About these ads

Pada era 1960 sejak diberlakukannya pemakaian Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) , Badan Pertanahan Nasional yang dulunya lebih dikenal dengan istilah Kantor Agraria mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria  sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat  Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria  sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi tersebut, dibawah ini disajikan sejarah perubahan pimpinan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional sampai dengan sekarang ini:

Tahun 1960 – 1970 :

–          Tahun 1960 – 1963

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.

–          Tahun 1963

Tahun ketiga sejak berlakunya uupa,dibentuklah sebuah departemen pertanian dan agraria yang dipimpin oleh sadjarwo, S.H. pada saat itu  pertanian dan agraria masih dalam satu naungan menteri pertanian dan agraria.

–          Tahun 1965

Pada tahun 1965  agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria  dipimpin oleh R.Hermanses. S.H

–          tahun 1968

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam  bagian  departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan.

Tahun 1990 – 2000

–          tahun 1990

pada periode ini kembali mengalami perubahan.agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu terjadi perubahan yang   signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional.

–          tahun 1998

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.

Tahun  2000 – 2012

–          tahun 2002 – 2005

Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D

–          tahun 2005 – 2012

Pada tahun 2005 sampai saat ini BPN RI yang dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya, namun Kelembagaan internal yang terjadi di fokuskan kepada penanganan Sengketa pertanahan hal ini dilihat dari dibentuknya kedeputian baru yaitu Deputi Sengketa dan konflik Pertanahan

Tahun  2000 – sekarang

–          tahun 2012 – sekarang

Pertengahan tahun 2012 BPN RI terjadi pergantian Kepala yang dipimpin oleh Hendarman Supandji penguatan juga dilakukan lebih ke Internal BPN RI yang mengatur Administrasi BPN RI agar lebih tertib, hal ini ditandai dengan di terbitkannya Sapta Tertib Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan juga lebih ditingkatkan kinerjanya dengan dibentuknya Satgas Permasalahan Pertanahan.

Kemudian pada tahun 2013 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 terjadi perubahan mendasar untuk mendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 mengubah organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah satu subtansi penting dalam perpres ini yakni dibentuknya Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pasal 24 Pepres itu menyebutkan, Deputi Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi. dan juga peraturan ini menegaskan kembali status Jabatan Kepala  BPN yang setingkat Menteri seperti termaktub dalam Pasal 50.

 

About these ads