About these ads

Sumber Artikel
Shead,. Bob. 2001. Probity Auditing: Keeping the Bureaucrats Honest?. Australian Journal of Public Administration, June 2001.Volume 60, No. 2, Hal. 66–70,

Ringkasan Artikel.
Artikel yang direview ini adalah artikel yang berjudul “Probity Auditing: Keeping the Bureaucrats Honest?.”, ditulis oleh Bob Shead Artikel ini dibuat karena sering terjadi kritik bahwa kontrak manajemen tidak secara baik diterapkan di sektor publik. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membawa skill terkait kontrak manajemen yang dimiliki oleh manajer sektor privat ke sektor publik, disaat yang sama salah satu aspek penting dari kontrak manajeman “Probity Audit” berkembang dan telah menjadi sesuatu yang umum di sektor publik
Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang probity audit, bagaimana manfaat dan keterbatasan mereka serta keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dari probit audit.

Teori / Konsep yang digunakan.
Teori yang digunakan oleh Chew dan Ryan untuk menjelaskan probity Audit adalah dengan menggunakan Teori Agency penggunaan teori ini mengungkapkan bahwa prinsipal dan agen juga akan timbul kekhawatiran karena terdapat peluang penyimpangan yang lebih besar pada sektor pemerintahan dibandingkan sektor perusahaan, penyimpangan ini karena terdapat mudahnya kontraktor menyimpang dengan menggunakan kepentingan kepemilikan mereka., risiko ini menyebabkan potensi terjadinya korupsi lebih besar di sektor publik sehingga jaminan bahwa proses kontrak yang adil harus dapat diberikan dalam pengelolaan sektor publik..

Landasan Teori
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa pengertian yang terdapat dalam peraturan dan penelitian terdahulu mengenai probity audit, standar tentang probity audit menyatakan berkembangnya probity audit di sektor publik dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu :

  • Peningkatan level privatisasi; meningkatnya kontrak dan pengaturan keuangan yang dikelola oleh swasta;
  • Keinginan pemerintah agar lebih terbuka dan akuntabel;
  • Masyarakat yang telah paham tentang terjadinya korupsi dan juga masyarakat banyak yang lebih mengerti hukum (ICAC 1996)

Selain itu terdapat pandangan lain yang menyatakan peningkatan probity audit merupakan fakta bahwa manajer pada sektor publik telah selaras dengan harapan pemangku kepentingan Ng dan Ryan (2001).
Penelitian Ng dan Ryan (2001) juga menunjukkan bahwa, dalam satu negara, 75 persen dari probity audit telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta – sisanya sedang dilakukan oleh staf lembaga, kantor audit negara atau oleh departemen lain, Peningkatan probity audit pasti akan memberikan dorongan lebih baik pada kebijakan pemerintah. Dalam laporan berjudul Ensuring Openness and Probity in Victorian Government Contracts, dirilis pada bulan Oktober 2000. Kebijakan probity audit yang dikembangkan oleh pemerintah Bracks dilakukan pda proyek-proyek sebgai berikut :

  • Rencana audit harus dikembangkan sebelum dimulainya tender senilai lebih dari $ 10 juta;
  • Petugas bertanggung jawab untuk memutuskan apakah akan menunjuk probity audit berdasarkan besaran transaksi, sensitif proyek dan kompleksitasnya;
  • Laporan probity Audit akan tersedia atas permintaan; dan
  • Lembaga sektor publik utama dan perusahaan bisnis untuk menyatakan bagaimana proses mereka memberikan standar probity setinggi yang dibutuhkan oleh dewan pembelian negara.

Metode Penelitian
Dalam penelitiannya, Shead melakukan kajian teoritis terhadap literatur terkait probity audit, wawancara terhadap beberapa responden, jawaban responden dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan probity audit pada sektor publik ni negara bagian victoria. Kebudian data-data yang didapatkan dituliskan kembali dan dianalisis hubungannya dengan probity audit.

Hasil Penelitian
Dari fokus terhadap probity audit Shead mendapatkan hasil-hasil seperti berikut : Probity audit sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek di sektor publik, namun terdapat batasan-batasan. ketika audit ini harus digunakan dalam kaitannya dengan proyek bernilai tinggi, transaksi berisiko tinggi. Secara khusus, auditor probity cenderung digunakan ketika:

  1. Proyek bernilai di atas ambang yang ditentukan (antara $ 500.000 dan $ 10.000.000);
  2. Terdapat penawaran produk antara dalam negeri dibandingkan dengan tawaran dari luar / eksternal;
  3. Penawar/Penyedia memiliki hubungan sebelumnya dengan anggota panitia seleksi, sehingga terjadi konflik kepentingan, atau persepsi yang bisa menjadi masalah;
  4. Proyek yang bernilai kontroversial atau sensitif secara politis; atau
  5. Penawar diketahui bermasalah secara hukum atau pelobi yang agresif.

Probity audit dalam pelaksanaannya tidak diakui sebagai fungsi khusus dalam sebuah profesi akuntansi, tetapi lebih sebagai ‘lini produk’ baru bagi auditor, termasuk auditor pemerintah. Dalam pelaksanaannya tujuan dari probity audit ini adalah :

  • Sebagai aplikasi untuk proses seleksi tender yang lebih luas;
  • Mempertimbangkan harapan masyarakat tentang standar etika di sektor publik atau sebagai faktor subjektif yang tidak mudah dikodifikasi dalam aturan tender; dan
  • dapat memberikan jaminan dengan tingkat yang wajar selain itu sebagai saran untuk memastikan kepatuhan

Fokus baru pada dalam prosedur kontrak dipertanyakan di beberapa hukum dan telah menyebabkan fokus pada isu-isu kejujuran dan menciptakan peningkatan permintaan untuk probity audit di sektor publik. Sebagai tanggapan atas peningkatan tersebut, pemerintah telah mengembangkan kebijakan tentang probity audit dan pedomannya. Pada saat yang sama, tidak ada standar audit profesional yang mengatur pelaksanaan audit tersebut Selanjutnya, individu-individu yang akan diajukan untuk melaksanakan audit ini harus memiliki pengalaman luas dalam audit dan kontraktor komersial dan pengetahuan tentang apresiasi dari perilaku ekspektasi di sektor publik, serta penilaian yang diperlukan untuk menerjemahkan pemahaman ini menjadi saran praktis.

About these ads