About these ads

PEMBENTUKAN PERADILAN  AGRARIA / PERTANAHAN, DI BAWAH BPN RI

Dimuatnya berita-berita mengenai Perpajakan di Indonesia beberapa waktu yang lalu membuat banyak masyarakat kita bertanya-tanya tentang keberadaan Pengadilan Pajak yang selama ini tidak diketahui keberadaannya, hal ini bisa menimbulkan isu tentang pentingnya keberadaan Pengadilan Agraria yang dapat menjadi bagian penting dari Badan Pertanahan Nasional.  Isu ini dapat menjadi pemikiran bagi kita tentang penting tidaknya pendirian sebuah institusi Pengadilan (berupa pengadilan Agraria) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Badan pertanahan Nasional.

I. Alasan-Alasan Pentingnya Peradilan Agraria
Dalam permasalahan ini dapat dikemukakan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan Pertimbangan yaitu :

1. Masalah Tanah Merupakan Masalah yang Khusus/Spesifik.

Masalah tanah merupakan masalah yang  khusus /spesifik yang memerlukan penanganan dan pengetahuan khusus  tentang pertanahan. Sengketa agraria memang merupakan suatu bentuk sengketa yang bersifat spesifik sehingga memerlukan pengetahuan khusus. Ketika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus guna mendapatkan keadilan,niscaya dibutuhkan hakim yang menguasai hukum agraria.

“Hakim yang memutus sengketa agraria pada saat ini, baik di pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara pada dasarnya memiliki pengetahuan hukum yang bersifat general”.

Dalam setiap pertimbangan hukum putusan hakim sering tidak mengacu pada hukum tanah nasional dan lebih mengedepankan hukum perdata dan hukum administrasi. Hal ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan karena dalam melaksanakan tugas BPN berpegang dan mengacu pada hukum tanah nasional  dan perangkat peraturan pelaksanaannya.

2. Sejumlah Besar Kasus Sengketa Tanah di Indonesia Belum dapat di Selesaikan  Secara Tuntas Oleh Pengadilan Umum.

Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah.      Putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masyarakat.maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Masih Memiliki Banyak  Kelemahan

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional ada beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kelemahan itu adalah :
a)      Mekanisme Eksekusi Yang Sulit.
Jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi perdamaian/kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi, maka pihak lain tidak dapat memaksa agar pihak lawan melaksanakannya. Karena itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pada akhirnya perkara tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang cukup lama;
b)      Proses mediasi sangat bergantung kepada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hal itu berarti, bahwa para pihak yang bersengketa harus benar-benar bersedia menerima dan melaksanakan kesepakatan yang terjadi melalui mediasi;
c)      Jika di dalam mediasi tidak dilibatkan penasihat hukum atau lawyer sangat mungkin fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator sehingga dapat mengakibatkan kesepakatan (keputusan) menjadi bias

4. Kewenangan Pembatalan Sertifikat

Suatu sertifikat yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri apabila terjadi Perkara, sehingga mengakibatkan kurang kuatnya kepemilikan sertifikat tersebut. Berdasarkan hal ini, Badan Pertanahan Nasional tidak dapat mengintervensi Putusan Pengadilan

II. Landasan Hukum dalam Pembentukan Pengadilan Agraria

Untuk mempayungi berdirinya Institusi yang tidak terpisahkan dari Badan Pertanahan Nasional ini ada beberapa peraturan hukum yang dapat dipakai untuk mewadahinya.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) UUD

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dalam tata kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketika muncul pemikiran untuk mendirikan pengadilan agraria sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, pertama-tama yang perlu digali adalah landasan konstitusional yang bersumber pada UUD 1945
Pasal 1
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal 2
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Pasal 3
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka di dalam kekuasaan kehakiman dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan. Hal-hal yang bersifat teknis akan merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi, dan atau undang-undang lainnya. Dalam pada itu, dalam hal diperlukan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka keberadaan badan tersebut harus diatur dengan undang-undang, sehingga apabila diperlukan pengadilan agraria, maka pasal ini dapat digunakan sebagai landasan hukumnya

2. Undang-undang No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)
Pasal 10
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK (ayat 1). Lingkungan peradilan di bawah MA terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara
Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa :
Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang (ayat 2).
Yang dimaksud dengan pengadilan khusus menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (1) antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.
Istilah antara lain pada Penjelasan Pasal 15 ayat (1) tersebut di atas bermakna bahwa masih terbuka pembentukan pengadilan khusus selain yang telah disebutkan dalam rumusan penjelasan Pasal 15 ayat (1) tersebut. Pembentukan pengadilan khusus dimaksud harus ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu dimungkinkan dibentuk pengadilan agraria dengan syarat pembentukannya ditetapkan dengan undang-undang.

III. Analogi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan  Pengadilan Khusus

Pengadilan Pajak
Pertimbangan pembentukan pengadilan pajak tampak dalam dalam konsideransi faktual maupun umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UUP-2002). Konsideransi faktual yang mendorong pembentukan pengadilan pajak pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa peningkatan jumlah wajib pajak dan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peraturan perpajakan mendorong timbulnya sengketa pajak;
  2. Penyelesaian sengketa pajak memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur yang cepat, murah, dan sederhana ;
  3. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan Badan Peradilan yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung.

Dalam Penjelasan Umum UU Pertimbangan Pembentukan Pengadilan Pajak tampak dalam konsideransi faktual maupun Penjelasan P-2002 tersurat beberapa hal yang merupakan pertimbangan maupun acara pada Pengadilan Pajak :
1.      Proses penyelesaian sengketa pajak dilakukan secara cepat, sehingga ditetapkan batas waktu tertentu, baik penyelesaian pada tingkat pengadilan maupun pada Mahkamah Agung (PK)
2.      Pengadilan Pajak adalah  bersifat khusus, kekhususan mana menyangkut hal-hal sebagai berikut :
2.1.   Sidang pada dasarnya bersifat terbuka, namun karena pertimbangan     tertentu dapat dilakukan secara tertutup
2.2.   Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan
2.3.   Kompetensi pengadilan Pajak Khusus menyangkut sengketa Pajak
2.4.   Hukum Acara Tersendiri
Berdasar uraian tersebut di atas, dalam kaitan dengan Pembentukan Pengadilan Agraria, proses pembentukannya dapat dilakukan secara analogis dengan pembentukan Pengadilan Pajak

IV. Kesimpulan

  1. Pembentukan Peradilan Agraria sebagai bentuk pengadilan khusus dapat dilakukan dengan menggunakan UU No 4 Thn 2004, sebagai landasan Hukum pembentukannya
  2. Pembentukan Pengadilan Agraria tersebut, dapat menjadikan efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian sengketa Agraria dan Penegakan Asas Cepat, Murah dan Sederhana.  Digunakan Wajib digunakan sebagai bahan Pertimbangan
  3. Dengan adanya pembentukan Pengadilan ini, memungkinkan tercapainya kepastian Hukum Produk Badan Pertanahan Nasional

Demikianlah tulisan ini dibuat sebagai bahan kajian-kajian berikutnya tanpa bermaksud menggurui dan dalam tulisan ini banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu atas  partisipasi dan arahan yang lebih nyata untuk kemajuan bangsa indonesia amat dibutuhkan.

V. Glosary
Dihimpun dari berbagai sumber. (editing by sarmanpsagala)

Skema Pembentukan Pengadilan Agraria
About these ads