Siti Nabiha melakukan penelitiannya dengan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui literatur dan wawancara semi struktur dengan informan kunci seperti pihak internal dan auditor eksternal pemerintah, akademisi dan mantan penasehat pemerintah untuk wilayah Aceh.

Hasil Penelitian

Hasil kajian yang dilakukan didapatkan beberapa permasalahan yang terjadi terkait isu-isu permasalahan akuntabilitas dari pemerintah daerah Aceh, seperti kurangnya perencanaan keuangan dan penganggaran, rendahnya kualitas pelaporan keuangan dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Kurangnya Perencanaan Keuangan dan Penganggaran

Keuangan adalah unsur-unsur yang paling penting yang diperlukan untuk memastikan proses pembangunan di negara manapun. Karena ini, sumber daya harus digunakan dengan optimal dan dialokasikan secara efisien melalui proses anggaran untuk mencapai distribusi sumber yang efisien. Anggaran adalah pernyataan publik dari harapan pendapatan pemerintah dan pengeluaran selama periode waktu dan dibahas dan disahkan oleh legislator nasional, provinsi, kota dan pemerintah daerah (Robinson 2004). Berdasarkan, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem manajemen anggaran pemerintah daerah Aceh tidak bekerja dengan baik (UNDP : 2012) suatu siklus anggaran dan manajemen tidak sesuai dengan waktu atau periode yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Pemikiran ini konsisten konsisten dengan temuan survei dari 41 pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Fitra dan Asia Foundation (2008 hal.9) yang menyatakan bahwa “beberapa administrasi pemerintah lokal masih tidak sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; misalnya, anggaran yang tidak dibuat tepat waktu, dan isi dari dokumen anggaran tidak memadai. Peristiwa ini dapat terlihat Pada tahun 2010, , pemerintah Aceh adalah provinsi yang paling lambat untuk menyerahkan anggaran ke pemerintah, yang akibatnya serius menunda pengaturan untuk memperoleh persetujuan anggaran. Pada tahun 2011, pemerintah provinsi Aceh kembali gagal memenuhi kewajiban tersebut bahkan sampai batas waktu perpanjangan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah pusat memberlakukan hukuman pada Pemerintah Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh UNDP (2012) menemukan bahwa perencanaan anggaran yang tidak memuaskan dalam proses manajemen di Aceh disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

  1. Berbagai masalah kelembagaan, di berbagai tingkatan dengan pemerintah, yang menghambat efektivitas manajemen secara keseluruhan, apakah ini termasuk kurangnya dorongan dari kepemimpinan, kurangnya keahlian teknis atau hubungan antagonistik antara pemerintah daerah dan DPRD.
  2. Penundaan anggaran, baik di tingkat provinsi dan kabupaten, dalam persetujuan dan pemanfaatan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
  3. kepentingan politik yang berlebihan dan birokrasi kontrol yang telah sangat terbatas fleksibilitas manajerial (UNDP 2012)

Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan tugasnya, kewajiban ini tertanam dalam pedoman untuk pelaporan evaluasi kinerja pemerintah lembaga (LAKIP). LAKIP mewajibkan pemerintah daerah untuk menyerahkan kinerja laporan pertanggungjawaban pada akhir setiap tahun fiskal.Melalui laporan ini, stakeholders dapat melakukan penilaian kinerja organisasi. Penting untuk diingat bahwa pengungkapan semua kegiatan harus dibuat publik dan tidak boleh dirahasiakan atau dengan kedok kerahasiaan, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan biasanya menghasilkan penyalahgunaan dana publik (Owe Chi dan Namara : 2012).

Di Aceh, juga terdapat kekurangan terhadap perencanaan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah. sebagaimana dijelaskan oleh auditor pada “Badan Pemeriksa Keuangan RI”, banyak pemerintah daerah di Aceh tidak mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu. Selain keterlambatan penyampaian laporan keuangan, pejabat publik juga gagal memberikan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan (Wawancara : 2013).

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah di semua tingkat pemerintah daerah, penekanan kuat pada kinerja pemerintah melalui fokus yang berorientasi pada hasil perlu diperkuat. Oleh karena itu, konsep Key Performence Indiikator (KPI) harus dilaksanakan dan disebarluaskan kepada seluruh pegawai negeri. Fokus KPI ini adalah sampai batas tertentu, jika benar dilaksanakan, bisa menyebabkan lebih banyak hasil dan dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan publik.

About these ads