About these ads

Sistem Pengelolaan Pertanahan yang Tertib pada Governance

Tanah sebagai modal utama kemerdekaan NKRI haruslah dikelola dengan baik sebagai amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yo UU no 5 th 1960 tentang UUPA yaitu tanah adalah kulit bumi termasuk yang diatas maupun dibawahnya sepanjang berhubungan dengan penggunaannya. Artinya tanah berupa wilayah dan sumber-sumber agraria yang mengamanatkan pada Negara untuk mengatur pemilikannya dan memimpin penggunaannya bagi tanah-tanah diwilayah kedaulatan untuk kemakmuran yang berkeadilan baik secara perorangan maupun bersama-sama. Jadi dalam pemerintahan bernegara haruslah dibedakan antara urusan wadah/tempat/tanah/wilayah dengan urusan isi/kegiatan/sektoral, sehingga pengurusannya tidak tumpang tindih. 
Dalam kenyataannya BPN yang seharusnya mengurusi tanah hanya berupa sertipikat tanah. Kehutanan yang seharusnya hanya mengurusi tegakan pohon untuk hutan juga mengurusi tanah sehingga berdampak korupsi anggota DPR RI pada pelepasan kawasan hutan. PU tupoksinya soal konstruksi juga ikut ngurusi tanah/ruang dsb termasuk sektoral lainnya berupa kawasan, lahan, pantai dan pesisir bahkan laut. 
Perlunya segera dilakukan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) sebagai Penataan Aset Reform Pertanahan yang memberdayakan masyarakat dan ditindaklanjuti kebijakan Penataan Akses Reform Pertanahan dalam Rangka Kebijakan Pertanahan dengan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Land Use Planning. 
Kebijakan pertanahan yang dihasilkan akan lebih operasional dengan adanya hasil pendataan MPBM
Lebih lanjut dari kebijakan-kebijakan pertanahan yang perlu diambil dapat di download pada tulisan berikut 


About these ads